Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Borneo Law Review Journal
Leli Joko Suryono
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN Indah Umami; Annisa Indira Hondhe Hudsaha; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 6, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i2.3247

Abstract

AbstractEvery parent has rights and obligations to their children or what is called parental power, parental power is intended for the fulfillment of children's rights. A harmonious and ideal family is a dream for all parents, but some parents have different opinions that can result in divorce. Generally, if a parent divorces, the parent's power to the child does not change, but the parental power ends so that the court must decide the guardian for the child. This study aims to analyze the power of parents over children after divorce by referring to court decision number 0011/Rev.G/2018/PA. Sby. This research uses normative methodology through literature studies by reading laws and regulations, scientific papers, and judges' decisions. The results showed that the negligence of parental power after divorce caused the child to be neglected. This finding shows the importance of exercising parental power after divorce, because parents cannot escape their responsibility to educate and nurture children, it will be separated if one of the parents has a bad habit that is feared to have a bad impact on the child's condition.Keywords: Legal Consequences, Divorce, Parental PowerAbstrakSetiap orang tua mempunyai hak dan kewajiban kepada anaknya atau yang disebut dengan kekuasaan orang tua, kekuasaan orang tua dimaksudkan untuk pemenuhan hak anak. Keluarga yang harmonis dan ideal merupakan impian bagi semua orang tua, tetapi beberapa orang tua memiliki berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan adanya perceraian. Umumnya jika orang tua melakukan perceraian maka kekuasaan orang tua kepada anaknya tidak berubah, namun kekuasaan orang tua berakhir sehingga pengadilan harus memutuskan wali untuk anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kekuasaan orang tua terhadap anak setelah perceraian dengan mengacu pada putusan pengadilan nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Sby. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan putusan hakim. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kelalaian kekuasaan orang tua setelah perceraian menyebabkan anak menjadi terabaikan. Temuan ini menunjukan pentingnya pelaksanaan kekuasaan orang tua setelah perceraian, karena orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka untuk mendidik dan mengasuh anak, akan lepas jika salah satu orang tua mempunyai kebiasaaan buruk yang ditakutkan akan berdampak buruk pula terhadap kondisi sang anak.Kata Kunci: Akibat Hukum, Perceraian, Kekuasaan Orang Tua
DISKRIMINASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAKI- LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Farihza Ansyida Taufika; Fadel Ibrahim Subiyandono Putra; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4188

Abstract

Abstract Sexual violence is an act of sexual harassment to someone who is carried out by force.Based on Law Number 12 of 2022, acts of sexual violence are all acts that meet theelements of a criminal act as regulated in this Law and other acts of sexual violence asregulated in the Act as long as it is stipulated in this Law. Sexual violence does not onlyoccur in women, but also often occurs in men. In the case of sexual violence, many studiesshow that the majority of victims are women and perpetrators are men, but this factdoes not deny that sexual violence also occurs in men. Discrimination by lawenforcement in cases of sexual violence is still common and is also not considered aserious matter. In terms of gender equality, male victims of sexual violence do not havethe same access to justice as women, both in terms of handling rights as victims of sexualviolence and in legal instruments and law enforcement.Keywords: discrimination; sexual violence; gender equality.AbstrakKekerasan seksual merupakan tindakan pelecehan seksual kepada seseorang yangdilakukan dengan paksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022tindakan kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindakpidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasanseksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan,melainkan sering terjadi juga pada laki-laki. Dalam kasus kekerasan seksual banyakpenelitian yang menunjukan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan pelakuadalah laki-laki, akan tetapi fakta tersebut tidak memungkiri bahwa kekerasanseksual juga terjadi pada laki-laki. Diskriminasi penegakkan hukum dalam kasustindakan kekerasan seksual masih sering kali terjadi dan juga tidak dianggap sebagaisuatu hal yang serius. Dari segi kesetaraan gender, laki-laki korban kekerasan seksualtidak memiliki access to justice yang sama dengan perempuan baik dalam hak-hakpenanganan sebagaimana korban kekerasan seksual maupun dalam instrumenhukum dan penegakan hukum.Kata Kunci : diskriminasi; kekerasan seksual; kesetaraan gender.
KORELASI BPJS KESEHATAN DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN SYARAT SAHNYA SUATU PERJANJIAN Vania Elfina; Leli Joko Suryono
Borneo Law Review Vol 7, No 1 (2023): Borneo Law Review Vol.7 No.1 Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i1.4195

Abstract

Abstrak Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional sertaSurat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 syarat pendaftaran peralihan hak atastanah atau biasa disebut balik nama karena jual beli harus menyertakan Kartu BPJSKesehatan atau dengan kata lain pembeli tanah harus merupakan peserta yang aktifdalam program jaminan kesehatan. Tujuan penelitian yaitu mencari tau korelasi BPJSKesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah dan juga harus memenuhisyarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdata.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaanyang mengacu pada norma-norma hukum. Data yang diperoleh dianalisismenggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa memang tidakada korelasi secara hukum antara syarat peralihan hak atas tanah dengan programjaminan kesetahan berupa BPJS Kesehatan.Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pendaftaran, Peralihan Hak Atas Tanah, SyaratPerjanjian, Jual Beli.AbstractSince the issuance of the Intruksi Presiden Republik Indonesia Number 1 of 2022concerning Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional and theSurat Dirjen PHPT No.HR.02/153-400/II/2022 the registration requirements for thetransfer of land rights or commonly referred to as reverse name because the sale andpurchase must include a BPJS Health Card or in other words, the land buyer must be an active participant in the health insurance program. The purpose of the study was to find out the correlation of BPJS Health in registering the transfer of land rights and must also meet the requirements for the validity of an agreement contained in article 1320 of KUHPerdata. This research uses normative legal research methods or literature that  refers to legal norms. The data obtained are analyzed using descriptive methods. This research shows that there is indeed no legal correlation between the requirements for transferring land rights and the solidarity guarantee program in the form of BPJS Health.Keywords: Insurance and Social Security Health, Registration, Transfer of Land Rights,Terms of Agreement, Purchase and Sale.
Co-Authors Annisa Indira Hondhe Hudsaha Fadel Ibrahim Subiyandono Putra Farihza Ansyida Taufika Indah Umami Vania Elfina