Articles
<![CDATA[Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Pandecta: Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): Pandecta : Research Law Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Semarang State University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
<![CDATA[Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still canât be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR canât be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement canât be executed because the article and the material in ICCPR havenât transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didnât strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.]]>
<![CDATA[Hambatan dalam Menerapkan Pasal 6 Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Pandecta Research Law Journal Vol 11, No 1 (2016): June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/pandecta.v11i1.6682
<![CDATA[Tujuan tulisan ini berupaya menjelaskan apakah hukuman mati sejalan dengan Pasal 6 Kovenan Sipol sebagai salah satu perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari Kovenan Sipol sehingga dapat mengetahui apakah pidana mati di Indonesia sesuai dengan Kovenan ini atau tidak. Tujuan kedua jurnal ini untuk menganalisa dan mengetahui mengapa Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) sampai saat ini masih belum dapat digunakan sebagai dasar hukum penghapusan pidana mati di Indonesia. Metodepenelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Hasil yang didapat dalam meneliti permasalahan di atas adalah Pasal 6 Kovenan Sipol tidak dapat digunakan sebagai dasar penghapusan pidana mati di Indonesia karena berdasarkan teori dalam perjanjian internasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, masih berupa Undang-undang dalam arti formil. Akibat dari Undang-undang yang bersifat formil ini adalah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi belum dapat dilaksanakan karena yang disahkan hanya perjanjian internasionalnya saja bukan materi dari perjanjian internasional tersebut. Pasal 6 Kovenan Sipol walaupun tidak secara tegas melarang adanya pidana mati, kecuali untuk kejahatan genosida, secara konsep dan keseluruhan pasal ini dan Kovenan Sipol bertujuan untuk menghapuskan pidana mati di dunia sehingga menganggap pidana mati tidak sejalan dengan pasal ini.This journal goal is to explain dead penalty is in the same path with Article 6 ICCPR as one of the international agreement in human right. This is important to give understanding about the legal status of dead penalty in Indonesia. Is it in one frame with the ICCPR or not, in order to know if there are obstacle to implement Article 6 ICCPR in Indonesia. Other goal of this journal is to analyze and understand why Article 6 International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) until now still can’t be used as a law to vanish dead penalty in Indonesia. Method use in this journal normative legal studies. The result, from Human Rights Declaration 1948, ICCPR, and Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. These three instrument have close related each other. The results found are Article 6 ICCPR can’t be use to erase dead penalty in Indonesia because in international agreement and based on Indonesia legal system, Act Number 12 Year 2005 about Pengesahan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik, still in formal. Consequences from this kind of act is article in international agreement can’t be executed because the article and the material in ICCPR haven’t transformed into Indonesia national law.Other results from this journal is, whether Article 6 ICCPR didn’t strictly mention and forbidden dead penalty but conseptually, this Covenan made in purpose to erase dead penalty in the world.]]>
<![CDATA[REFORMULASI PENGATURAN PENILAIAN AHLI OLEH NOTARIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Mimbar Keadilan Vol 14 No 1 (2021): Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/mk.v14i1.4639
<![CDATA[AbstractThis study aims to reformulate arrangements regarding expert judgment carried out by notaries through analysis of two regulations, namely, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution (AAPS Act) and Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (JN Act). In Article 1 point 10 of the AAPS Act, it is stated that expert judgment is one way of resolving disputes outside the court. The sound of this article provides an opportunity for notaries to provide expert judgment in the event of a dispute between the parties in an authentic deed, however, both the AAPS Act and the JN Act have not provided a complete regulation on this matter. Therefore, a more complete arrangement is needed so that notaries can play a bigger role in resolving disputes that arise. Expert assessment carried out by a notary will help the parties to understand the main problem at hand and help resolve the dispute. The research method used is normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. The findings of this study are a complete arrangement regarding the right of notaries to provide expert judgments, as well as the legality of such assessments.Keywords: deed; expertise; notaryAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengaturan mengenai penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris melalui analisa dua peraturan yaitu, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN). Pada Pasal 1 angka 10 UU AAPS disebutkan penilaian ahli merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bunyi pasal ini memberikan peluang bagi notaris untuk memberikan penilaian ahli apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam sebuah akta autentik, namun baik UU AAPS dan UU JN belum memberikan pengaturan yang lengkap mengenai hal ini. Oleh sebab itu, diperlukan pengaturan yang lebih lengkap sehingga notaris dapat berperan lebih besar dalam penyelesaian sengketa yang muncul. Penilaian ahli yang dilakukan oleh notaris akan membantu para pihak untuk memahami pokok permasalahan yang sedang dihadapi dan membantu terselesaikannya sengketa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penemuan dari penelitian ini adalah pengaturan yang lengkap mengenai hak notaris untuk memberikan penilaian ahli, serta kekuatan hukum penilaian tersebut.]]>
