Articles
<![CDATA[Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Masa Pademi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12202
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di masa pademi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pilkada di masa Covid- 19, mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan, hal ini dikarenakan calon kepala daerah, wakil kepala daerah dan pendukung melakukan kampanye politik secara tatap muka dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga menimbulkan kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan tinggi. Pemerintah sebagai pemangku kewenangan mengeluarkan kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya di masyarakat kebijakan tersebut belum berfungsi secara efektif, karena masih banyak terjadi pelanggaran Prokes di masa Kampenye menjelang Pilkada 2020. Berdasarkan hal tersebut maka penegakan hukum dalam pelaksanaan Pemilu di masa pandemic Covid-19 belum berjalan baik.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG BERJUALAN DI TROTOAR JALAN DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Novana V]]>;
<![CDATA[J. Kareth]]>
<![CDATA[ CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido Juli 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/crepido.4.1.30-45
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan tentang pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Permasalahan tersebut terlihat sepele namun dalam tataran praktik ketika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan permasalahan lainnya seperti tidak tersedianya lintasan pejalan kaki, kemacetan, dan bisa mengakibatkan ketidakteraturan di kota Jayapura. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar bisa mengatasi permasalahan pelaku usaha yang berjualan di trotoar di kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang berjualan di trotoar jalan di kota Jayapura berdasarkan pada peraturan pemerintah kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 Ketertiban dan keamanan di mana dalam peraturan tersebut berisi larangan yang termuat dalam pasal 3 ayat (1) huruf I bahwa setiap orang atau badan dilarang menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya. Penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dilakukan oleh Satpol PP kota Jayapura.]]>
<![CDATA[Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Ivone Maryke Thesia]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Jompa Research and Development ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.319
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Hingga Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum di Kampung Nendali Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman cara pendaftaran tanah guna memperoleh kepastian hukum sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan Penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 mei 2022 yang dilaksanakan di balai kampung Nendali dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai sistem pendaftaran hingga terbitnya sertifikat tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memperoleh kepastian hukum. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang Sistem Pendaftaran Tanah hingga terbitnya sertifikat hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk mendaftarkan tanahnya pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).]]>
<![CDATA[Penerapan Ipteks Prosedur Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Di Kampung Asei Besar ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Yafeth Bano]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>
<![CDATA[ AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 12 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Multi Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengabdian ini dilaksanakan dengan judul Tata Cara Penerapan Iptek Pengurusan Sertifikat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di Desa Asei Besar Kecamatan Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan bagi mitra karena adanya kasus dari rekanan mengenai kesalahpahaman dalam tata cara memperoleh sertifikat sehingga dengan keahlian yang dimiliki hamba dapat melaksanakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui ceramah dan diskusi yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 31 Juli 2021 yang bertempat di balai desa. tanah dan tata cara memperoleh sertipikat di Kantor Pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Luaran dari pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan mitra tentang pendaftaran tanah dan tata cara pengurusan sertifikat, serta kelengkapan pendaftaran tanah dalam hal mendapatkan sertifikat sebagai pra-ajudikasi dengan tujuan memudahkan mitra untuk melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan.]]>
<![CDATA[PENERAPAN IPTEKS TENTANG PENTINGNYA PROTOKOL KESEHATAN DAN STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MENGHADAPI COVID-19 VARIAN OMICRON DI KELURAHAN KOYA BARAT ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>
<![CDATA[ AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat (INPRESS) ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Multi Kreasi Media ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This service was carried out with the title Application of Science and Technology Regarding the Importance of Health Protocols and Government Strategies for Dealing with the Omicron Variant Covid-19 which was carried out in the West Koya Village, Muara Tami District, Jayapura City, activities carried out for partners due to cases from partners that there were still many people who did not comply what health protocols and strategies should the government use to reduce the rate of increase in positive numbers from the Covid-19 Variant Omicron which is currently rife in Jayapura City so that with the expertise possessed by servants, they can implement the science and technology. The method of implementing this community service is by implementing science and technology through lectures and discussions which will be held on Thursday, June 2, 2022, at the Koya Barat Village Office and providing assistance to partners that has been carried out to date. This activity begins with preparation and coordination with partners in providing knowledge about the importance of the 5M health protocol and the strategies used by the government to reduce the positive rate of the Covid-19 Variant Omicron in Jayapura City. The output of this service is to provide partners with an understanding of the importance of health protocols and strategies used by the government to suppress the positive rate of Covid-19 Variant Omicron in Jayapura City.]]>
