Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Legality of Law
Zulkifli Makkawaru
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search
Journal : Indonesian Journal of Legality of Law

 1   2 
ANALISIS PUTUSAN PN NOMOR 2/PID.S/2020/PIN. ADL. TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020 La Subu; Ruslan Renggong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1376

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilian umum di Kabupaten Konawe Selatan, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah dalam putusan Nomor: 2/P.id.s/2020/PIN.Adl. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Konawe Selatan mengenai putusan Nomor: 2/Pid.S/2020/PN.Adl berdasarkan analisa proses peradilan tindak pidana pemilu bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (ringan) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (paradigm) di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pemidanaan (straafinaad), termasuk pemidanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera. Kemudian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap putusan yaitu putusan nomor Nomor 2/Pid.S/2020/PN.Adl. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum. This study aims to explain and analyze criminal law enforcement in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency, and analyze the basis of judges' considerations in sentencing the perpetrators of the crime of regional head elections in decision Number: 2/P.id.s/2020/ PIN.Adl. The research method used is descriptive qualitative research method. The results showed that in the enforcement of criminal law in tackling criminal acts of general election in Konawe Selatan Regency regarding the decision Number: 2/Pid.S/2020/PN.Adl based on the analysis of the judicial process of election crimes, there are still differences or disparities in decisions and the number of criminal verdicts. The trial (mild) shows that there are different perspectives (paradigms) among judges in viewing cases of election crimes. On the one hand, most of the judges considered that sentencing (straafinaad), including the sentencing of election cases, was not an arena for revenge, so in this view the sentence handed down was more of a corrective step and guidance to the perpetrators. While on the other hand, judges can assess election crimes in a deeper perspective that election crimes have injured the public's sense of justice and damaged the democratic governance structure. So that retaliation for election crimes should be prioritized in order to provide a deterrent effect. Then the basis for the judge's consideration in imposing a criminal decision on the decision is decision number 2/Pid.S/2020/PN.Adl. The judge was right in considering the mitigating things that the defendant revealed in court such as the judge had decided lighter than the public prosecutor's demands and this was related to several considerations regarding the testimony of the witness and the defendant was honest and forthright about his actions, the defendant regretted his actions and promised not to do it again and the defendant has never been convicted.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI JALUR MEDIASI DI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI SULAWESI TENGAH Hamid A. Cennu; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1381

Abstract

Penyelesaian sengketa tanah di kecamatan toili melalui mediasi oleh camat, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana sengketa permasalahan penguasaan dan pemilikan tanah ini diselesaikan melalui mediasi oleh camat di Kantor Kecamatan Toili Kabupaten Banggai. Sebelumnya dari pihak mediator mengusahakan untuk dapat mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketan dalam perkara ini.Tahap negosiasi akhir yaitu ketegasan tentang opsi-opsi yang disepakati untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati para pihak yang bersengketa. Penandatanganan kesepakatan tercapai setelah camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Hasil kesepakatan kemudian dituangkan dalam berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak dan camat sebagai mediatornya serta para saksi dari kepala desa Titasari dan saksi masing-masing kedua belah pihak. Hasil kesepakatan pasca mediasi mengikat para pihak soalnya, kesepakatan tersebut menjadi semacam perjanjian bagi kedua belah pihak yang sudah pasti mengikat karena telah disepakati sebelumnya. Apalagi, hal itu semakin punya kekuatan mengikat tatkala kedua pihak merasa bahwa kesepakatan itu bersifat final.Faktor yang menghampat mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah di Kecamatan Toili Kabupaten Banggai yaitu 1) Faktor Kurangnya Sumber Daya, 2) Faktor Pemahaman Hukum, 3) Faktor Campur Tangan Orang Lain. The settlement of land disputes in the Toili Sub-district through mediation by the sub-district head, is in accordance with the existing laws and regulations as disputes over land tenure and ownership issues are resolved through mediation by the sub-district head at the Toili Sub-District Office, Banggai Regency. Previously, the mediator tried to bring together the two disputing parties in this case. The final negotiation stage was the firmness of the agreed options to resolve the dispute agreed upon by the disputing parties. The signing of the agreement was reached after the sub-district head tried to reconcile the two parties. The results of the agreement were then stated in the minutes of peace signed by both parties and the sub-district head as a mediator as well as witnesses from the village head of Titasari and witnesses from each side. The results of the post-mediation agreement bind the parties because the agreement becomes a kind of agreement for both parties which is definitely binding because it has been previously agreed. Moreover, it increasingly has binding power when both parties feel that the agreement is final. Factors that hinder mediation in resolving land disputes in Toili Sub-District, Banggai Regency are 1) Lack of Resources Factors, 2) Legal Understanding Factors, 3) Other Intervention Factors.
ANALISIS PELAKSANAAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP RESIKO KECELAKAAN LALU LINTAS PADA JALAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI BARAT Jumanto Agung; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1467

