Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.255

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya Yustisia DiH : Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Keadilan Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan TANJUNGPURA LAW JOURNAL Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune YUSTISI Pleno Jure Akrab Juara : Jurnal Ilmu-ilmu Sosial Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah

Made Warka, Made

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Author-ID : 547779

Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT AKIBAT KESALAHAN PEMBERITAAN OLEH PERS Azrul Azwar; Made Warka; Evi Kongres
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian dalam studi ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat kesalahan pemberitaan oleh pers dan menganalisa dan mendeskripsikan tentang tanggung jawab pers terhadap pihak yang dirugikan akibat kesalahan pemberitaan oleh pers. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konsep (conceptual approach). Hasil Penelitian yaitu penyelesaian melalui proses penggunaan Hak Jawab atau hingga penyelesaian melalui Dewan Pers, dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers dan gugatan atau pemidanaan atas kasus tersebut kemungkinan besar akan dikalahkan. Itu sebabnya, mekanisme Hak Jawab menjadi kunci yang penting posisi hukumnya dalam suatu penyelesaian kasus pemberitaan pers. Perlindungan hukum berkait erat dengan pertanggung jawaban di dalam mekanisme kinerja pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 1982 perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers masih lemah dan konsep pertanggungjawaban suksesif yang bertentangan dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum bahwa siapa yang berbuat maka la yang harus bertanggung jawab atas akibatnya. Pertanggungjawaban suksesif dalam Undang-Undang Nomor: 21 tahun 1982 ditinjau kembali dalam UU Nomor: 40 tahun 1999 yang mendeskripsikan tanggung jawab dengan menunjuk langsung kepada penanggung jawab. Operasionalisasi pertanggungjawaban itu didasarkan pada peraturan tentang hukum pidana yang berlaku. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap masyarakat akibat sajian pers yang bermasalah lebih baik dibandingkan Undang-Undang sebelumnya. The research objective in this study is to analyze and describe the legal protection of the public due to the wrongdoing of reporting by the press and to analyze and describe the responsibility of the press to those who are disadvantaged due to incorrect reporting by the press. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this study, this study uses several approaches, namely statute approach, conceptual approach. The results of the research, namely the settlement through the process of using the Right to Reply or until the settlement through the Press Council, are deemed not in accordance with the Press Law and the lawsuit or conviction of the case is likely to be defeated. That is why the Right to Reply mechanism is a key and important legal position in resolving cases of press reports. Legal protection is closely related to accountability in the press performance mechanism. Based on Law Number: 21 of 1982, legal protection for the community due to the press presentation is still weak and the concept of successive accountability is contrary to the principle of accountability in law, that whoever does it must be responsible for the consequences. Successive accountability in Law Number 21 of 1982 is reviewed in Law Number 40 of 1999 which describes responsibility by pointing directly to the person in charge. The operationalization of accountability is based on the applicable criminal law regulations. Thus, legal protection for the public due to problematic press releases is better than the previous law.

UPAYA PEMERINTAH MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI Made Warka
Perspektif Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i4.392

