Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri ]]>
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Dariati, Dariati]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Januari-Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilakasnakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Penulisan bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta factor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian normatif yatiu menelaah bahan hukum terkait dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kata kunci: UU No 23 Tahun 2004, Kekerasan dalam rumah tangga. ]]>
<![CDATA[Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor Dan Upaya Hukum Konsumen ]]>
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Sudarti, Sudarti]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Jurnal Mimbar Keadilan Mei-Nopember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Mimbar Keadilan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak: Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pebiayaan untuk melindungi kepentinganya adalah dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Kreditur tidak akan dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan dari debitur yang menunggak angsuran. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisa perampasan paksa kendaraan bermotor dalam perspektif yuridis. Kata Kunci: Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Konsumen.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN PADA KONTRAK KONSUMEN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Bukit, Jonneri]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Nasution, Krisnadi]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v0i0.1788
<![CDATA[Principle of imbalance is very necessary in bisnis contract. But not so in the consumer contract, the existence of the principle of balance is often ignored.It is caused by several factors including the position the unbalanced parties, the rapid development of the business world, unfair business competition, monopolistic practices, as well as the regulatory civil law (aanvulenrechts), so it is easy to be disregarded by the parties including the consumers. In fact, it is not uncommon to ignore this principle of equality caused by the wishes of the parties sendiri.Untuk it required government intervention as a regulatorfor imposing the use of the principle of balance in the consumer contract.Keywords: consumer contract, balance principle, waiver, debitor protection]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI ]]>
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Dariati, Dariati]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 22 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v11i22.2236
<![CDATA[Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi oleh istri sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi. Penulisan bertujuan mengetahui pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangannya.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-X11/2014 ]]>
<![CDATA[Handoko, Muchamad]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 12 No 1 (2019): Februari 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v12i1.2162
<![CDATA[Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pada ketidakjelasan lembaga yang mengatur dan berhak untuk mengadili. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain†yang mengikuti kata “independen†dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jadi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang iniâ€.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN HUKUM INVESTASI DALAM PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suradiyanto, Suradiyanto]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 21 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v11i21.444
<![CDATA[Abstrak: Penanaman modal suatu asing, sangat memepunyai peran yang penting, mengingat suatu Negara yang maju masing membutuhkan penanaman modal, apalagi suatau Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melakukan promosi-promosi, sehingga akan dapat menarik gaerah penanaman modal dalam berinvestasi. Menindak lanjuti keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing mengeluarkan Peraturan Daerah (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya. atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota, akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Antara lain peraturan daerah tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal.Keywords: Pembangunan Hukum Investasi, Peningkatan Penanaman Modal ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS SISTEM TRANSPORASI MASSAL YANG ADA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muzayin, Achmad `]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Budiarsih, Budiarsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Akrab Juara Vol 4 No 5 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Akrab Pekanbaru ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah transportasi bukan merupakan sebuah persoalan yang biasa dimasyarakat, transportasi sudah menjadi persoalan yang kompleks, pada dasarnya transportasi berguna bagi perpindahan barang maupun orang dalam jarak yang bahkan bisa dikatakan dekat. