Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Lunggi Journal Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Samawa (sakinah, Mawaddah Warahmah)
Nilhakim Nilhakim
Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelatihan Penentuan Arah Kiblat dalam Kajian Hukum Islam dan Astronomi di Pondok Pesantren Muhammad Basiuni Imran (PPMBI) Sambas Reza Akbar; Nilhakim Nilhakim
JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2022): Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Juli-Desember 2022
Publisher : Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/d.v4i2.3567

Abstract

Salah satu urgensi ilmu falak yang menjadi kebutuhan masyarakat muslim adalah perihal penentuan arah kiblat. Penentuan arah kiblat yang praktis dan teliti adalah dengan metode rashdul kiblat global yang dapat dilakukan pada hari-hari istiwa’ul a’dzam yaitu 27/28 Mei dan 15/16 Juli saat Matahari berkulminasi di atas Kakbah. Sosialisasi atau pelatihan mengenai hal ini penting bagi masyarakat sebab masih banyak kalangan yang keliru menentukan arah kiblat dengan posisi Matahari. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang urgensi arah kiblat dan hukumnya, memperkenalkan rashdul kiblat global, dan tata cara penentuannya. Kegiatan pelatihan ini diadakan di PPMBI Sambas pada tanggal 15 Juli 2021. Hasil kegiatan ini antara lain peserta memperoleh wawasan mengenai urgensi dan hukum menghadap kiblat dari dalil-dalil nash, mengetahui cara penentuan arah kiblat dengan cara rashdul kiblat, dapat menyebutkan waktu-waktu istiwa’ul a’dzam, dan menggunakan peralatan seperti waterpass, dial, dan tongkat istiwa dalam penentuan arah kiblat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PADA AKAD SYIRKAH USAHA PEMELIHARAAN AYAM BROILER DI DESA GALING KECAMATAN GALING CICI INDRIANI; ZARUL ARIFIN; NILHAKIM NILHAKIM; ASMAN ASMAN
Lunggi Journal Vol. 1 No. 2 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian yang bersifat field research (penelitian lapangan), Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini ialah pendekatan sosiologis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pemilik dan pengelola usaha pemeliharaan ayam di Desa Galing telah di tuangkan dalam kontrak tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam kerjasama ini yang menjadi keuntungan bagi para pihak adalah selisih dari harga pemilik dengan harga pasar. Jika harga dari pihak pemilik Rp.27.000 dan harga pasarnya adalah Rp.32.000, maka yang menjadi keuntungan bagi pihak pemilik modal adalah Rp.5000, pihak pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan seperti bibit, pakan, obat -obatan dan vaksin yang merupakan piutang bagi pihak pengelola, sedangkan yang menjadi keuntungan bagi pihak pengelola adalah dari hasil penjualan ayam sesuai dengan harga dari pihak pemilik. Sistem bagi hasil yang dipraktikan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola di Desa Galing Kecamatan Galing yang melakukan akad kerjasama belum sepenuhnya sesuai dengan konsep syirkah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG SENGKETA INFORMASI PUBLIK: (Studi Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk) ENI MUKERJI; TAMRIN MUCHSIN; NILHAKIM NILHAKIM
Lunggi Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak untuk memperoleh informasi termasuk dalam hak asasi manusia yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Namun sering kali terjadi sengketa antara pemerintah atau badan publik sebagai pengelola informasi dengan masyarakat sebagai pencari informasi. Sehingga sengketa tersebut akhirnya sampai di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun pada dasarnya subjek hukum yang bersengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi. Seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN/Ptk.terkait bagaimana suatu informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang terbuka atau sebaliknya sebagai informasi yang dikecualikan guna memenuhi permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun fokus masalah dari penelitian ini yaitu: bagaimana analisis yuridis Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk dan bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif bersifat library research dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis salinan Putusan Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk. Selain itu, jenis penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui implikasi hukum yang ditimbulkan dari Putusan 17/G/KI/2020/PTUN.Ptk dengan cara observasi dan wawancara yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. Adapun hasil penelitian yaitu: menyatakan batal atas putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat karena informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi merupakan informasi yang dikecualikan yang bersifat rahasia serta tidak boleh di buka kepada publik sehingga permohonan informasi tidak dapat diberikan, dan implikasi hukum yang ditimbulkan berupa mengharuskan termohon informasi untuk tidak memberikan informasi yang dimohonkan serta menghukum pemohon informasi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat putusan sesuai dengan yang tercantum dalam amar putusan.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH WAKAF KUBURAN DI DESA SENDOYAN KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS ASMIRA ASMIRA; NILHAKIM NILHAKIM; MAYANG ROSANAN; ASMAN ASMAN
Lunggi Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penyimpangan pengeloaan tanah wakaf yang mana terjadi praktik jual beli tanah wakaf kuburan. Praktik jual beli tanah wakaf kuburan ini terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas karena tidak adanya sistem pengelolaan tanah wakaf. Sebagaimana yang terjadi di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, salah satu warga Desa Sendoyan menjual tanah wakaf kuburan, yang mana tanah tersebut diwakafkan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulakan bahwa, pengelolaan tanah wakaf di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tidak ada yang mengelolanya sehingga terjadi praktik jual beli Tanah wakaf Kuburan. Jual beli dilakukan secara lisan, dan dibayar secara tunai. Selain itu praktik jual beli tanah wakaf kuburan tersebut tidak dihadiri saksi. Menurut hukum Islam pengelolaan tanah wakaf yang di perjuual belikan tanah wakaf kuburan di Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas termasuk jual beli yang batal atau haram, karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat jual beli yaitu syarat objek akad.
