Udiyo Basuki
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA Ahmad Afandi; Udiyo Basuki; Kamal Fahmi Kurnia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1983

Abstract

Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi, yang mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Dengan pemilu rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakilnya dalam kursi parlemen. Sudah seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya. Namun pada ptaktiknya masih terdapat problem tidak aksesibelnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Diketahui, surat suara DPR dan DPRD yang ada hanya mencantumkan nomor dan logo partai serta nama calon tanpa disertai adanya foto calon. Penelitian ini memaparkan problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara pemilihan DPR/DPRD dalam pemilihan umum serentak 2019, upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakomodir hak-hak pemilih penyandang tuna aksara serta efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU. Walhasil, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teropong penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, yang diharapkan dapat menjadi pemilihan umum yang lebih baik lagi.
TELAAH KRITIS RELEVANSI CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) SEBAGAI BENTUK KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA Ahmad Afandi; Udiyo Basuki
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2071

Abstract

Sebagai penganut demokrasi, Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kontribusi rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, secara teoritis dapat diwujudkan melalui dua model, yaitu secara langsung ataupun keterwakilan melalui lembaga-lembaga tertentu sebagai mandataris rakyat. Model kedua dipilih oleh Indonesia dalam menempatkan kedaulatan rakyat. Sehingga, kedaulatan yang dimiliki rakyat sedikit banyak dibatasi dan hanya dapat direalisasikan secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan. Padahal, sesungguhnya peran aktif rakyat dalam pemerintahan amatlah penting, mengingat sejatinya negara itu dibuat oleh rakyat, dari rakyat, dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.Indonesia juga merupakan penganut civil law system, dimana dalam tradisi ini semua peraturan perundang-undangan yang ada ditetapkan secara tertulis dalam hukum positif.  Berbeda dengan tradisi common law system yang menitikberatkan pada hukum kebiasaan dan  putusan hakim terdahulu sebagai dasar dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Gejala adanya transplantasi hukum tengah terjadi dewasa ini. Realitanya civil law system yang dianut Indonesia sedikit demi sedikit mulai bergeser dengan diberlakukannya mekanisme yurisprudensi dalam memeriksa dan memutus gugatan citizen law suit sebagai bentuk kedaulatan rakyat.