Government in performing national development really needs capital investment whether capital investment inside the country or capital investment in outside the country, especially in industrial sector. Difficulties in performing the development are caused by lack of capital, ability in technology, knowledge, experiences and skills, and it ’s nature is multi-dimensionality, therefore there is a need of a big capital. The efforts of central government and City government in attracting investment have been performed such as the lessen of bureaucracy paths, the given of guarantee to political and security stability, and law certainty besides the giving of incentive forms to the investors, therefore, they will be believe and have faith that capital investment in industrial sector will give much advantages to investors.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEORANG IBU MENJUAL ANAK DALAM KANDUNGAN (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002) Made Warka; Ario Rizky Renandha F. Kadir
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Di era globalisasi, perkembangan kejahatan semakin terus meningkat. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, bahkan seorang ibu sebagai orangtua tega menjual anak dalam kandungan karena kebutuhan materi. Atas peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, internet, dan pendapat para pakar hukum. Proses berpikir deduktif, dan dianalisis secara kualitatif, yaitu kaedah dan teknik untuk keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam pengetahuan. Hasil penelitian dimana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan, akibat perbuatan yang telah lalai dan pelanggaran melanggar ibu dimintai pertanggungjawaban dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.In the era of globalization, the development of crime keeps on increasing. Trafficking in persons is a modern form of slavery, even a mother as a parent have the heart to sell her unborn child because of material needs. Of the event, the authors are interested in researching, in order to determine how the form of criminal liability of a mother who sells her unborn child. This study uses a normative juridical method, by using statute approach and conseptual approach. Then the material source of law derived from the law, law books, the internet, and the opinions of legal experts. The process of reasoning is deductive one, and it is analyzed qualitatively, that is the utility and techniques for author’s curiosity on a juridical symptoms or how to find the truth in knowledge. Results of studies in which a mother who sells her unborn child, due to negligent acts and violations will has to be accountable, and will put into the prison and receive a fine in accordance with the Child Protection Act.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI Made Warka; Dariati Dariati
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menjadi korban adalah perempuan (istri). Kekerasan dalam rumah tangga berkaitan erat dengan persoalan gender, adanya diskriminasi terhadap perempuan, serta diidentikkan dengan permasalahan pribadi dalam suatu keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, ekonomi dan seksual. Dalam mengantisipasi hal tersebut perlu mengetahui dan melakukan penelitian secara mendalam mengenai pengaturan hukum kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, serta faktor-faktor terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dan upaya penanggulangannya. Karya ilmiah ini merupakan penelitian normatif, bahan hukum terkait digunakan untuk mempelajari dan menganalisis secara sistematis, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Diharapkan penegakan hukum terhadap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat dilaksanakan secara maksimal. Baik dengan melakukan penanggulangan secara penal maupun non penal. Sehingga hambatan-hambatan dalam penyelesaian kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dapat ditanggulangi.Households violence victims in Indonesia are commonly women (wives). Household violence is closely related to gender, discrimination against women, and identified with personal problems in a family. Violence by husbands against wives are not only physical, but also psychological, economic and sexual violence. In anticipation of the need to know and in-depth study of the legal regulation of violence by husbands against wives, as well as the factors of violence that committed by a husband against his wife, and the overcome efforts. This research is normative research, relevant legal materials used to study and systematically analyze the regulation (Act No. 23 Year 2004 of the Elimination of Households Violence). it is expected that law enforcement of violence by husbands against wives might be optimally done. Either by reduction in the penal and non-penal. So that obstacles in the completion of violence by husbands against wives can be solved.

KETIDAKSINKRONAN HUKUM MENGHAMBAT INVESTASI Made Warka
Perspektif Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v12i1.362

Dyssynchronization of law in investment Held happens in vertical and horizontal relationship. For example, relationship between the Decree of Investment Ministry/ Chief of Capital Investment Coordinator Agency Number 37/SK/1999, it follows decentralization principle. When it is related with the Decree of President of Republic of Indonesia Number 29 Year 2004, it follows centralization principle. According to Law Number 32 Year 2004, in the relationship between Regency/City government with another there is dyssynchronization because each regions only sued for optimal PAD increment, therefore many regional rules (Perda) which are established by Regency/City government tend to obstruct capital investment in the Regency/City area. With dyssynchronization above, there is uncertainty concerning with the effect of law to investor, and finally, the number of unemployment is increasing.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI EMAS MELALUI INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ufuk Yoko Wibowo; Made Warka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 3 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i3.68

Development in Research and Technologies brought us to the next chapter of trading behaviour, which known as online transaction. Gold can be the media of trading without real submission between seller and dealer. With a piece of paper, this new method of economics struggling in human industry can be start with a very tiny pieces, 0.01 gram. These brand-new ideas are tried to be understood in Indonesian Legal Constitution as a guidance in status quo

PENERAPAN PUTUSAN PTUN TERHADAP PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Shelia Ristiana Agustin; Made Warka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 2 No. 3 (2022): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v2i3.79

State administrative courts are the courts that have the ability to hear cases that have the authority or competence, such as relative competence and absolute competence. These courts have the jurisdiction to hear matters that have the authority or competence. The ability of a court to hear a matter in accordance with the scope of its jurisdiction is referred to as its "relative competence." Absolute competence refers to the capacity of a court to render a verdict in a case on the basis of the object, material, or subject at issue in the litigation. In this way, the village will be one of the components of governance, which is just one of many facets of governance. The leader of the village is an important position in the administration of the community. A leader is someone who, in addition to carrying out his responsibilities as a leader, also supports and serves the community by carrying out the responsibilities that come with being the head of a village. This indicates that the leader of the city is obligated to steer the regional apparatus in a manner that is consistent with the mandate he was given. Because of its strong ties to the local community, the position of the village apparatus has emerged as one of the most important political issues of the day, and the response of the government has been met with a wide range of opinions and reactions. The village apparatus provides assistance to the village head so that he can fulfill his obligations and responsibilities to the community. If a village leader is found to have violated both government regulations and already established restrictions, then it is possible for him to be removed from his position as head of the community. Village officials who are fired by the village head without the approval of the village head should be protected by legislation. A dismissal of village officials that is carried out in a manner that is not in conformity with applicable laws and regulations may have legal implications in the form of social sanctions for officials who should not get it. This is because there is a lack of openness surrounding this subject

