Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurist-Diction Jurnal Inovasi Pembangunan
Daffa Ladro Kusworo
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI LIWA) Daffa Ladro Kusworo; Rini Fathonah
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 10 No 02 (2022): Agustus 2022
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v10i02.297

Abstract

Abstract : The implementation of diversion aims to avoid criminalizing children in the settlement of cases at the Liwa Court. However, the fact is that the number of applications for diversion on the type of crime of theft by children in the last five years only amounted to 6 cases out of 69 cases. The author realizes that indeed not all cases can successfully carry out diversion because there are various obstacles to the facts on the ground, such as the lack of understanding of the community and the victim, as well as judges who handle children's cases. This study uses an empirical juridical research method, which is to approach the Liwa District Court directly in obtaining data on the settlement of diversion efforts in the case of children as perpetrators of the crime of theft at the Liwa District Court. Then the author also applies a descriptive analysis approach to manage qualitative data along with deductive methods in concluding problems. It is hoped that this research can provide a solution to the diversion problem that occurs, and increase the number of diversion processes in the future.
CATCH UP IMMUNIZATION : PENERAPAN IMUNISASI KEJAR DALAM MENGATASI PENURUNAN CAKUPAN IMUNISASI ANAK PADA ERA NEW NORMAL (STUDI KASUS DI KOTA BANDAR LAMPUNG) Daffa Ladro Kusworo
Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan Vol 10 No 03 (2022): Desember 2022
Publisher : Balitbangda Provinsi Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35450/jip.v10i03.322

Abstract

Abstrak : Pencegahan penyakit berbahaya pada anak diberikan melalui gerakan program imunisasi. Secara esensial, prioritas pelayanan kesehatan oleh pemerintah menjadi catatan penting dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030, melalui transformasi kebijakan dan langkah-langkah alternatif. Namun saat ini, masih didapati hambatan dalam pelaksanaan imunisasi dari berbagai perspektif, baik pembatasan pelayanan kesehatan di puskesmas dan kecemasan masyarakat terhadap penularan covid-19. Konsekuensinya, jumlah angka cakupan imunisasi rutin pada anak juga berpengaruh. Degradasi perolehan imunisasi memerlukan transformasi strategis sebagai langkah proaktif terhadap aspek pelayanan kesehatan, disertai dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Pemberlakuan catch up immunization (imunisasi kejar) melalui pemetaan pertimbangan risiko diharapkan dapat mengatasi ketertinggalan imunisasi anak di daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan, serta menggunakan analisis deskriptif dalam pengelolahan data kualitatif dengan penerapan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya adaptasi terhadap kondisi pada era new normal, terkhusus aspek pelayanan imunisasi di puskesmas melalui perwujudan catch up immunization dan peningkatan teknis imunisasi keliling, guna mencapai target cakupan imunisasi rutin pada anak di daerah.
Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat Daffa Ladro Kusworo; Maghfira Nur Khaliza Fauzi
Jurist-Diction Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No. 3, Juli 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v7i3.56266

Abstract

AbstractThe living law provisions contained in Article 2 Paragraph 1 of the KUHP make customary law to determine whether person can be convicted as balance of national legal system. However, problem lies in inclusion customary offenses in Regional Regulations which are contradictory dynamically moving customary law. However, there is a contradiction in the issue of whether it expands the principle of legality, or violates the principle of legality itself. This study uses normative juridical method that refers to legislation and conceptual approach based on doctrine legal positivism, as well as literature studies from various research literatures, books, journals, and other legal materials. The results show that design follow-up living law in KUHP is more appropriate to do with inventory Compilation Customary Law as convenience for law enforcement officers, especially judges resolve cases by finding value of justice, as well as making it easier for legislators to find actions that will be regulated in regulations. future legislation (ius constituendum).Keywords: Compilation of Customary Law; Living Law; KUHP. AbstrakKetentuan living law yang termuat dalam Pasal 2 Ayat 1 KUHP menjadikan hukum adat dapat menentukan seseorang dapat dipidana sebagai keseimbangan sistem hukum nasional. Namun persoalan terdapat kontradiksinya yang apakah memperluas asas legalitas, atau menyalahi dari asas legalitas itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu pada perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didasari atas doktrin positivisme hukum, serta studi kepustakan dari berbagai literatur hasil penelitian, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain tindak lanjut living law dalam KUHP lebih tepat dilakukan dengan inventarisasi Kompilasi Hukum Adat sebagai kemudahan bagi aparat penegak hukum, terutama hakim untuk menyelesaikan perkara dengan menggali nilai-nilai keadilan, serta memudahkan pembentuk undang-undang untuk menemukan perbuatan yang akan diatur dalam peraturan perundang undangan di masa yang akan datang (ius constituendum).Kata Kunci: Kompilasi Hukum Adat; Living Law; KUHP.
Co-Authors Maghfira Nur Khaliza Fauzi Rini Fathonah