<![CDATA[DELIK PIDANA DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN SAGU DI KABUPATEN JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>
<![CDATA[ Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22146/mh.v35i1.4345
<![CDATA[Abstract This research aims to analyze criminal offenses in the regulations for the protection of sago forests in Jayapura district as regulated in Jayapura District Regulation No. 3 of 2000. Even though it is regulated in this regulation, the fact is that the population of sago plants in Jayapura Regency is decreasing, this problem will be discussed using normative juridical research methods based on the analysis of the applicable laws and regulations. The research data used is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely laws and regulations related to the research problem. The legal data was obtained through literature study which was then analyzed descriptively analytically. “Based on the research results, it was concluded that regulations regarding the protection of sago forests in Jayapura Regency have not been effective. This is proven by the data obtained that the sago forest population in Jayapura Regency continues to decline. The impact of this problem is environmental damage in Jayapura Regency. There needs to be cooperation between the community and the Jayapura Regency Government so that regulations regarding the protection of Sago Forests can be implemented effectively in Jayapura Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Hutan Sagu Berdasarkan Peraturan kabupaten Jayapura No 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu. “Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.” untuk menjawab permasalahan penelitian, Namun dalam Pelaksanaan Penebangan terhadap Hutan sagu terus terjadi dan terus mengalami Peningkatan yang berdampak penuruan populasi sagu dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini di sebabkan karena masing-masing pihak baik itu masyarakat dan pemerintah memiliki keutuhan masing. Maka berdasarkan hal tersebut Penegakan Hukum dalam Peraturan Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu Belum Berjalan Baik.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Hukum Tentang Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Hotlan Samosir]]>;
<![CDATA[Yustus Pondayar]]>;
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[Victor Th Manengkey]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 7 (2023): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v1i7.352
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Sosialisasi Hukum Tentang Peranan PPAT Dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan yang dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum, sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan sosialisasi hukum tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra atas peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan pendampingan hukum kepada mitra dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 29 juli 2023 yang dilaksanakan di Balai Kampung Asei Besar. Kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada mitra tentang peranan PPAT dalam pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang dialami oleh PPAT sehingga mengalami keterlambatan dalam pendaftaran hak milik atas tanah.]]>
<![CDATA[Legal Counseling Law Number 30 of 1999 About Arbitration And Alternative Dispute Resolution In Nendali Village, East Sentani District Jayapura Regency ]]>
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Yustus Pondayar]]>;
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Marthinus Solossa]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Amirul Bangun Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.355
<![CDATA[This service was carried out under the title Legal Counseling Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, activities carried out for partners due to cases from partners regarding misunderstanding regarding the resolution of customary land disputes based on statutory regulations. the invitation is valid and where the parties to the dispute do not want to give in or want to win on their own so that with the expertise they have, the service can carry out legal counseling so that the parties in the dispute can know about the existence of laws and regulations that regulate non-violent dispute resolution. litigation/outside of court. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday 29 July 2023, at the Nendali Village Hall as well as providing assistance to partners in providing knowledge about Alternative Dispute Resolution (ADR) based on Law Number 30 of 1999 The output of this service is to provide partners with an understanding of the things that cause customary land disputes between one village and another and to provide legal assistance to partners to resolve customary land boundary disputes within customary law communities based on existing laws and regulations. applies.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Elias Hence Thesia]]>;
<![CDATA[Novana, V., J Kareth]]>
<![CDATA[ Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2: Jurnal Cahaya Mandalika ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian dengan judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA” dilakukan di Pemda Kota Jayapura yaitu pada institusi terkait yang menangani kasus ini, dalam hal ini Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Pihak aparat Kota Jayapura. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan perwujutan dari pemenuhan Hak Asasi Warga Negara yang harus di Penuhi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) yaitu; setiap orang berhak hidup seahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkun hidup yang baik dan sehat serta memperole pelayanan kesehatan” hal ini menunjukan bahwa lingkungan yang bersih menjadi bagian kesehatan lingkungan yang harus di wujudkan baik itu masyarakat maupun Pemerintah dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris. menunjukan bahwa Kepatuhan masih banyak masyarakat yang mebuang ludah pinang dengan sembarangan, selain itu pelaku usaha penjual siri pinang masing banyak yang tidak menyediakan botol, atau kantong plasti sebagai tempat penampungan ludah pinang, kordinasi dan kerja sama antara dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura dengan Satpol PP kota Jayapura belum dilakukan secara intens, Keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional masih sangan terbatas]]>
