Articles
<![CDATA[WANPRESTASI DALAM PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Pratiwi Handayani Daswar]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1575
<![CDATA[Pengikatan jual beli tanah dan bangunan seharusnya dilakukan secara tertulis dengan akta notaris untuk memperkuat kedudukan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tidak dapat disangkali pula bahwa seringkali terjadi wanprestasi atas suatu perjanjian jual beli tanah dan bangunan meskipun itu telah dilakukan secara otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan yang merupakan perjanjian pendahuluan sebelum ditandatanganinya akta jual beli yang sah, dan pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban para pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi waprestasi dalam pengikatan perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara penjual dan pembeli, termasuk proses peralihan hak atas tanah karena kasus jual beli didasarkan pada jual beli yang dilakukan di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sifat jual beli tanah adalah jelas dan tunai, artinya hak atas tanah segera berpindah setelah kesepakatan harga dibuat dan dibayar oleh pembeli. The binding sale and purchase of land and buildings should be made in writing with a notarial deed to strengthen the position of the agreement made by the parties. It is also undeniable that there are often defaults on a land and building sale and purchase agreement even though it has been done authentically. This study aims to determine the binding agreement for the sale and purchase of land and buildings which is a preliminary agreement before the signing of a valid sale and purchase deed, and generally contains provisions governing the obligations of the parties. The problem in this study is why there is a vice in the binding of the sale and purchase agreement of land and buildings between the seller and the buyer, including the process of transferring land rights because the sale and purchase case is based on the sale and purchase carried out in the presence of a Notary / Land Deed Maker Officer. The nature of the sale and purchase of land is clear and cash, meaning that the rights to the land immediately transfer after the price agreement is made and paid by the buyer.]]>
<![CDATA[ANALISIS SOSIO-YURIDIS TERHADAP HAK MEWARIS PEREMPUAN MENURUT HUKUM BALI ]]>
<![CDATA[Ardhina Wijayanti]]>;
<![CDATA[Baso Madion]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1578
<![CDATA[Hak mewaris perempuan di Bali pada mulanya tidak mendapat pengakuan namun berdasarkan hasil keputusan adat terutama Keputusan Pesamuhan Agung membuka peluang bagi pewarisan bagi perempuan di Bali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hak pewaris anak perempuan menurutahukum adat bali, dan mengapa dalam Keputusan Pesamuhan AgungaIII perempuan di Bali berhak mewaris. Penelitian ini dilaksanakan di kota Bali Desa Mambal dan Desa Penurungan, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan normatif empiris dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1. Hasil Putusan Tahuna2010 perempuan Bali berhakaatas warisan berdasarkan KeputusanaPesamuanaAgung III MUDP BaliaNo. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010,15 Oktobera2010. Hasil wawancara tetua Adat bahwa Perempuan Bali berhak mewarisi guna memberikan keadilan dan mengankat derajat perempuan dalam hal waris Bali, Penanaman sikap masyarakat Bali danatidak terlalu membedakana antara laki-laki danaperempuan, masyarakat harus membukaapikiran dan menerima perempuan sebagai ahliwaris di masyarakat. Pola pikir masyarakat Bali terutama laki-laki memandang rendah para perempuan dari duluh sehingga berbagai upaya putusan yang ditempuhauntuk mengangkat derajat danaposisi perempuanaagar setara denganalaki-laki. 2. Bahwa responden yang mendukung desa mambal didominasi orang yang mendukung pesamuhan agung no.III sebanyak 31 orang. Sedangkan Desa penarungan menunjukan bahwa responden yang mendukung Pesamuhan Agung No.III adalah yakni sebanyak 35 orang. Women's inheritance rights in Bali were initially not recognized, but based on the results of customary decisions, especially the Supreme Court Decree, it opened up opportunities for inheritance for women in Bali. This study aims to determine the position of the heir rights of daughters according to Balinese customary law, and why in the Decree of the Supreme Court III, women in Bali have the right to inherit. This research was carried out in the city of Bali, Mambal Village and Penurungan Village. The research method used is the empirical normative field research method and the library research method. The results of the study show that: 1. The results of the 2010 Decision of Balinese women have the right to inheritance based on the Decision of the Grand Pesamuana III MUDP Balia No. 01/Kep/PSM-3MDPBali/X/2010, 15 Oktobera2010. The results of interviews with Indigenous elders that Balinese women have the right to inherit in order to provide justice and elevate the status of women in terms of Balinese inheritance, Planting Balinese people's attitudes and not too distinguish between men and women, society must open their minds and accept women as heirs in society. The mindset of Balinese people, especially men, has looked down on women from the beginning so that various decisions have been taken to raise the status and position of women to be equal to men. 2. That the respondents who supported the Mambal village were dominated by 31 people who supported the Great Pesamuhan No.III. Meanwhile, Penungan Village shows that the respondents who support Pesamuhan Agung No.III are as many as 35 people.