LEGAL ACCOUNTABILITY OF PUBLIC ACCOUNTANTS IN THE FINANCIAL STATEMENT BASED ON INDONESIA'S LEGAL SYSTEM Raja Sirait; Made Warka; Krisnadi Nasution; Otto Yudianto
Yustisia Vol 7, No 3: December 2018
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v7i3.25778

The purpose of this study is to examine further regarding the legal accountability of the public accountants on financial statements in the Indonesian legal system. This research is important to conduct due to the public accounting profession that has a significant role to express opinions about fairness in all material matters, financial position, results of operations, changes in equity, and cash flows in accordance with general accounting principles accepted in Indonesia. In other words, the responsibility of public accountants is to express opinions on financial statements. Public accountants are responsible for planning and carrying out audits in order to obtain adequate assurance about whether the financial statements are free from material misstatement, whether caused by errors or fraud. Financial statements are the responsibility of management, and the public accounting profession cannot just be punished. This research is a normative legal research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques use literature study, while data validation techniques use source criticism. The data is analyzed by using legal interpretation methods to obtain answers to the questions examined. The results show that a public accountant can have criminal and civil liability in carrying out the duties when publishing a company's financial statements.

PERTANGGUNGJAWABAN DOKTER FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN VISUM ET REPERTUM R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati; Made Warka
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 2 (2023): Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
Publisher : Gapenas Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53363/bureau.v3i2.263

In the case of a post mortem investigation, it is very important to have it as a complement to the evidence of a case, as well as the family of the victim, which is used to complement the evidence of a case and reveal a case, which with the help of experts can make it easier in terms of handling which authority What is given to investigators is a law aimed at submitting expert testimony. The situation of Visum Et Repertum can be said to be important which is to overcome legal problems, namely the obstacles that occur, namely for investigators to be able to immediately make a request letter for Visum Et Repertum to victims who are asked to the doctor if there are victims who need to be asked for Visum Et Repertum to be examined immediately and preferably, for the family it is hoped that they can give permission to do a post-mortem for the purposes of investigation, and for the hospital so that the making of Visum Et Repertum can run smoothly. The purpose of this research is to find out the responsibility of the forensic doctor in the criminal act of counterfeiting in visum et repertum. In this study, using normative juridical methods were examined with library data which included primary and secondary laws

TINDAKAN PEMUTUSAN AKSES INTERNET OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Adi Prasetyo; Made Warka
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14733

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji, dari perspektif negara hukum yang demokratis, pemblokiran akses internet oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan kerusuhan. Metode penelitian ini bersifat normatif karena menggunakan teknik penulisan deskriptif-analitik, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, baik dari segi prosedural maupun substantif, tindakan pemutusan akses internet oleh pemerintah di Papua merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, karena masih terdapat prinsip-prinsip negara hukum demokrasi yang belum terpenuhi dalam tindakan tersebut. menghentikan akses internet dalam situasi darurat. Jika negara dinyatakan dalam keadaan darurat, diharapkan pemerintah menetapkan mekanisme atau kebijakan pembatasan atau pemutusan akses internet sesuai dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Sehingga keputusan dapat diambil sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis dan pemerintahan yang sehat. Kata kunci: Pemutusan Internert; Negara Hukum; Perlindungan Hukum.

Co-Authors Adi Prasetyo Adiyatma Putra Ario Rizky Renandha F. Kadir Budiarsih Budiarsih Budiarsih, Budiarsih Bukit, Jonneri Dariati Dariati Dariati Dariati, Dariati Elok Oktavia Wardah Evi Kongres Handoko, Muchamad Hariyanto, Erie Kartikasari, Erny Kongres, Evi Krisnadi Nasution Krisnadi Nasution Moh. Zeinudin Muzayin, Achmad ` Nora Idiawati Nugroho, Wedianto Adi Otto Yudianto Pambudhy*, Rizki Agung R. Aj Dwi Sukmaningru Hayati Raja Sirait Shelia Ristiana Agustin Sudarti Sudarti Suradiyanto Suradiyanto Ufuk Yoko Wibowo

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search