Garuda - Garba Rujukan Digital

Ganti Kerugian Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Yang Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan Pemilik Tanah: Studi Kasus Nomor 40/PDT.G/2020/PN.Mrs Fakhril Riadi Mursalim; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 9 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Pengaturan Hukum dalam ganti kerugian pembebasan lahan demi kepentingan umum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) pengaturan hukum dalam ganti kerugian pembebasan lahan demi kepentingan umum dapat terlihat dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2012 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga dalam pelaksanaan pada proses muswararah ganti kerugian tidak mencerminkan apa yang diamatnakan pada pasal 34 ayat 2 yakni penilaian penetapan lokasi yang menjadi dasar penetapan ganti kerugian sehingga tidak mencermin rasa keadilan dan kepastian hukum. 2). Dalam pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam memutuskan perkara No. 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. Belum mencerminkan rasa keadilan bagi pemohon dikarenakan tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 pada pasal 1 angka 10 serta pasal 2 dan 3 tentang asas dan tujuan pembangunan untuk kepentingan umum. The research objective is to analyze the legal arrangements in compensation for land acquisition in the public interest and legal considerations by judges in deciding case number 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. This research uses normative juridical research type. The results of the study show that: 1) the legal arrangements for compensation for land acquisition in the public interest can be seen in Law No. 2 of 2012 on the amendment to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation so that the implementation of the deliberation process for compensation does not reflect what is stated in article 34 paragraph 2, namely the assessment of location determination which is the basis for determining compensation so that it does not reflect a sense of justice and legal certainty. 2). In legal considerations by the judge in deciding case no. 40/PDT.G/2020/PN.Mrs. It does not reflect a sense of justice for the applicant because it does not carry out what has been mandated in Law Number 2 of 2012 in Article 1 number 10 and Articles 2 and 3 concerning the principles and objectives of development for the public interest.

Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata: Telaah Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA.Mrs Nahruddin Nahruddin; Sufirman Rahman; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis penerapan asas nebis in idem dalam penyelesaian perkara perdata pada putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pemeriksa perkara Nomor 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs dalam menerapkan asas nebis in idem. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif . Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan asas nebis in idem dalam perkara perdata Putusan Nomor 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indoensia, karena unsur-unsur suatu perkara dikatakan sebagai nebis in idem telah terpenuhi secara hukum; (2) pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum. The research objective is to analyze the application of the nebis in idem principle in the settlement of civil cases in decision No. 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs.; (2) knows and analyzes the considerations of the judge examining case Number 352/Pdt.G/2019/PA. Mrs. in applying the principle of nebis in idem. This research is normative legal research. The results of this study indicate that: (1) the application of the principle of nebis in idem in civil cases Decision Number 352/Pdt.G/2019/PA Mrs. is in accordance with the procedural law applicable in Indonesia because the elements of a case are said to be nebis in idem legally fulfilled; (2) the considerations of the panel of judges in deciding the case are appropriate and correct according to law.

Efektivitas Pelaksanaan Pengambilan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Polrestabes Makassar Nur Aisya Fatma; Mulyati Pawennei; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan; (2) Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan faktor-faktor yang dapat menghambat pengambilan sidik jari dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Penelitian ini berlokasi di Polrestabes Makassar menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti data primer hasil wawancara dengan 3 orang kepolisian unit INAFIS dan data sekunder dengan mengolah data 5 tahun terakhir Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Efektivitas pelaksanaan pengambilan sidik jari dilakukan oleh pihak kepolisian kurang efektif karena dari 22 kasus hanya 8 kasus sidik jari yang sempurna; (2) Hambatan dalam proses penyidikan terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. The research objective is to analyze the effectiveness of the implementation of fingerprinting as evidence in investigating a crime of murder; (2) Knowing, analysing, and explain the factors that can hinder the taking of fingerprints in carrying out examinations at the crime scene. This research is located at Polrestabes Makassar using empirical research, namely research with field data as the main data source, such as primary data from interviews with 3 INAFIS unit police officers and secondary data by processing data from the last 5 years. The results of this study show that: (1) ) The effectiveness of the implementation of fingerprint taking by the police was less effective because out of 22 cases, only 8 fingerprint cases were perfect; (2) Obstacles in the investigation process consist of 2 factors, namely internal and external factors.

Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Andi Rama Irasandi Sofyant; Syahruddin Nawi; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis aturan terkait Praktek Euthanasia dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana serta Implikasi Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap praktek Euthanasia di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktek Euthanasia dipandang dari pandangan Hak Asasi Manusia maka sangat bertentangan dengan beberapa UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1), UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 4, pasal 9 ayat (1), dan pasal 33 ayat (2) selain itu Bila dilihat dari kacamata hukum, khususnya hukum pidana, maka euthanasia dapat dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 334 KUHP. The research objective is to analyze the rules related to Euthanasia Practices from the point of view of Human Rights and Criminal Law as well as the Legal and Human Rights Implications for Euthanasia practices in Indonesia. This research is normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the Euthanasia Practice is viewed from a Human Rights viewpoint, so it is very much in conflict with several of the 1945 Constitution which regulates Human Rights, Article 28A, Article 28G paragraph (2), and Article 28I paragraph (1), Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, article 4, article 9 paragraph (1), and article 33 paragraph (2) other than that From a legal point of view, especially criminal law, euthanasia can be categorized as a crime against people's lives, as stipulated and punishable in Article 334 of the Criminal Code.

Efektivitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Buton Tengah Dewi Yulinang; Sufirman Rahman; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis pemeliharaan pemanfaatan pengelolaan hak atas tanah terlantar untuk kepentingan umum dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Evektifitas Pemanfaatan Hak Atas Tanah Terlantar masih sangatlah kurang, dengan hal ini menunjukkan tidak mencapai tujuan utama dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya keefektifan pemanfaatan hak atas tanah terlantar dipengaruhi faktor pemenrintah, masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, serta penertiban pemerintah. The research objective is to analyze the maintenance of the utilization of rights over abandoned land for the public interest and the influencing factors. This study uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the Utilization of the Right to Abandoned Land is still very lacking, which means that it does not achieve the main objective of Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Law (UUPA). (2) Factors that affect the lack of effectiveness in the use of rights over abandoned land are influenced by factors from the government, society, lack of facilities and infrastructure, and government control.

Relevansi Alasan Pengajuan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Majene Anisa Pratiwi; Sufirman Rahman; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian menganalisis Relevasi alasan Pengajuan Isbat nikah di Pengadilan Agama Majene dan antisipasi penyelundupan hukum dalam perkara legalisasi isbat nikah di Pengadilan Agama Majene. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isbat nikah merupakan solusi bagi masyarakat dalam melegalkan perkawianannya yang telah dilaksanakan dengan dibawah tangan ke Pengadilan Agama setempat. Terkait alasan-alasan permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon di Pengadilan Agama Majene berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diketahui kesimpulan bahwa alasan para Pemohon sebagian masih relevan dan sebagian kurang relevan. The research objective is to analyze the relevance of the reasons for applying for marriage certificates at the Majene Religious Court and to anticipate law smuggling in the legalization of marriage certificates at the Majene Religious Court. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that marriage consecration is a solution for the community in legalizing their marriage which has been carried out under the hand of the local Religious Court. With regard to the reasons for the application for marriage confirmation submitted by the Petitioners at the Majene Religious Court based on Article 7 paragraph (3) of the Compilation of Islamic Law, it is known that the conclusion is that some of the Petitioners' reasons are still relevant and some are less relevant.

Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur: Studi Di Pengadilan Agama Pangkajene Syarif Hidayat; Mulyati Pawennei; Anzar Makkuasa
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian untuk menganalisis akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian emperis. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa: (1). Akibat hukum yang dapat ditimbulkan ketika terjadinya perkawinan di bawah umur adalah banyaknya permohanan dispensasi juga di sertai dengan adanya kasus perceraian di bawah umur perkawinan tiap tahun nya di pengadilan agama pangkajene (pangkep) (2) penerapan undang – undang nomor 16 tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan belum efektif di pangkep karena dilihat dari masih banykanya permohonan dispensasi perkawinan tiap tahunya di sertai tanggapan para penegak hukum tentang efektivitas undang – undang nomor 16 tahun 2019. This research objective to analyze the legal consequences that can arise when underage marriages occur. The research method in this study uses an empirical research type. The results of this research show that: (1). The legal consequences that can arise when underage marriages occur are the many requests for dispensation also accompanied by the existence of underage marriage divorce cases every year in the Pangkajene (pangkep) religious court (2) application of law number 16 of 2019 concerning age limits marriage has not been effective in Pangkep because it can be seen from a large number of requests for dispensation for marriage every year, accompanied by responses from law enforcers about the effectiveness of law number 16 of 2019.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search