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap resiko kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana hukum bekerja di dalam masyarakat, penilitian ini menggunakan pula pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan mengidentifikasi hukum dan efektifitasnya secara holistik. Dan data Primer yaitu penelitian lapangan. Data sekunder Bahan Hukum Primer (UU), Bahan hukum sekunder (Penjelasan) dan Bahan hukum tersier (Kamus). Hasil penelitian, bahwa Aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap risiko kecelakaan lalu lintas pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat sudah terlaksana namun belum maksimal, masih perlu sosialisai terhadap masyarakat khususnya kepada pelajar dan remaja yang menggukan kendaraan bermotor ke sekolah. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan uu nomor 22 tahun 2009 terhadap Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat yaitu Faktor Manusia (Human Eror) adalah Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor Kendaraan yaitu Perlengkapan Kendaraan antara lain: alat rem tidak baik kerjanya, alat kemudi tidak baik kerjanya, ban / roda kurang baik, has muka / belakang patah, tidak mematuhi aturan penerangan, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengemudi kendaraan lain, Faktor Sarana dan Prasarana yaitu Kecelakaan lalu lintas yang terjadi dari kegiatan-kegiatan berlalu lintas di jalan raya bukan hanya terjadi disebabkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah disebabkan oleh lingkungan alam. Upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas pada jalan nasional provinsi Sulawesi Barat yaitu, Upaya Pre-Emtif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif. This study aims to determine the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province, to find out the factors that led to the implementation of Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province, and to find out the efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi Province. This type of research is empirical research, which is a method used in legal research that analyzes and examines how law works in society. This research also uses a qualitative approach. What is meant by qualitative research is a research procedure that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior by identifying the law and its effectiveness holistically, and the primary data is collected from field research and the secondary data are primary legal materials (UU), secondary legal materials (Explanation) and tertiary legal materials (Dictionary). The results of the study, that the rules contained in Law No. 22 of 2009 on the risk of traffic accidents on the National Road of West Sulawesi Province have been implemented but have not been maximized. They still need to be socialized to the community, especially students and adolescents who use motorized vehicles to their homes and schools. The factors influencing the implementation of law number 22 of 2009 on the Risk of Traffic Accidents on the National Road of West Sulawesi Province are the Human Factor (Human Error) where Humans as the main actor in traffic accidents, Vehicle factors, like vehicle equipment such as the brakes do not work well, the steering gear does not work well, tires/wheels are not good, front/rear is broken, the driver does not comply with lighting rules, uses lighting lamps that dazzle other vehicle drivers, Facilities and Infrastructure Factors namely traffic accidents that occur from traffic activities on the highway not only caused by human factors themselves, and Environmental factors that cause traffic accidents, one of which is caused by the natural environment. Efforts to overcome traffic accidents on the national roads of West Sulawesi province, namely, Pre-Emtif Efforts, Preventive Efforts, and Repressive Efforts.
ANALISIS HUKUM ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN : STUDI KASUS KECAMATAN PANGKAJENE Asmirawaty Asmirawaty; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 4 No. 2 (2022): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2022
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v4i2.1476