<![CDATA[ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT AS A METHOD TO STRENGTHEN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of International Law ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (192.567 KB)
<![CDATA[Indonesia as ASEAN member already binds to ASEAN Economic Community as consequences of Indonesia membership. It means, Indonesia have to apply the liberalization in goods trade whether for import goods or for export goods. As a goal and based on the goal set up by ASEAN Economic Community, the single market should be the way to prosperous people economic. The question is how to achieve this goal instead of pushing or destroying local goods from export goods. It needs to straight up the vision, back to previous goal, and take action to strengthen power or advantages from goods and from AEC system. One of the ways to achieve it is with Asset Based Community Development. This paper will analyze Asset Based Community Development as a means to strengthen ASEAN Economic Community. In Part I, this paper will examine the concept of ASEAN Economic Community. Part II will analyze further on what are the steps of Asset Based Community Development required in intensifying ASEAN Economic Community, and Part III is conclusion.]]>
<![CDATA[KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAMAN MELALUI PENYELENGGARA TEKNOLOGI FINANSIAL TIDAK TERDAFTAR [Validity of Loan Agreement through Unauthorized Financial Technology] ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Law Review Volume XXI, No. 1 - July 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19166/lr.v0i0.3275
<![CDATA[The practice of fintech (financial technology) as regulated in POJK Number 77/POJK.01/2016 called Information Technology-Based Borrowing and Lending Services (LPMUBT). The parties involved are loan recipients, lenders, and technology-based money borrower. Online lending through fintech different from borrowing in general, fintech involves the Information Technology-Based Borrowing and Lending Service Provider (PLPMUBT). PLPMUBT acts as a marketplace unite lenders and loan recipients. When a loan recipient makes a money loan, an agreement occurs between the lender and the loan recipient (Article 18 letter b POJK Number 77/POJK.01/2016) it is valid because made based on POJK Number 77/POJK.01/2016. PLPMUBT is an institution that has obtained a permit from the Service Authority. At present, many PLPMUBT are not registered in OJK are doing activities in the fintech sector. The problem is loan agreement between the loan recipient and the lender is carried out through an unregistered PLPMUBT. The purpose of this study is to analyze the validity of the loan agreement made through unregistered PLPMUBT so that it is necessary to study the validity of the agreement between the loan recipient and the lender in order to meet legal certainty, especially in the agreement. The research method used is normative juridical, which examines the application of the norms in positive law. The results of this study are the agreement between the lender and the recipient of the loan is valid even though it is made through an unregistered LPMUBT operator.Bahasa Indonesia Abstrak: Praktik fintech (financial technology) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Para pihak yang terlibat adalah Penerima pinjaman, Pemberi pinjaman, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam secara online melalui fintech memiliki perbedaan dengan pinjam meminjam umumnya, pada fintech melibatkan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PLPMUBT). PLPMUBT berperan sebagai marketplace yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Pada saat penerima pinjaman melakukan pinjaman uang, terjadilah perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman (Pasal 18 huruf b POJK Nomor 77/POJK.01/2016). Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman sah bila dilakukan berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Pada kondisi demikian, PLPMUBT adalah lembaga yang telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pada saat ini, banyak PLPMUBT yang tidak terdaftar di OJK melakukan kegiatan di bidang fintech. Masyarakat (penerima pinjaman) seringkali tidak mengetahui legalitas PLPMUBT dan melakukan pinjaman uang. Perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan melalui PLPMUBT terdaftar, jelas adalah suatu perjanjian yang sah. Permasalahan yang muncul adalah pada perjanjian pinjam meminjam antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa keabsahan perjanjian pinjaman yang dilakukan melalui PLPMUBT tidak terdaftar, sehingga perlu dikaji keabsahan perjanjian antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dalam rangka memenuhi kepastian hukum khususnya dalam perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Hasil penelitian ini perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman adalah sah walaupun dilakukan melalui penyelenggara LPMUBT tidak terdaftar.]]>
<![CDATA[KAJIAN PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN DALAM KERANGKA ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Law Review Volume XVIII, No. 1 - July 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan | Lippo Karawaci, Tangerang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.19166/lr.v0i1.1158
<![CDATA[Violation on human rights in ASEAN untill today still happens in ASEAN. ASEAN as a international organization should be able to settle international conflicts and or national conflicts which affect international society. However, it appears ASEAN seems didn’t take conlicts in its members seriously and didn’t solve the problems. Instead helping member countries, ASEAN silently let ASEAN member countries to finish the cobflicts by itself. ASEAN as an international organisation and economoc regional integration has wider meaning than just an economic integration, its also hold social and integration between its members. Consequences are, ecah members have to realize to solve problems together to reach the AEC and ASEAN goals itself. This research use normative method with conceptual approach and teortical approach to find out why the principle and goals in ASEAN didn’t run corectly. Author find outs that there are several obstacles in ASEAN which are: there is still lack of commitment in ASEAN members, ASEAN ideologist which greatly adore the non-intervention principle, and ASEAN weakness in settling conflicts]]>
