Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Bina Hukum Lingkungan Strata Law Review
Fandi Ahmad Fahreza
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Achmad Miftah Farid; Fandi Ahmad Fahreza; Dimas Putra Catur Prasetyo; Shandy Herlian Firmansyah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.305

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.Kata kunci: deforestasi;perhutanan sosial; Undang-Undang Cipta Kerja.ABSTRACTThis research aims to analyze the management of social forestry as a solution to deforestation in Indonesia. The problem of deforestation in Indonesia seems never end, has always been a concern of many parties, so the Government offers a social forestry program through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is claimed to be the right solution to deal with the problem of deforestation. This type of research includes socio-legal studies, which is conducting a sociological study of the results of observations in the community especially forest farmer groups based on Community Forests (CF). As the result, the CF-based social forestry program implemented in Kalibiru could be an alternative solution to dealing with the problem of deforestation in Indonesia. In general, community-managed social forestry is more effective than state-run one.Keywords: deforestation;social forestry; Job Creation Law
PERHUTANAN SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF SOLUSI MEMINIMALISASI DEFORESTASI DI KULONPROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Achmad Miftah Farid; Fandi Ahmad Fahreza; Dimas Putra Catur Prasetyo; Shandy Herlian Firmansyah
Bina Hukum Lingkungan Vol 7, No 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v7i1.305

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan perhutanan sosial sebagai solusi deforestasi di Indonesia. Masalah deforestasi di Indonesia yang seakan tak pernah berakhir selalu menjadi keprihatinan banyak pihak, sehingga Pemerintah menawarkan program perhutanan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diklaim menjadi solusi yang tepat untuk menangani masalah deforestasi. Jenis penelitian ini termasuk kajian hukum sosio-legal, yaitu melakukan pengkajian sosiologis terhadap hasil observasi di masyarakat, khususnya kelompok tani hutan yang berbasis Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hasilnya, perhutanan sosial berbasis HKm yang diterapkan di Kalibiru dapat menjadi alternatif solusi dalam menangani permasalahan deforestasi di Indonesia. Secara umum, perhutanan sosial yang dikelola oleh masyarakat lebih efektif daripada dikelola oleh negara.Kata kunci: deforestasi;perhutanan sosial; Undang-Undang Cipta Kerja.ABSTRACTThis research aims to analyze the management of social forestry as a solution to deforestation in Indonesia. The problem of deforestation in Indonesia seems never end, has always been a concern of many parties, so the Government offers a social forestry program through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which is claimed to be the right solution to deal with the problem of deforestation. This type of research includes socio-legal studies, which is conducting a sociological study of the results of observations in the community especially forest farmer groups based on Community Forests (CF). As the result, the CF-based social forestry program implemented in Kalibiru could be an alternative solution to dealing with the problem of deforestation in Indonesia. In general, community-managed social forestry is more effective than state-run one.Keywords: deforestation;social forestry; Job Creation Law
Combating Transnational Crimes Trafficking in Women from a Feminist Perspective Legal Theory Indra Firmansyah; Muh. Endriyo Susila; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The data shows that the transnational crime of trafficking in women is increasing every year. Starting from prostitution, migrant workers to narcotics smuggling carried out by women who are victims of trafficking in women. Various legal efforts have been made by both international institutions and the Indonesian government. One of the obstacles faced is the feminization of poverty where women experience economic difficulties that make them tempted and trapped either intentionally or not, in the vortex of women's trafficking syndicates. In addition, the alignment of the state, which is still strong patriarchal, is still felt to be not in favor of women. This research focuses on the defense of Feminist Legal Theory against women where the law, especially in Indonesia, it has not fully sided with the welfare of women, which makes women avoid the crime of trafficking in women. This normative juridical research shows that the problem of trafficking in women is not only a legal issue, but more than that it is a welfare issue that must be obtained by all citizens, especially women so as to prevent them from transnational crimes of trafficking in women.
Gadai Syariah (Rahn) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Achmad Miftah Farid; Fandi Ahmad Fahreza
Strata Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): March
Publisher : CV. Strata Persada Academia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan hukum gadai di Indonesia berpijak pada hukum perdata yang berlaku secara internasional, memberikan pandangan bahwa kegiatan transaksi gadai diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menutupi hak-hak penerima gadai. Menurut hukum Islam, gadai itu disebut rahn, yang diputuskan sebagai Mubah atau diperbolehkan. Namun hukum gadai yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yaitu sistem gadai yang tidak menerapkan bunga atau riba. Sayangnya, masyarakat Indonesia masih awam dengan hukum gadai syariah. Hal ini disebabkan pengaturan hukum gadai syariah belum ada pengaturannya, dan hanya mengandalkan doktrin atau pendapat ulama, sehingga dianggap kurang memiliki kekuatan hukum. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan terobosan hukum agar gadai syariah dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode hukum komparatif. Penulis akan membandingkan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia.
Co-Authors Achmad Miftah Farid Dimas Putra Catur Prasetyo Indra Firmansyah Muh Endriyo Susila Shandy Herlian Firmansyah