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah terhadap alih fungsi penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan , khususnya di Kecamatan Pangkajene, (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, khususnya di Kecamatan Pangkajene.. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di Dinas Pertanian Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Data dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan orang-orang di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pangkep dan Dinas Pertanian serta studi Pustaka yang bersumber dari bahan hukum, primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disimpulkan bahwa (1) Izin Perubahan Penggunaan Tanah merupakan salah satu usaha pencegahan perubahan penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian yang tidak terkendali dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepuluan, (2) Hambatan atau kendala dalam pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah pertanian di kecamatan pangkajene antara lain Kendala koordinasi, Kendala Pelaksanaan kebijakan dan Kendala konsistensi perencanaan. This study aims (1) to find out how the implementation of a land use change permit for the conversion of agricultural land use to non-agricultural use in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District, (2) to find out the obstacles in the implementation of agricultural land use change permits become non-agricultural in Pangkajene and Islands Regency, especially in Pangkajene District. The type of research used in this study is empirical legal research. The collection of data and information was carried out at the Agriculture Office of Pangkajene and Islands Regency and the Land Office of Pangkajene and Islands Regency. The data in this study were sourced from interviews with people at the National Land Agency of Pangkep Regency and the Department of Agriculture as well as library studies sourced from legal, primary, secondary, and tertiary materials. Based on the results of research at the Land Office of Pangkajene and Islands Regency, it was concluded that (1) Land Use Change Permit is one of the efforts to prevent uncontrolled changes in land use from agricultural to non-agricultural land by referring to the Spatial and Regional Planning of Pangkajene and Kepuluan Regencies, (2) Obstacles or challenges  in the implementation of permits to change the use of agricultural land into agricultural land in Pangkajene District include coordination constraints, policy implementation constraints and planning consistency constraints
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT MATTEKO TERHADAP HUTAN ADAT DI KECAMATAN TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA Muhammad Ridwan; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2602

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan  pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat Matteko secara organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN) sudah diakui. Pemerintah Desa Erelembang saat ini sangat mendukung proses pengakuan eksistensi masyarakat adat Matteko dengan melakukan seminar dan lokakarya terkait pengakuan masyarakat hukum adat Matteko. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Pelaksanaan prosedur permohonan hak penguasaan hutan adat masyarakat hukum adat Matteko harus memenuhi syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan. Sebagian syarat telah terpenuhi dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah belum adanya PERDA tentang pengakuan masyarakat hukum adat Matteko sehingga Dinas Kehutanan Kabupaten Gowa hingga saat ini belum belum bisa melakukan proses pengusaan hutan adat. Sebagian sudah dilaksanakan sebagaimana syarat dan prosedur yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dengan dibantu oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantra (AMAN). This study aims to determine: 1) the recognition of the existence of the Undang-undang adat community, the Gowa Regency, 2) the implementation of the procedure for applying for customary forest tenure rights in the Buttono Pao District, Gowa Regency. The research method used is Normative Law research. The study results show that the recognition of the existence of the Matteko Indigenous People as an organization of the Nusantra Indigenous Peoples Alliance (AMAN) has been recognized. Currently, no Regional Regulation (PERDA) is issued by the Government of Gowa Regency. Implementation of the Procedure for Requesting Customary Forest Tenure Rights of the Matteko Customary Law Community must comply with the requirements and procedures issued by the Forestry Service, some of the requirements have been fulfilled with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN), but the obstacle is that there is no PERDA regarding the recognition of the Legal Community Matteko's custom so that the Gowa District Forestry Service has not been able to carry out the normal forest control process until now. Some of them have been carried out according to the terms and procedures issued by the Forestry Service with the assistance of the Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN).
ANALISIS EFEKTIVITAS TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN SINJAI DALAM PENGAWASAN DANA DESA Rahmatullah Rahmatullah; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2604

