Articles
<![CDATA[Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i3.22
<![CDATA[Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 2 No 1 (2021): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i3.22
<![CDATA[Penelitian ini di lakukan dengan judul Implementasi Asas Kontradiktur DelimitasiPada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Berkaitan Dengan Pengukuran Dan Penetapan BatasTanah, ini merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus memperhatikan batas-batasyang bersebelahan dengan pemilik hak atas tanah yang lain untuk menghindari adanyasengketa di kemudian hari. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura didalam pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi belum terlaksana dengan baik. Banyak halyang menjadi kendala sehingga tidak diterapkanya asas kontradiktur delimitasi dalam prosespengukuran dan penetapan batas tanah, masalah atau kendala yang terjadi yaitu seperti padasaat melakukan kegiatan proses pengukuran dalam hal penetapan batas tanah yang harus disaksikan oleh pihak berbatasan atau aparat pemerintah setempat, namun terkadang pihakberbatasan tidak hadir sehingga dititipnya lembar isian gambar ukur kepada pemohon yangmegakibatkan ketidakjujuran pemohon dan dapat menimbulkan masalah sengketa batasmeliputi tumpang tindih atau overlapping bidang tanah antar pihak berbatasan.Tujuannyauntuk mengetahui eksistensi asas kontradiktur delimitasi dalam proses pengukuran danpenetapan batas hak atas tanah di Kanto`r Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahuipenyelesaian masalah pertanahan akibat tidak diterapkan asas kontradiktur delimitasi padapendaftaran hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empirik yaitumenelaah dari peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan dan mengkaji konsepkonsephukumterkaitdenganAsasKontradikturDelimitasidanjugamelihatkenyataanyang terjadidilapangandalamhalpengukurandanpenetapanbatastanah. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukumdalam hal pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi dan memberikan informasi dan solusikepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini masyarakat dan Badan PetanahanNasional Kota Jayapura sehingga dapat bekerjasama dalam hal pengukuran dan penetapanbatas tanah untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari. Kata Kunci : Asas Kontradiktur Delimitasi, BPN, Pengukuran Dan Penetapan Batas Tanah.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIKAN DAN PEMANFAATAN RUMAH SUSUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 ]]>
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 1 No I (2020): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v1iI.6
<![CDATA[Dalam penerapan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sarusun umum memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat di miliki atau di sewa oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetapi di dalam berbagai pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik sesungguhnya banyak terjadi penyimpangan karena kenyataan empiris membuktikan bahwa kepemilikan sarusun umum ini juga di kuasai oleh masyarakat berpenghasilan menengah dengan memboncengi orang-orang tertentu yang berkapasitas masyarakat berpenghasilan rendah. Penyelesaian sengketa atas pemilikan dan pemanfaatan rumah susun dapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; peradilan umum; dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di luar pengadilan umum. Dan masalah ganti rugi yang layak atas pemilikan dan pemanfaatan rumah susun sulit ditentukan standar umumnya. Oleh sebab itu, pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan rumah susun, sehingga kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN IPTEKS KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG ASEI KECIL, JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Kadir Katjong]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Silvester Magnus L. Palit]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 5, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Uncen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.955 KB)
|
DOI: 10.31957/jpp.v5i3.1635
<![CDATA[This service was carried out under the title Implementation of Land Registration Legality Science and Technology, which was carried out in the village of Asei Kecil Sentani Timur, Jayapura Regency, activities carried out to partners were due to cases from partners regarding the lack of understanding of the importance of land registration so that with the expertise possessed by the servants they could implement the IPTEKS. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday, August 15, 2020 which was held at the village hall as well as assistance to partners carried out to date, this activity begins with preparation and coordination, then the presentation of material rights- land rights and land registration, namely assistance in the preparation of the required documents for land registration. The output of this service is the increased knowledge of partners regarding land rights and guaranteed tenure with land registration, completeness of land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Land Registration, legality document, Sentani, Asei Kecil, Jayapura ]]>
<![CDATA[PENERAPAN IPTEKS KEABSAHAN PENDAFTARAN TANAH DI KAMPUNG ASEI KECIL, JAYAPURA ]]>
<![CDATA[Kadir Katjong]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>;
<![CDATA[Silvester Magnus L. Palit]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 5, No 3 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Uncen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (917.955 KB)
|
DOI: 10.31957/jpp.v5i3.1635
<![CDATA[This service was carried out under the title Implementation of Land Registration Legality Science and Technology, which was carried out in the village of Asei Kecil Sentani Timur, Jayapura Regency, activities carried out to partners were due to cases from partners regarding the lack of understanding of the importance of land registration so that with the expertise possessed by the servants they could implement the IPTEKS. The method of implementing this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions held on Saturday, August 15, 2020 which was held at the village hall as well as assistance to partners carried out to date, this activity begins with preparation and coordination, then the presentation of material rights- land rights and land registration, namely assistance in the preparation of the required documents for land registration. The output of this service is the increased knowledge of partners regarding land rights and guaranteed tenure with land registration, completeness of land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Land Registration, legality document, Sentani, Asei Kecil, Jayapura ]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ATAS BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i1.45