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TENTANG PENANGGUNGAN UTANG (BORGTOCHT) DALAM PEMBERIAN KREDIT DI BANK BUKOPIN ]]>
<![CDATA[Anti Nari]]>;
<![CDATA[Abdul Haris Hamid]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 2 (2022): Clavia : Journal of Law , Agustus 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i2.1584
<![CDATA[Penggunaan penanggungan utang (borgtocht) sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang menjadi salah satu bentuk pengikatan jaminan kredit dan sebagai jaminan tambahan telah sesuai dengan kebijakan bank. Penerimaan jaminan berupa penanggungan utang (Borgtocht) pada dasarnya berperan sebagai jaminan kepercayaan kepada bank bahwa kredit akan berjalan dengan baik jika ada kontrol dari si penanggung utang (borg) terhadap kesehatan usaha debitur. Hal ini perlu dilakukan kajian dalam suatu bank untuk melihat efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu: penggunaan borgtocht sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian utang piutang antara bank dengan debitur masih efektif dan pelaksanaan tanggung jawab penanggung utang (borg) dalam membayar utang debitur kepada Bank Bukopin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan perjanjian penanggungan. Sedangkan pendekatan empiris, digunakan mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan atas buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur lain yang menunjang objek yang diteliti. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait yakni pada Bank Bukopin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa borgtocht masih efektif dibank bukopin dimana dalam kasus ini penaggung utang borg bertanggung jawab atas utang debitur yang macet sehingga bank bukopin tidak perlu melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan. The use of debt guarantees (borgtocht) as additional collateral in the loan agreement is one form of binding credit guarantees and as additional collateral is in accordance with bank policy. Acceptance of guarantees in the form of debt guarantees (Borgtocht) basically acts as a guarantee of trust to the bank that credit will run well if there is control from the debt guarantor (borg) over the health of the debtor's business. It is necessary to conduct a study in a bank to see its effectiveness. This study aims to determine two things, namely: the use of borgtocht as additional collateral in the debt agreement between the bank and the debtor is still effective and the implementation of the responsibility of the debtor (borg) in paying the debtor's debt to Bank Bukopin. This study uses an empirical juridical approach. A juridical approach is used to analyze various laws and regulations related to the implementation of the guarantee agreement. While the empirical approach is used to examine the law which is conceptualized as real behavior, as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life relationships. Secondary data obtained by literature study of books, documents and other literature that supports the object under study. The research was carried out at related institutions, namely Bank Bukopin. The results of this study indicate that borgtocht is still effective at bank bukopin where in this case the debtor of borg is responsible for the debtor's bad debts so that bank bukopin does not need to carry out executions of material guarantees.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMBANTU PERUSAHAAN DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Imam S Mansyur]]>;
<![CDATA[Almusawir Almusawir]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 20 No. 3 (2022): Clavia : Journal of Law, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v20i3.2112