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengawasan inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan dana desa dan mengetahui kendala yang dihadapi inspektorat dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan alokasi dana desa di Kabupaten Sinjai. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sinjai. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai inspektorat Kabupaten Sinjai dan Aparat Penegak Hukum (APH). Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dana desa yang dilakukan oleh Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai saat ini dinilai belum efektif. Hal ini disebabkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai belum melaksanakan koordinasi dengan maksimal kepada perangkat desa khususnya dalam hal pengelolaan dana desa yang membuat realisasi penggunaan anggaran semua desa di Kabupaten Sinjai belum sepenuhnya digunakan. Masih ada dana yang tersisa senilai Rp2.703.715.191,- atau masih tersisa 3,70% dari total penyaluran dana. Kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki khususnya dalam melaksanakan audit konstruksi dan kendaraan operasional yang juga menjadi kebutuhan masih sangat terbatas. sehingga beberapa pegawai masih harus menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Budaya dari inspektorat yang hanya akan datang saat ada masalah terkait dengan pengelolaan keuangan. Laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat tidak diserahkan kepada pihak APH dan potensi peyalahgunaan dana desa terjadi akibat kesalahpahaman perangkat desa dalam memahami pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. This study aimed to determine the efficacy of Inspectorate supervision in performing the duties and functions of Village Fund Supervision and the constraints faced by the inspectorate in performing the duties and functions of village fund allocation supervision in Sinjai Regency. This research approach is qualitative with the type of qualitative descriptive research. The study was conducted at the Inspectorate of Sinjai Regency. Data sources in this study were employees of the Inspectorate of Sinjai Regency and law enforcement officers (APH)—data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Data analysis techniques used are data reduction, data exposure and conclusion. The results showed that implementing the village Fund Supervision function by the regional Inspectorate Inspectorate of Sinjai Regency is currently considered ineffective. It is because the regional Inspectorate of Sinjai Regency has not carried out maximum coordination with the village apparatus, especially in terms of Village Fund Management which makes the realization of the use of the budget of all villages in Sinjai Regency not fully used. There are remaining funds worth Rp2, 703, 715, 191, - or 3.70% of the total disbursement. The completeness of the facilities and infrastructure owned, especially in carrying out construction audits and operational vehicles, which are also a need, still needs to be improved. So some employees still have to use private cars to perform supervisory functions. Culture from the inspectorate will only come when there are problems related to financial management. The monitoring report conducted by the inspectorate was not submitted to the APH, and the potential misuse of village funds occurred due to a misunderstanding of the village apparatus in understanding the management of village funds by applicable regulations.
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KOTA MAKASSAR Rahmat Taqwa Qurais; Baso Madiong; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Makassar serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat di mana Dinas Pendidikan Kota Makassar telah melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara intensif, baik terhadap lingkungan sekolah secara menyeluruh maupun terhadap tenaga pendidik serta melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Adapun faktor pendukung Perda Kota Makassar No. 1 Tahun 2019 yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan alat berpikir (brainware). Faktor penghambatnya adalah peran orang tua, peran guru, peran masyarakat, perang media, dan kondisi saat ini. This study aims to determine the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning the Implementation of Education in Makassar City. And Factors Supporting and Inhibiting the Implementation of Regional Regulation Number 1 of 2019. The results of the study show that the implementation of the Regional Regulation of Makassar City No. 1 of 2019 as it should be. It is proven Makassar City Education Office has carried out intensive coaching, development and guidance both to the school environment as a whole and to educators, carrying out products in the field of education. And Factors that support the Makassar City Regulation No. 1 of 2019, namely Hardware (Hardware), Software (Software), and Thinking Devices (Brainware). The inhibiting factors are the role of parents, the role of teachers, the role of society, the media war and current conditions.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN HAK ASUH ANAK SETELAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR : STUDI KASUS PUTUSAN No.2582/Pdt.G/2021/PA.Mks Asriani Arbillah; Zulkifli Makkawaru; Kamsilaniah Kamsilaniah
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2608