PENELITIAN HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM KAJIAN EMPIRIS Nilhakim Nilhakim
Lunggi Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji hukum keluarga Islam dalam kajian empiris. Adapun pokok masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana pengertian, cakupan, objek dan tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris? Bagaimana langkah-langkah, topik, perumusan masalah dan hipotesis penelitian hukum keluarga Islam Empiris? Tujuan Masalah Mengetahui pengertian, cakupan, objek dan tujuan penelitian hukum keluarga Islam Empiris. Memahami langkah-langkah, topik, perumusan masalah dan hipotesis penelitian hukum keluarga Islam Empiris. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kajian kepustakaan (library research) dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam dalam kajian empiris merupakan salah satu bagian dalam disiplin ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri terdiri atas dogmatik hukum dan ilmu realitas hukum.
THE IDEAS OF AYATULLAH KHOMAENI REFORM IN THE HISTORY OF MODERN ISLAMIC LAW IN IRAN Nilhakim Nilhakim
Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies Vol. 1 No. 2 (2023): Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies (AJSAIS)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was encouraged because I wanted to know the history of Islamic law in Iran, with a focus on studying the idea of ​​reforming the figure of Ayatullah Khomeini within the framework of the history of Islamic law in Iran. The development of Islamic law that occurred in Iran which was influenced by Ayatollah Khomeini could give encouragement to Islamic political thought throughout the world. The purpose of this study is to find out the history of Islamic law in Iran by examining how the idea of ​​renewing Ayatollah Khomeini leads the country of Iran with its clergy. This research is historical research (historical) with the method of collecting and disclosing the historical reality that occurred. in studying history, this research was carried out in a library research manner. Historical research, namely historical data is a source in the process of interpreting symptoms or ideas that arose in the past. The findings in this study, The culmination of major changes in the history of Islamic law in Iran occurred during the period after the great revolution in the collapse of the ruling regime named Muhammad Reza Pahlevi in ​​1979. The idea of ​​reforming Ayatullah Khomaeni, known by the al-Faqih area as the supreme power in the hands of a scholars who are pious, fair, capable of leading and approved by the majority of the people. The first wali al-faqih was the late Ayatullah Khomeini (1979-1989). Subsequently held by Ayatollah Ali Khomeeni. However, a Wali al-Faqih does not sit on the executive board, but rather acts as a guide or controller. For the executive branch, the supreme power is in the hands of the president who is directly elected by the people.
STANDAR MINIMAL NAFKAH WAJIB KEPADA ISTRI BERDASARKAN MAQASID AL-SYARI’AH Nilhakim Nilhakim
Samawa (Sakinah, Mawaddah Warahmah) Vol. 6 No. 2 (2023): Samawa (Sakinah,Mawaddah, Warahmah) Jurnal : Kajian Keluarga, Gender dan Anak)
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammaad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The determination of the minimum limit of mandatory alimony for the wife needs to be studied, because there is no determination of the amount of mandatory alimony for the wife which can cause harm to the wife. However, on the other hand, if the minimum limit of mandatory maintenance for the wife is set, it will also cause harm to the husband who is unable to fulfill the obligation. The minimum limit of obligatory maintenance for the wife is not set by the Sharia text, therefore it should be studied with the approach of usul al-fiqh (maqasid al-shari'ah). So the method used in the study is an integration of deductive and inductive methods. Further analysis is done with istislahiyyah reasoning pattern. Based on this study, it was concluded that the minimum limit of mandatory maintenance for the wife is in accordance with the husband's income. Because basically the husband is obliged to protect his wife and provide all the necessities of married life according to his ability. As for the rights and obligations of husband and wife, they both bear the noble obligation to establish a household that is sakinah, mawaddah and rahmah, which is the foundation and structure of society.
Co-Authors Asman Asman ASMIRA ASMIRA CICI INDRIANI ENI MUKERJI MAYANG ROSANAN Reza Akbar Tamrin Muchsin Zarul Arifin