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum penjualan barang perusahaan kepada pihak ketiga di Makassar dan mengetahui upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu yang menjual barang-barang perusahaan tanpa izin kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, penelitian normatif digunakan untuk menjawab masalah pertama, dan penelitian empiris digunakan untuk menjawab masalah kedua. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penjualan barang perusahaan oleh pembantu kepada pihak ketiga tanpa izin perusahaan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. (2) Upaya hukum yang dilakukan perusahaan terhadap pembantu perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. This study aims to: (1) determine the elements of unlawful acts on the sale of company goods to third parties in Makassar. (2) knowing the legal remedies taken by the company against the helper selling the company's goods without permission to a third party. The type of research used is normative-empirical, normative research is used to answer the first problem, and empirical research is used to answer the second problem. The results of this study indicate that: (1) the sale of company goods by assistants to third parties without the company's permission is an act against the law as regulated in Article 1365 of the Civil Code. (2) Legal efforts made by the company against the company's assistants filed a lawsuit to the Makassar District Court.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERUM LPPNPI CABANG MAKASSAR AIR TRAFFIC SERVICE CENTER TERHADAP PERSONEL PEMANDU LALU LINTAS PENERBANGAN YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI ]]>
<![CDATA[Veronica grisshanta Erga]]>;
<![CDATA[Yulia A. Hasan]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2260
<![CDATA[Pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) terhadap terjadinya pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel pemandu lalu lintas penerbangan yang memberikan pelayanan pemanduan tanpa memiliki sertifikat kompetensi merupakan konsekuensi dari sanksi peringatan yang diberikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab Perum LPPNPI terhadap pelanggaran terkait kepemilikan sertifikat kompetensi personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang melaksanakan tugasnya tidak di Unit yang sesuai dengan kompetensinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu data primer didapatkan dari hasil wawancara. Hasil audit Direktorat Navigasi Penerbangan ditemukan pelanggaran Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 dan PM 14 Tahun 2019 yaitu terdapat personel Pemandu Lalu Lintas Penerbangan yang belum memiliki sertifikat kompetensi Area Control Surveillance namun memberikan pelayanan di unit Area Control Center sehingga diberikan sanksi peringatan. Bentuk tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran tersebut adalah menempatkan personel ke unit lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang sah sesuai dengan ketentuan. The implementation of the responsibilities of the General Company of the Indonesian Aviation Navigation Service Provider (Perum LPPNPI) for violations related to the ownership of a competency certificate for air traffic control personnel who provide guidance services without having a competency certificate is a consequence of the warning sanction given by the Directorate of Aviation Navigation. The purpose of this study is to find out the implementation of the responsibilities of Perum LPPNPI for violations related to the ownership of competency certificates for Air Traffic Control personnel who carry out their duties not in units that are in accordance with their competence. This research method uses empirical juridical methods, namely primary data obtained from interviews. The audit results of the Directorate of Aviation Navigation found violations of Undang-undang Number 1 of 2009 and PM 14 of 2019, namely Air Traffic Control personnel do not yet have an Area Control Surveillance competency certificate but provide services at the Area Control Center unit so they are given a warning sanction. The corporate responsibility for these violations is to place personnel in other units according to their competencies and provide education and training to personnel to obtain valid competency certificates in accordance with the provisions.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN IKTIKAD BAIK DALAM KLAIM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI RAMAYANA TBK. MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muh. Reza Arisman]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2264
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan iktikad baik terhadap klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar dan untuk mengetahui penyelesaian hukum jika tidak dilaksanakan asas iktikad baik dalam klaim Asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana Tbk. Makassar. Tipe penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta penerapanya di dalam kehidupan masyarakat. Seluruh data yang dikumpulkan, selanjutnya diklarifikasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dari data data yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati oleh konsumen karena asuransi ini memberi pertanggungan atas kerugian Atau berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor, disebabkan karena ditabrak, menabrak, terbakar maupun dicuri. Dalam pelaksanaanya tidak jarang menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik ini sering disalah gunakan oleh orang orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Pelaksanaan iktikad baik menjadi yang utama dalam suatu perjanjian karena pada dasarnya kedua belah pihak harus memahami informasi atau fakta yang ada dengan jelas dan risiko yang terjadi apabila tertanggung maupun penanggung melakukan iktikad tidak baik. Adapun pelaksanaan iktikad baik dalam klaim perjanjian asuransi kendaraan bermotor di PT. Asuransi Ramayana yaitu mengacu pada polis standar asuransi ketika salah satu unsur tidak terpenuhi maka secara otomatis klaim tersebut batal. Pelaksanaan iktikad baik sebagaimana disyaratkan dalam suatu ketentuan dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata bahwa keharusan untuk melaksanakan perjanjian yang dibuat secara sah dengan kejujuran dan kepatuhan. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian secara jujur, dan patuh, hal itu tidakdapat mengubah hak dan kewajiban pokok para pihak yang telah disepakati dalam perjanjian sebagaimana yang tertuang pada bunyi pasal 11 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia mengenai kewajiban oleh tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan kerusakan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penanggung wajib melalui mekanisme prosedur klaim kendaraan yang telah melakukan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Sebagaimana yang tercantum Sesuai dalam standar polis asuransi pasal 13 ayat 1 dan 2 tentang laporan yang tidak benar di PT. Asuransi Ramayana permohonan klaim kerusakan kendaraan secara otomatis juga di tolak jika diketahui betul bahwa tertanggung melakukan pelanggaran dalam perjanjian polis asuransi. Adapun akibat hukum tidak melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah tetap wajib memenuhi atau melaksanakan apa yang dijanjikan untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi tuntutan keadilan yang harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. This study aims to find out how the implementation of good faith in motor vehicle insurance agreement claims at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar and to find out the legal settlement if the principle of good faith is not implemented in a motor vehicle insurance claim at PT. Ramayana Insurance Tbk. Makassar. Type of empirical juridical research, namely research that examines applicable legal provisions and their application in people's lives. All data collected is then clarified and analyzed qualitatively to produce conclusions from the data obtained in accordance with the problems discussed. Motor vehicle insurance is one type of loss insurance that is in demand by consumers because this insurance provides coverage for losses or reduced financial value of the object of motor vehicle coverage, caused by being hit, hit, burned or stolen. In its implementation, it is not uncommon to cause problems related to the implementation of good faith. This exercise of good faith is often misused by irresponsible persons. Based on article 1338 paragraph 3 of the Civil Code states that an agreement must be executed in good faith. The implementation of good faith is the main thing in an agreement because basically both parties must understand the information or facts that exist clearly and the risks that occur if the insured or insurer do bad faith. The implementation of good faith in the claim of motor vehicle insurance agreement at PT. Ramayana insurance refers to the standard insurance policy when one of the elements is not met, the claim is automatically void. The implementation of good faith as required in a provision in article 1338 paragraph 3 of the Civil Code that it is imperative to carry out a validly concluded agreement with honesty and obedience. If in the performance of the agreement one of the parties does not execute the agreement honestly, and obediently, it cannot change the main rights and obligations of the parties that have been agreed in the agreement as stated in article 11 of the Indonesian Motor Vehicle Insurance Standard Policy regarding obligations by the insured in the event of loss and damage. The liability carried out by the insurer must go through the mechanism of the vehicle claim procedure that has entered into a mutual agreement between the two parties. As stated in the standard insurance policy article 13 paragraphs 1 and 2 regarding incorrect reports in PT. Ramayana Insurance request for vehicle damage claim is automatically rejected if it is well known that the insured committed a violation in the insurance policy agreement. The legal consequence of not implementing the agreement in good faith is that it is still obliged to fulfill or carry out what is promised to guarantee legal certainty and meet the demands of justice that must be carried out by heeding the norms of propriety and decency]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH: Studi Putusan No.75/Pid.B/2021/Pn.Mak ]]>
<![CDATA[Budi Mangawi]]>;
<![CDATA[Basri Oner]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2265
