Kelaesar Anna Hasanah Lapae
Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas Kelaesar Anna Hasanah Lapae; Hambali Thalib; Nur Fadhilah Mappaselleng
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian menganalisis penanganan dan penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dan menganalisis dan menjelaskan peran Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penanganan dualisme penuntutan tindak pidana koneksitas. Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif disertai dengan data-data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas dilakukan dimulai dengan membentuk tim penyidik koneksitas, penelitian bersama oleh Jaksa dan Oditur untuk menentukan titik berat kerugian apakah terletak pada lingkungan peradilan umum atau militer, hingga penyerahan perkara ke pengadilan. (2) Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dalam penyelesaian penuntutan tindak pidana koneksitas yaitu melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas mulai dari penyidikan perkara koneksitas sampai keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan. The research objective is to analyze the handling and settlement of prosecutions for connectedness crimes and to analyze and explain the role of the Deputy Attorney General for Military Crimes in handling the dualism of prosecuting criminal acts of connectivity. The type of research is normative legal research accompanied by empirical data. The results of this study indicate that: (1) Completion of the prosecution for the crime of connectivity is carried out starting with the formation of a connectivity investigator team, joint research by the Prosecutor and the Prosecutor to determine whether the focus of the loss lies in the general judiciary or the military, until the submission of the case to the court. (2) The authority of the Deputy Attorney General for Military Crimes in the settlement of prosecutions for criminal acts of connectivity is to carry out the duties and authorities of the Prosecutor's Office in the field of technical coordination of prosecutions carried out by the prosecutor and the handling of connectivity cases ranging from investigations of connectivity cases to decisions on parole and other legal actions in the field of connection. prosecution technical coordination..