<![CDATA[IMPROVING ASEAN AND ITS MEMBER COUNTRIES ROLE IN MIGRANT WORKERS PROTECTION IN ASEAN COMMUNITY ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ USU Journal of Legal Studies Vol 1, No 1 (2017): VOLUME 1 ISSUE 1, MARCH 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The goals of this article which based on a research are to find out the obstacles in migrant workers protection, which initially had already been agreed in ASEAN Social Culture Community (ASCC), and how ASEAN and its members’ effort to actively protect migrant workers based on ASCC in ASEAN Community. Research method used in this article is normative legal studies. The results are ASCC Blueprint still general in its formulation and resulting problems when applied into national law, regulation institutionalisation was not at ease due to the long procedure which augmented with sovereignity issue that gives states the rights to determine its internal interest. ASEAN as regional organization must able to maximise the role of mechanism and organs in its possession to push the regulation into national law of its member states in order to ensure institusionalisation. The member states also have to own a concept on how regionalism is, and willing to relegate souveregnity so ASCC Blueprint and its derived instrumens can easily be fused into national law and work well.]]>
<![CDATA[HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 2, No 1 (2019): Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.317 KB)
|
DOI: 10.33474/yur.v2i1.1591
<![CDATA[AbstractGoals of this article which based on research are to find out inheritage rigthts of childrens born in an inter-religion (between non-muslim) after the judicial review about inter-religion marriage was decline by Indonesia Constitutional Court.Research method used in this article is normative legal studies. Approaches use in this research are conceptual approach and analytical approache. The results are inter-religion (between non-muslim) still possible to do because Counstitutional Court didn’t set up new definition about marriage in Indonesia. Legality of marriage still in according to religion law on its own member. Children born in an relationship (outside marriage) and in an marriage still have inheritge rights. Keywords: Marriage, Legality, Inheritage Rights AbstrakTujuan tulisan yang berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkawinan campuran (beda agama) dapat dilakukan di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan uji materiil Pasal 2 (1) Undang-undang No 1/1974. Selain itu, apakah perkawinan yang dilakukan pasangan berbeda agama akan memiliki dampak terhadap hak mewaris anak.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Hasil yang diperoleh adalah perkawinan beda agama masih mungkin untuk dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan larangan perkawinan beda agama. Anak hasil hubungan antara orang yang melakukan perkawinan beda agama tetap memiliki hak waris sebagai anak. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Hak Waris]]>
<![CDATA[RESTRICTIONS OF THE RIGHTS OF FREEDOM OF RELIGIONS: COMPARISON OF LAW BETWEEN INDONESIA AND GERMANY ]]>
<![CDATA[Saraswati, A. A. A. Nanda]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Setiawan]]>;
<![CDATA[Ganindha, Ranitya]]>;
<![CDATA[Hidayat, M. Choirul]]>
<![CDATA[ Indonesia Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UI Scholars Hub ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The rights of freedom of religion and beliefs are constitutionally guaranteed, both in Indonesia and Germany. However, the right of freedom of religion is not unlimited. This paper aims to identify and analyze (1) Why there is the right of freedom of religion is restricted, (2) What product of the law is that regulates restriction on the right of freedom of religion in Indonesia and Germany, and (3) What purpose do Indonesia and Germany have in restricting the right of freedom of religion? This paper uses a normative research method that references legislation and takes a historical and comparative approach. The restriction of freedom of religion exists to protect the fundamental right or freedoms for every individual to avoid chaos. The restrictions on freedom of religion in the Indonesian Constitution are stated in Article 28 of the 1945 Constitution, Article 73 of Law No. 39 Year 1999, Article 18 of Law No. 12 Year 2005, and in PNPS No. 1 Year 1965. While Germany does not set explicit restrictions, the environment comes from the level of the Act: namely, Article 166–167 of the Criminal Code. In Indonesia, public order is defined as conformity of justice in consideration of morality, religious values, and security in a democratic society. Meanwhile, Germany defines public order as the protection of society based on the principles of balance and tolerance, in that individual freedoms must be balanced with other people’s fundamental rights, although this also means that a person’s idea of divinity must be excluded.]]>
<![CDATA[KAJIAN PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN DALAM KERANGKA ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Setiawan Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.869 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v7i2.4760
<![CDATA[ASEAN as an international organisation and economoc regional integration has wider meaning than just an economic integration, its also hold social and integration between its members. Consequences are, ecah members have to realize to solve problems together to reach the AEC and ASEAN goals itself. This research use normative method with conceptual approach and teortical approach to find out why the principle and goals in ASEAN didn’t run corectly. Author find outs that there are several obstacles in ASEAN which are: there is still lack of commitment in ASEAN members, ASEAN ideologist which greatly adore the non-intervention principle, and ASEAN weakness in settling conflicts.]]>