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam perkara pidana putusan Nomor 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel dan jurnal terkait dengan penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis menggunakan ukuran kualitatif dan disajikan dalam analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 167 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Onslag Van Rechtavervolging (terbukti ada perbuatan, namum perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana) diputus lepas dari segala tuntutan karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata. This study aims to find out the legal considerations of the judge in the criminal case decision Number 75/Pid.B/2021/Pn.Mak. The research method used is qualitative legal research. Types and sources of data consist of primary data in the form of laws and regulations and court decisions and secondary legal materials consisting of books, articles and journals related to this research. All legal materials are collected in a structured and systematic manner using qualitative measures and presented in a descriptive analysis. The results of the research show that the elements of Article 167 Paragraph (3) of the Criminal Code Jo. Article 55 Paragraph (1) 1st of the Criminal Code which the Public Prosecutor charged was not proven so that the Panel of Judges handed down the Onslag Van Rechtavervolging Decision (it was proven that there was an act, but the act was not a crime) was dismissed from all charges because the act was not a crime but civil matters.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK KARTEL DALAM PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Akmal Jaya]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>;
<![CDATA[Juliati Juliati]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2268
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di kota Makassar dan untuk mengetahui penegakan hukum oleh KPPU kepada pihak yang melakukan praktik kartel dalam pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara dan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan, Praktik kartel dalam pendistribusian minyak gorang di Kota Makassar memenuhi unsur-unsur kartel sebagaimana diatur melalui Pasal 11 UUAM yaitu unsur bermaksud mempengaruhi harga, unsur mengatur produksi dan/ pemasaran, unsur barang, unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopili, dan unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Namun, belum ada pernyataan putusan oleh KPPU Kota Makassar terhadap dugaan praktik kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Penerapan hukum yang telah dilakukan oleh KPPU Kota Makassar terhadap pelaku pratik kartel dalam kelangkaan pendistribusian minyak goreng di Kota Makassar, pihak KPPU telah melakukan penyelidikan dan/ pemeriksaan terhadap terlapor. Namun KPPU Kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan persidangan dan memberikan putusan kepada pihak yang diduga melakukan praktik kartel karena seluruh kasus dugaan praktik kartel yang terjadi di Kota Makassar akan di selesaikan oleh KPPU pusat. This study aims to identify and analyze cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar, and to determine law enforcement by the KPPU against those who practice cartel practices in the distribution of cooking oil in the city of Makassar. The type of research used is normative empirical legal research. Data collection techniques used through interviews and literature studies. The results of the study stated, Cartel practices in the distribution of cooking oil in Makassar City fulfill the cartel elements as stipulated in Article 11 UUAM, namely the element intending to influence prices, the element regulating production and/ marketing, the element of goods, the element can result in monopolistic practices, and the element can result in unfair business competition. However, there has been no statement of a decision by the Makassar City KPPU against the alleged cartel practices that resulted in unfair business competition. The application of the law that has been carried out by the Makassar City KPPU against the perpetrators of cartel practices in the scarcity of cooking oil distribution in Makassar City, the KPPU has conducted an investigation and/or examination of the reported party. However, Makassar City KPPU does not have the authority to conduct trials and give decisions to parties suspected of cartel practices because all cases of alleged cartel practices that occurred in Makassar City will be resolved by the central KPPU.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFIKAT HAK MILIK: Studi Kasus Kabupaten Pangkep ]]>
<![CDATA[Alvionita Winda Aswari]]>;
<![CDATA[Zulkifli Makkawaru]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2273