<![CDATA[Penelitian ini dengan judul “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum” ini merupakan hal yang sangat penting di mana seseorang yang mempunyai nama pada sertifikat merupakan pemilik yang sah, terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura masih banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut tetapi sudah beralih haknya ke orang lain, dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut bukan haknya lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu melalui pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di kantor pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, dan proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari, serta penerbitan sertifikat. Sedangkan hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu hambatan internal dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Adapun hambatan eksternalnya; yaitu banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA ATAS BALIK NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 3 No 1 (2022): Jurnal Hukum Ius Publicum ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM STIH Umel Mandiri ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55551/jip.v3i1.45
<![CDATA[Penelitian ini dengan judul “Implikasi Pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura Atas Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum” ini merupakan hal yang sangat penting di mana seseorang yang mempunyai nama pada sertifikat merupakan pemilik yang sah, terkuat dan terpenuh atas tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tetapi kenyataannya pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura masih banyak orang yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut tetapi sudah beralih haknya ke orang lain, dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut bukan haknya lagi. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian pada Kantor Pertanahan Kota Jayapura untuk mengetahui prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dan empiris yaitu dimana suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan untuk melihat bagaimana penerapannya melalui suatu penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu melalui pendaftaran sertifikat hak atas tanah, pemeriksaan berkas di kantor pertanahan, pembayaran biaya pendaftaran hak atas tanah, dan proses pengerjaan, pencatatan dan persuratan dengan jangka waktu 7 (tujuh) sampai 20 (dua puluh) hari, serta penerbitan sertifikat. Sedangkan hambatan-hambatan dalam prosedur pelaksanaan balik nama sertifikat hak milik atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Jayapura, yaitu hambatan internal dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, dan banyaknya permohonan yang masuk di Kantor Pertanahan Kota Jayapura. Adapun hambatan eksternalnya; yaitu banyaknya ahli waris yang tempat tinggalnya berjauhan, dan terdapat tunggakan pajak-pajak yang harus dibayarkan.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN PENERAPAN IPTEKS GUNA MEMPEROLEH STATUS HAK ATAS TANAH ]]>
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[James Y. Palenewen]]>
<![CDATA[ JURNAL PENGABDIAN PAPUA Vol 6, No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Uncen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31957/jpp.v6i3.2510
<![CDATA[This service was carried out with the title Application of Science and Technology to Obtain Land Rights Status in Nendali Village, East Sentani District, Jayapura Regency, which was carried out in Nendali village, activities carried out for partners due to cases from partners regarding the misunderstanding of the importance of land rights status in order to obtain legal certainty so that with the expertise possessed by the servant they can apply the science and technology. Methods The implementation of this service is carried out by applying science and technology through lectures and discussions which will be held on Saturday, July 31, 2021, which will be held at the village hall. Land Rights and Land Registration based on statutory regulations to obtain legal certainty. The output of this service is increasing partner knowledge regarding land rights and land registration in order to obtain legal certainty guarantees, and also complete land registration as pre-adjudication with the aim of making it easier for partners to complete land registration.Keywords: Application; science and technology; status; land rights]]>
<![CDATA[Penerapan IPTEKS Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat Melalui Jalur Non Litigasi Di Kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura ]]>
<![CDATA[Daniel Tanati]]>;
<![CDATA[Johan Rongalaha]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Jompa Research and Development ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.317
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat pada masyarakat hukum adat melalui jalur Non Litigasi di kampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, kegiatan ini dilakukan kepada mitra dikarenakan adanya kasus dari mitra tentang ketidakpahaman mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan di mana para pihak yang bersengketa tidak ada yang mau mengalah atau mau menang sendiri sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi dapat melakukan penerapan IPTEKS tersebut guna agar para pihak yang bersengketa sama-sama menang atau win-win solution. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 28 mei 2022 yang dilaksanakan di balai kampung Asei Besar dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai penyelesaian sengketa pada umumnya ada dua jenis yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur Litigasi dan Non Litigasi untuk memperoleh kepastian hukum, kegiatan ini di awali dengan persiapan dan koordinasi, kemudian pemaparan materi tentang cara penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang cara penyelesaian sengketa melalui jalur Non Litigasi beserta kelebihan dan kekurangannya dari penyelesaian sengketa tersebut dan juga memberikan pendampingan hukum kepada mitra untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah ulayat antar kampung yang satu dengan kampung yang lain.]]>
<![CDATA[Penerapan IPTEKS Tentang Pentingnya Protokol Kesehatan Dan Strategi Bertahan Bagi Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura ]]>
<![CDATA[Victor Th. Manengkey]]>;
<![CDATA[Edwin Warwer]]>;
<![CDATA[James Yoseph Palenewen]]>
<![CDATA[ Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2022): Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Jompa Research and Development ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57218/jompaabdi.v1i4.318
<![CDATA[Pengabdian ini dilakukan dengan judul Penerapan IPTEKS Tentang Pentingnya Protokol Kesehatan Dan Strategi Bertahan Bagi Pelaku UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, kegiatan ini dilakukan dikarenakan adanya kasus dari mitra bahwa masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan strategi apa yang harus di gunakan oleh UMKM dalam menjalankan bisnisnya agar tetap eksis di masa pandemi Covid-19 ini sehingga dengan keahlian yang dimiliki pengabdi maka dapat melakukan Penerapan IPTEKS tersebut. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan cara penerapan IPTEKS melalui ceramah dan diskusi yang dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 02 juni 2022 yang dilaksanakan di Kantor Lurah Koya barat dengan memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai pentingnya protokol kesehatan dan strategi apa yang harus di gunakan oleh UMKM dalam menjalankan bisnisnya agar tetap eksis di masa pandemi Covid-19 ini. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada mitra tentang pentingnya protokol kesehatan dan strategi yang di gunakan oleh UMKM dalam menjalankan bisnisnya di masa pandemi Covid-19.]]>
