Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH ADVOKASI Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Buana Pengabdian
Adyan Lubis
Universitas Buana Perjuangan Karawang
Religion Automotive Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM IMPLEMENTASI PERATURAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PEMBERI BANTUAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Adyan Lubis; Muhamad Abas
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2022): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v7i1.2907

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dipergunakan sebagai suatu sarana mencapai kemudahan dan perlakuan khusus sebagai tindakan afirmatif (tindakan yang dilakukan langsung oleh pemerintah) untuk menciptakan persamaan dan keadilan setiap warga negara yang kurang mampu di Republik Indonesia. Upaya tersebut tidak terlepas dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) di mana di dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan tanggung jawab negara (state responsibility). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, digunakan untuk meneliti atau menganalisis dan menjelaskan teori-teori dan asas-asas norma hukum yang mengulas mengenai peraturan yang berlaku tentang Bantuan Hukum secara umum serta secara khusus adalah Pengaturan Verifikasi dan Akreditasi Terhadap Pemberi Bantuan Hukum serta Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian, digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme verifikasi dan akreditasi serta ketentuan pidana dan peranan pemerintah dalam melaksanakan Bantuan Hukum telah sesuai dengan implementasi dan implikasi yang ditemukan pada lokasi penelitian. Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas, yang terkadang dirasakan terlalu sulit untuk dipenuhi oleh Organisasi Bantuan Hukum, untuk bisa melaksanakan tahapan verifikasi dan akreditasi. Sehingga hal ini akan berdampak pada kepastian hukum terhadap pemberian bantuan hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum yang masih melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi organisasinya. Permasalahan lainnya adalah waktu penyelenggaraan verifikasi dan akreditasi itu sendiri yang terlalu lama.
MASYARAKAT SADAR HUKUM TERHADAP LINGKUNGAN DI DESA TAMBAKSARI Adyan Lubis; Hario Bismo Machestian
JURNAL BUANA PENGABDIAN Vol 5 No 2 (2023): JURNAL BUANA PENGABDIAN
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jurnalbuanapengabdian.v5i2.5787

Abstract

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Selain itu KKN juga merupakan bukti keterampilan dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah – masalah yang dialami di setiap desa yang menjadi tempat pengabdiannya dan bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang terjun di masyarakat serta mengetahui kondisi masyarakat secara langsung dan juga untuk membentuk sikap mandiri dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan KKN. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah adanya masyarkat sadar hukum terhadap Lingkungan di desanya termasuk di desa tambaksari
LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF REFUND OF CONCURRENT CREDITORS IN THE BANKRUPTCY CASE OF PT. BANGUN INVESTA GRAHA (DEBTOR) IS CONNECTED WITH LAW NUMBER 37 OF 2004 CONCERNING BANKRUPTCY AND DELAY OF DEBT PAYMENT OBLIGATIONS. (Decision Study: Number 879 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Wike Nopianti; Deny Guntara; Muhamad Abas; Adyan Lubis
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v11i2.4004

Abstract

Law 37 of 2004 states that the debt to the creditor PT has been determined. Bangun Investa Graha can be billed on time, but PT. PPJB is terminated unilaterally and in bad faith by Bangun Investa Graha, which frequently ignores calls from creditors. In accordance with normative legal principles, this study employs qualitative research methods. In this approach, the author employs a normative juridical strategy. It is possible to draw the conclusion based on the findings of the research that has been discussed that Law Number 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) does not have any legal function against concurrent creditors who are not guaranteed. When a debtor has debts that are greater than his assets, the responsibilities of the debtor and his directors are not taken into account in the Panel of Judges' decision in this case. Due to the fact that the debtor's assets will not be distributed appropriately if the debtor is declared bankrupt by the court, concurrent creditors will suffer greater losses. The Panel of Judges considered the decision in Renvoi's cassation without understanding why the cassation was rejected—whether the debtor's condition was insufficient to pay creditors or the debtor did not want to pay concurrent creditors.Keywords: Debts, Debtors, Creditors, Losses
Co-Authors Deny Guntara Hario Bismo Machestian Muhamad Abas Wike Nopianti