<![CDATA[Era modernisasi saat ini, masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti penting dalam mendaftarkan dan menyertifikatkan tanah mereka yang kemudian diperjual belikan tanpa adanya sertifikat hak milik. Dalam kondisi ini penelitian dibutuhkan guna memahami akibat hukum terhadap akta jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian empiris sehingga dapat menarik kesimpulan dari perbandingan antara literatur dan hal yang berkaitan dengan jual beli tanah tanpa sertifikat hak milik dimasyarakat khususnya Kabupaten Pangkep. Kekuatan pembuktian dari hasil jual beli tanag tanpa sertifikat hak milik ini sangatlah lemah karena tanpa adanya sertifikat hak milik, transaksi tersebut hanya bernilai sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli. Sehingga jual beli tersebut berakibat yang sangat merugikan bagi seluruh pihak dan memiliki resiko timbulnya perkara baik secara perdata, pidana maupun tata negara. Penelitian ini berimplikasi pada penekanan tanggung jawab oleh pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak yang berwenang untuk memeriksa status tanah sebelum terjadinya jual beli. In the current era of modernization, there are still many people who do not understand the importance of registering and certifying their land which is then traded without having a certificate of ownership. In this condition, research is needed to understand the legal consequences of deed of sale and purchase of land without a certificate of ownership. This study uses normative legal research methods and empirical research so that it can draw conclusions from a comparison between the literature and matters related to buying and selling land without a certificate of ownership in the community, especially Kabupaten Pangkep. The strength of proof of the sale and purchase of land without a certificate of ownership is very weak because without a certificate of ownership, the transaction is only valuable as an agreement between the seller and the buyer. So that the buying and selling results are very detrimental to all parties and has the risk of arising civil, criminal and constitutional cases. This research has implications for emphasizing responsibility by the Land Deed Making Officer (PPAT) as the party authorized to check the status of land before a sale and purchase occurs]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERJANJIAN PENITIPAN ANAK BABY DAYCARE TAMAN KANAK-KANAK KHALIFAH 4 DI MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Musdalipa Musdalipa]]>;
<![CDATA[Kamsilaniah Kamsilaniah]]>;
<![CDATA[Andi Tira]]>
<![CDATA[ Clavia Vol. 21 No. 1 (2023): Clavia : Journal of Law, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty Of Law Bosowa University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56326/clavia.v21i1.2282
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perjanjian penitipan anak dan pelaksanaan tanggungjawab Baby Daycare Khalifah 4 Makassar terhadap orang tua anak dalam perjanjian penitipan anak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari pemilik dan pengasuh di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar dan orang tua anak, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Substansi pernjanjian penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar telah sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan umum mengenai perjanjian diatur melalui Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dengan tujuan untuk pihak pertama menghendaki hak bahwa anaknya terjaga dan tumbuh dengan baik, sedangkan pihak kedua menghendaki adanya upah atau uang. 2) Pelaksanaan tanggungjawab penitipan anak di Baby Daycare Khalifah 4 Makassar sebagai pelaku usaha telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan (2) mengenai Tanggungjawab pelaku usaha yaitu Baby Daycare Khalifah 4 Makassar harus bertanggung jawab atas apapun kerugian konsumen akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan penitipan anak. This study aims to determine the substance of the child care agreement and the implementation of the responsibilities of the Baby DayCare Khalifah 4 Makassar towards the child's parents in the child care agreement. This research is an empirical normative research. The research data were obtained through interviews with the owners and caregivers at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar and the children's parents, then analyzed qualitatively. The results of the study show that 1) The substance of the child care agreement at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar complies with Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and general provisions regarding agreements are regulated through Article 1320 of the Civil Code, namely with the aim that the first party wants the right that their child is cared for and grows well, while the second party wants wages or money. 2) The procedure for implementing child care at Baby Daycare Khalifah 4 Makassar is by means of parents and their children coming directly to the place to get a form and a joint agreement between the child's parents and Daycare. This form serves as an agreement between the parties, which listed the rights and obligations of the parties.]]>