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum sangat berpengaruh pada sistem yang diterapkan. Dalam sistem transportasi yang baik dibutuhkan beberapa subsistem pembentuk sistem tersebut. Subsistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu sistem kegiatan, sistem jaringan dan sistem pergerakan. Ketiga sistem tersebut harus berjalan bersamaan karena ada keterkaitan antara ketiganya, bukan tidak mungkin jika ketiga sistem tersebut mengalami kendala pada prakteknya, maka akan mengganggu stabilitas sistem yang sudah dibangun. Undang-undang juga menyinggung tentang sistem transportasi walau secara tekstual tidak disebutkan, hanya secara kontekstual hal itu dapat diartikan dalam sistem transportasi yang efisien dan efektif, maka akan banyak menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan sistem transportasi dalam undang-undang.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN MASALAH KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA YANG MENDAPAT UPAH TIDAK LAYAK DI MASA PANDEMI COVID-19 SECARA MEDIASI ]]>
<![CDATA[Kartikasari, Erny]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Kongres, Evi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 4, Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/hukum bisnis bon.v4i1.4426
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine legal protection for workers against wage issues during the Covid-19 pandemic. Research in this journal uses a normative research method. Article 88a paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Work Copyright states: that labor rights to wages arise when a work relationship is established between workers and entrepreneurs/companies and ends when the employment relationship is terminated. The results of the study concluded that in terms of labor wage protection and protection for workers in their place of work, entrepreneurs/companies can postpone wage payments (if the entrepreneur/company cannot pay wages according to the minimum wage), by initiating negotiations with workers or labor unions related to the suspension. The postponement of payment of minimum wages by employers to workers does not immediately eliminate the obligation of employers/companies to pay the difference in minimum wages during the suspension. With the existence of Covid-19 the government issued SE No. M/3/HK.04/III/2020 concerning Labor Protection and Business continuity in the context of preventing Covid-19. So that the issuance of the Ministerial Decree is expected to help provide protection and work continuity for workers/laborers and maintain business continuity.Keywords: employment; wagesAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja terhadap masalah upah di masa pandemi Covid-19. Penelitian dalam jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Pasal 88 huruf a ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa Hak buruh atas upah yang timbul saat terjalin hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha/perusahaan dan berakhir saat terjadi putusnya hubungan kerja. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam hal perlindungan upah buruh dan perlindungan bagi buruh di tempatnya bekerja pengusaha/perusahaan bisa melakukan penangguhan pembayaran upah (jikalau pengusaha/perusahaan tidak dapat bayar upah sesuai upah minim), dengan diawali melakukan rundingan dengan buruh atau serikat pekerja terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minim oleh pengusaha kepada buruh tidak langsung menghilangkan kewajiban pengusaha/perusahaan untuk pembayaran selisih upah minim selama penangguhan. Dengan adanya Covid-19 pemerintah mengeluarkan SE No. M/3/HK.04/III/2020 mengenai Perlindungan Buruh dan kelangsungan Usaha dalam rangka pencegahan Covid-19. Sehingga dengan dikeluarkannya SE Menaker tersebut diharapkan dapat membantu memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA ]]>
<![CDATA[Nugroho, Wedianto Adi]]>;
<![CDATA[Warka, Made]]>;
<![CDATA[Zeinudin, Moh.]]>
<![CDATA[ TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 6, No 1 (2022): VOLUME 6 NUMBER 1, JANUARY 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Tanjungpura University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26418/tlj.v6i1.47297
<![CDATA[AbstractThe center of local political power which is grounded with the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which is personified through the Village Head and his apparatus is said to be the Village Government. Through the application of the good governance pattern for the government system, it is very necessary to use the principle of transparency and or the principle of openness as mandated by Article 26 paragraph 4 letter (f) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages with Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, these two articles are in conflict The potential for misappropriation of these funds will be more open, namely in the case of corruption so that there is a need for control through the pattern of good governance. The purpose of this paper is to analyze and examine the normative problem of conflicting norms on the principle of transparency and the principle of openness in the pattern of good governance based on e-government which affects the management of village income sources. The research method used is normative research. Then use statute approach and the conceptual approach. The principle of good governance can be used as an embodiment of the concept of transparency and openness which tends