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  perlindungan hak anak dalam eksekusi putusan pengadilan agama dan  putusan Pengadilan Agama memberi manfaat kepada anak setelah perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak anak oleh eksekutor Pengadilan Agama telah dilakukan dengan meminta tergugat untuk menyerahkan anak sengketa kepada penggugat dan mengajukan gugatan tergugat walaupun mendapatkan rintangan dari keluarga pihak ibu sehingga pihak eksekutor Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar menentukan hadhanah jatuh kepada ayah tergugat. Selain itu, pelaksanaan putusan perceraian memberi manfaat tidak hanya perlindungannya kepada anak dengan memberikan hak hadhanah kepada penggugat (ayah) oleh karena tergugat ghoib. Namun demikian penggugat dapat hak hadhanah sedangkan ibu dimediasi untuk dapat bertemu bahkan membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat eksekusi. This study aims to determine: 1) protection of children's rights in the execution of religious court decisions2) Religious Court Decisions Provide benefits to Children After Divorce. The research method used is empirical juridical legal research. The results showed that 1) The exercise of children's rights by the executor of the religious court was carried out by visiting the Defendant's residence and asking the Defendant to hand over the disputed child to the Plaintiff, even though he received obstacles from mother's family so that the executor of the Makassar Class 1A Religious Court determined Hadanah to fall to the Defendant's father. 2) The execution of the divorce judgment benefits not only the protection of the child by giving the right of hadanah to the Plaintiff (father) by the defendant ghoib, but the Plaintiff can have the right of hadanah. At the same time, the mother is mediated to meet and even bring the child by the agreement at the time of execution.
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGKANG Tomi Pramana Putra; Yulia A. Hasan; Zulkifli Makkawaru
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2609

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Sengkang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan penurunan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengkang. Adapun faktor-faktor yang menghambat efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor internal yakni faktor kuantitas perkara karena banyaknya perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor eksternal yakni dukungan kuasa hukum di mana kuasa hukum kurang mendorong para pihak dalam menempuh proses mediasi. This research aims to analyze the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 on the Implementation of Divorce Mediation at the Sengkang Religious Court and determine the factors hindering its effectiveness. This research was conducted at the Sengkang Religious Court. The research method used was empirical juridical field research with data collection techniques, namely interviews and documentation and analyzed qualitatively. The study results show that the effectiveness of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 has not been effectively implemented because it has not optimally suppressed the decline in the divorce rate at the Sengkang Religious Court. And Factors that hinder its effectiveness, namely Internal factors are Case factors because of the large number of cases handled at the Sengkang Religious Court, and External factors are Legal Counsel, where legal counsel does not encourage the parties to take the mediation process, The author's suggestion to the Supreme Court to pay attention to the addition of mediator judges so that there is no accumulation of cases and. And for the Sengkang Religious Court to increase outreach to the community about the benefits of mediation according to Supreme Court Regulation Number 1 of 2016.
ANALISIS YURIDIS KUASA DIREKSI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSEROAN Muhammad Syarif; Zulkifli Makkawaru; Abd. Haris Hamid
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 5 No. 2 (2023): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2023
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v5i2.2614

