Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STUDI KOMPARASI REGULASI TELEKONSULTASI ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA Rani Tiyas Budiyanti; Antono Suryoputro; Murni Murni; Penggalih Mahardika Herlambang
CREPIDO Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Crepido Juli 2022
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.4.1.1-11

Abstract

Telekonsultasi telah berkembang di Indonesia terlebih di masa pandemi Coronavirus Disease -19 (COVID-19). Teknologi ini merupakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh yang merupakan bagian dari telemedisin. Indonesia telah mengatur pelaksanaan telemedisin melalui Permenkes Nomor 20 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Telemedisin. Meskipun demikian,  regulasi tersebut belum spesifik mengatur tentang telekonsultasi, terutama mengenai startup telekonsultasi yang saat ini banyak bermunculan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan regulasi mengenai telekonsultasi yang ada di Indonesia dengan negara lain yaitu Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, maupun prosiding mengenai regulasi terkait konsultasi. Berdasarkan penelitian, telekonsultasi yang dilakukan di Indonesia hanya diperbolehkan jika terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Selain itu, regulasi mengenai monitoring, pertanggung jawaban dan keamanan data masih belum detail dan spesifik. Sanksi bagi startup yang menyelenggarakan layanan konsultasi kesehatan mandiri pun belum jelas dan tegas. Singapura memiliki regulasi telekonsultasi yang tercantum dalam regulatory sandbox sehingga dapat menjembatani layanan konsultasi kesehatan online yang diselenggarakan oleh startup yang ada dengan syarat tertentu. Regulasi mengenai telekonsultasi di Indonesia perlu disusun lebih detail, spesifik, dan jelas sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi kesehatan yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
User Expectations on Telemedicine Financing in the National Health Insurance Era Rani Tiyas Budiyanti; Chriswardani Suryawati; Murni Murni; Matsna Hanifah
Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2022): Desember 2022
Publisher : Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jmki.10.3.2022.209-217

Abstract

Telemedicine users have increased during the Covid-19 pandemic. Telemedicine can provide alternative solutions to improving quality, and access, and reducing disparities in health services, especially in urban and remote areas. However, in the era of national health insurance, not all telemedicine is covered by Healthcare and Social Security Agency (BPJS Kesehatan). This study aims to determine user expectations of telemedicine financing in the national health insurance era. This research is quantitative research with a descriptive approach which was conducted in February-April 2022. The respondents were 102 people who had used telemedicine services in Indonesia that were selected through the quota sampling method. The results showed that 95.1% of respondents agreed that telemedicine services were covered by the National Health Insurance (NHI), either fully or by sharing costs. As many as 31.95% of respondents expect 25% of cost-sharing with NHI, 35.05% of respondents expect 50% of cost-sharing with NHI, 12.37% of respondents expect 80% of cost-sharing with NHI, and 20.63 % hope 100% will be covered by NHI. Further and specific regulation related to telemedicine is needed. The type of telemedicine service covered communication with the telemedicine service provider, and the amount of the service fee covered needs to be communicated between the relevant parties