to have conflicting norms. This includes the use and obligation in every government system even at the village level to use the e-government pattern in achieving good governance. The management of village income sources carried out by applying the principles of good governance is very relevant to the era of bureaucratic reform which is currently being programmed by the government because it is considered to have many benefits because it is in accordance with e-government policies in the Indonesian government system. AbstrakSentra kekuasaan politik lokal yang dibumikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dipersonifikasi melalui Kepala Desa dan perangkatnya dikatakan sebagai Pemerintahan Desa. Melalui penerapan pola good governance bagi sistem pemerintahan maka sangat perlu menggunakan prinsip transparansi dan atau prinsip keterbukaan sebagaimana amanat Pasal 26 ayat 4 huruf (f) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun kedua pasal ini mengalami pertentangan. Kekhawatiran ini muncul ketika Kepala Desa dengan segenap kewenangannya dimana salah satunya adalah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber keuangan desa untuk mengembangkan sumber pendapatan desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang–Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi untuk melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut akan semakin terbuka yakni dalam kasus korupsi sehingga perlu adanya kontrol melalui pola good governance. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan normatif adanya pertentangan norma pada asas transparansi dan asas keterbukaan pada pola pemerintahan yang baik yang berbasis Âe-government yang mempengaruhi terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berjenis normatif. Kemudian menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Prinsip good governance dapat dijadikan sebagai perwujudan terhadap konsep transparansi dan keterbukaan yang cenderung memiliki pertentangan norma. Melalui prinsip good governance ini, sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Termasuk didalamnya yakni penggunaan serta kewajiban dalam setiap sistem pemerintahan bahkan di tingkat desa untuk menggunakan pola e-government dalam mencapai good governance. Pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance sangat relevan dengan era reformasi birokrasi yang saat ini sedang diprogramkan oleh pemerintah karena dipandang memiliki banyak manfaat karena sesuai dengan kebijakan e-government dalam sistem pemerintahan Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengeroyokan Tukang Parkir oleh Pengemudi Ojek Online ]]>
<![CDATA[Adiyatma Putra]]>;
<![CDATA[Made Warka]]>;
<![CDATA[Budiarsih Budiarsih]]>
<![CDATA[ PLENO JURE Vol 9 No 2 (2020): Pleno Jure, Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37541/plenojure.v9i2.416
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regulasi kasus pidana kekerasan dalam Pidana Hukum di Indonesia dan menentukan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan nomor kasus 963/Pd/hon/PN.Mks. Ini penelitian adalah norma hukum, teknis, dan terapan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan aturan hukum dan kasus pendekatan. Tipe data primer dan sekunder dulu memperoleh data penelitian. Hasilnya menemukan bahwa Regulasi kejahatan dengan kekerasan tercantum dalam Pidana Kode dan aturan hukum lainnya. Posisi Damai Surat dalam kasus kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam hal nomor 963/Pd/hon/PN.Mks bisa dikatakan sudah telah valid karena disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, surat perdamaian seharusnya menulis persyaratan yang harus dipenuhi oleh terdakwa tersebut sebagai berikut: mengobati penyakit dan mengganti kehilangan barang dirusak oleh perilaku terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap kejahatan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) KUHP dalam nomor kasus 963/Pid.B/ 2019 / PN.Mks. dalam hal ini, jaksa penuntut menggunakan dakwaan alternatif yaitu publik jaksa penuntut yang mendakwakan dakwaan itu, yaitu surat dakwaan Pasal 170 ayat (2) 1. Abstract. This study aims to determine the regulation of criminal cases of violence in criminal law in Indonesia and determine the legal considerations of judges in deciding case number 963 / Pd / hon / PN.Mks. This research is a legal, technical, and applied research norm. This study also uses a rule of law and case approach. Primary and secondary data types first get research data. The results found that the Violent Crimes Regulation was contained in the Criminal Code and other legal regulations. The peaceful position of the letter in cases of violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in terms of number 963 / Pd / hon / PN.Mks can be said to have been valid because it was agreed by both parties. However, the peace letter should write down the following requirements that the defendant must fulfil: treat illness and replace lost items damaged by the defendant's behaviour. The basis for the judge's consideration in imposing sanctions on violent crimes as stipulated in article 170 paragraph (2) of the Criminal Code in case number 963 / Pid.B / 2019 / PN.Mks. In this case, the prosecutor uses an alternative indictment, namely the public prosecutor who charges the indictment, namely the indictment of Article 170 paragraph (2) 1.]]>