Abstract

Indonesia sebagai negara maju telah rutin melakukan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi berskala besar, kecil dan menengah dan telah berusaha memajukan taraf penghasilan kehidupan rakyatnya dalam segala aspek termasuk bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Dalam pembangunan bidang infrastruktur khususnya pada infrastruktur berskala besar maka pelaku bisnis atau pelaksana pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pada penelitian ini, peneliti mengangkat sebuah kasus Jasa Konstruksi dalam sebuah proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur di Sulawesi Selatan melalui lelang/tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) tahun anggran 2018. Dimana pada pekerjaan tersebut oleh pihak pelaksana pemenang lelang/tender oleh Direktur Utamanya menggunakan Surat Kuasa Direksi. Direktur Utama tersebut selaku pihak pemberi kuasa terhadap pihak lain selaku pihak penerima kuasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kuasa Direksi secara yuridis diakui kebenarannya, karena surat tersebut merupakan Akta Autentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris sebagai Pejabat yang mewakili Pemerintah yang dalam kegiatannya telah diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 ayat 1. Bahwa Direktur Utama PT. Konstruksi Group (bukan nama sebenarnya) sebagai pihak pemberi kuasa tetap bertanggungjawab penuh terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penerima kuasa sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat 5 UUPT, sekalipun berbagai klausul telah di sebutkan di dalam Surat Kuasa Direksi tersebut yang menjelaskan bahwa pihak penerima kuasa harus bertanggungjawab penuh terhadap dokumen dan fisik hasil pekerjaannya. Bahwa pihak penerima kuasa dalam menjalankan perseroan sebagai bentuk perbuatan hukum atas rujukan Pasal 103 UUPT tidak menjadikan Surat Kuasa Direktur sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab penuh dari Direktur Utama PT. Konstruksi Grop selaku pihak pemberi kuasa. Pihak penerima kuasa adalah bukan merupakan bagian dari organ perseroan sebagaimana yang dirujuk pada UUPT Pasal 1 ayat 2. Sehingga penanggungjawab penuh terhadap Kuasa Direktur PT. Konstruksi Grop adalah Direktur PT. Konstruksi Group itu sendiri sebagai pihak pemberi Kuasa Direkturi. Indonesia as a developed country has routinely carried out infrastructure development, large, small and medium scale economic development and has tried to improve the income standard of its people in all aspects including for economic and business actors. In the development of the infrastructure sector, especially in large-scale infrastructure, business actors or implementers of development are basically carried out by Limited Liability Companies (PT) as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). In this study, researchers raised a case of construction services in an infrastructure development project in South Sulawesi through an auction/tender for Government Procurement of Goods and Services (PBJP) for the 2018 fiscal year. Where the executor won the auction/tender by the Main Director using The Power of Attorney of the Board of Directors and the Main Director as the party giving the power of attorney to another party as the party receiving the power of attorney. The research method used in this research is normative juridical research. From the results of the research it was found that the power of attorney from the Board of Directors is legally recognized, because the letter is an Authentic Deed made by a Notary Officer as an Official representing the Government whose activities have been regulated by Article 15 of Law No. 2 of 2014 paragraph 1. That the Main Director of PT . Construction Group (not his real name) as the authorizing party remains fully responsible for the results of the work carried out by the authorized party as stated in Article 1 paragraph 5 UUPT, even though various clauses have been mentioned in the Directors' Power of Attorney which explains that the recipient of the power of attorney must be fully responsible for the documents and physical results of his work. Whereas the recipient of the power of attorney in running the company as a form of legal action on the reference to Article 103 UUPT does not make the Director's Power of Attorney as a form of release of full responsibility from the Main Director of PT. Construction Group as the authorizing party. The party receiving the power of attorney is not part of the company's organs as referred to in UUPT Article 1 paragraph 2. So that the person in charge of the power of attorney of PT. Construction Group is the Director of PT. Construction Group itself as the party giving the power of attorney.
Co-Authors Abd. Haris Hamid Achyar Arafat Muchlies Andi Tira Asmirawaty Asmirawaty Asriani Arbillah Baso Madiong Fahrunisah Aulia Rahman Hamid A. Cennu Jamaluddin Jamaluddin Jumanto Agung Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah Kamsilaniah La Subu Muhammad Ridwan Muhammad Syarif Nur Aida Sepriana M. Rahmat Taqwa Qurais Rahmatullah Rahmatullah Ruslan Renggong Samsul Bahri Tomi Pramana Putra Wawan Sulfahmi