Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Administrasita'

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) KABUPATEN SINJAI Abd Wahid; Suardi Mukhlis; Nirwana
Jurnal Ilmiah Administrasita' Vol. 14 No. 1 (2023): EDISI JUNI 2023
Publisher : Program Studi Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/administrasita.v14i1.612

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Implementasi Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Informan penelitian adalah para pelaksana kebijakan di Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sinjai. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi partisipan, wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi, dan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan. Pedoman utama sebagai teori analitik adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn yang terdiri dari aspek aspek ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antara organisasi dan kegiatan serta ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender telah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal ini karena sumber daya, sikap/kecenderungan, serta karakteristik agen pelaksana kurang memahami kebijakan ini, serta komunikasi antara organisasi masih kurang. Dalam hal ini adalah sosialisasi, ditambah dengan belum seluruh pejabat/staf di OPD yang memahami serta mengetahui tentang kebijakan tersebut karena koordinasi yang terbatas sehingga membuat kebijakan tersebut menjadi kurang konsisten dalam pelaksanaannya di lapangan. Sedangkan ukuran dan aspek tujuan kebijakan, kecenderungan sikap (disposisi) para pelaksana serta ekonomi, sosial dan politik sudah berjalan secara optimal.