Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman Kalosara: Family Law Review
Finsa Adhi Pratama
Institut Agama Islam Negeri Kendari
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Mata Rantai Pemikiran Tajdid Pasca Abad XIII Masehi: Links of Post XIII Century Tajdid Thought Finsa Adhi Pratama; Mohammad Annur Tri Putra; Aris Try Andreas Putra
IQRA JURNAL ILMU KEPENDIDIKAN & KEISLAMAN Vol 18 No 1: Januari 2023
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/iqra.v18i1.3207

Abstract

Keruntuhan Daulah Abbasiyah pada abad XIII Masehi berdampak besar pada kondisi kaum muslimin di berabagai wilayah, kaum mulimin mengalami kemunduran di berbagai aspek kehidupan. Khazanah keilmuan menjadi sempit dan terbatas, kejumudan merajalela dimana-mana serta kekuatan ekonomi dan politik merosot drastis. Kondisi yang sedemikian rumit memaksa para tokoh dan kelompok muslim melakukan gerakan tajdid (pembaharuan) guna menjaga agama dan merangsang pola berfikir kaum muslimin untuk beranjak dari keterpurukan dan kejumudan. Peneliti menggunakan metode kualitatif kepustakaan dengan menggunakan analisis interpretative, Penelitian ini menggunakan triangulasi metode, waktu dan teori untuk keabsahan datanya. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa kemunduran kaum muslimin dipengaruhi oleh tauhi yang bercampur dengan macam khurafat, syirik, bid’ah serta pemahaman yang salah tentang tashawuf dan jauhnya jauhnya kaum muslimin dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemunduran kaum muslimin juga dipengaruhi oleh datanganya bangsa penjajah di negeri-negeri muslim. Semua gerakan tajdid (pembaharuan) yang terjadi pasca abad XIII Masehi memiliki ciri khas dan metodenya masing-masing namun semuanya nasab ilmu dan semangat yang saling terhubung.
Penggelembungan Nilai Uang Panai Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Nurlaela Nurlaela; Muhammad Alifuddin; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5236

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus masyarakat bugis di Desa Akuni Kecamatan Tinanggea sering kali terjadi pembatalan pernikahan dikarenakan masalah dalam penyebutan uang panai pada saat proses akad nikah yang berlangsung yang tidak sesuai dengan yang telah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan permintaan pihak keluarga perempuan sebab itu menurut calon mempelai pengantin laki-laki merasa hal itu tidak dibolehkan untuk  membohongi dengan menyebutkan mahar yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya disebutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai terjadi di desa akuni kecamatan Tinanggea dan bagaimana dampak dari Penggelembungan nilai uang panai jika ditinjau dari Maqasid Asy-Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat mengenai penggelembungan nilai uang panai di Desa Akuni marak terjadi dikalangan beberapa keluarga, yang merupakan permintaan sepihak keluarga untuk dilakukan penggelembungan dalam penyebutan nilai uang panai, adalah thal tyang ttidak tbaik tuntuk tditerapkan tdimasyarakat , tkarena thal titu tdapat tmerugikan tdua bela pihak keluarga tyang tingin tmenyatu ttetapi tterpecahkan tkarena tgengsi tkeluarga tmereka, dengan itu tidak sesuai dengan ketentuan Maqasid Asy-Syariah dimana masyarakat di Desa Akuni tidak menerapkan perilaku Hifz ad-din yaitu perlindungan terhadap agama adalah hal yang paling utama sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan yang wajib dijaga karena merupakan ad-darurat (sangat penting) agar tercapai Maqasid asy-syariah, karena perlindungan terhadap agama merupakan tingkatan paling penting dalam Maqasid asy-syariah.
Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari) Muhammad Akram; Muh. Idris; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5240

Abstract

Terdapat di Kota Kendari orangtua menikah secara agama dan negara namun percaraian tidak dilakukan dalam Pengadilan sehingga berdampak kepada anak. Tujuan penelitian adalah‎ menelaah faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan, menganalisis dampak perceraian di luar pengadialan terhadap anak perspektif hifz al-nasl. Penelitian bermanfaat secara akademis dan secara praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Dari hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan karena pertama ialah masalah ekonomi, kedua biaya perkaranya yang besar, ketiga jarak yang di tempuh masyarakat terlalu jauh, dan yang ke empat bahwa masyarakat tidak mengetahuinya karena tidak adanya sosialisasi hukum. Sementara dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak, dalam pembahasan bahwa dampaknya adalah terganggunya mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, dan juga akan adanya perebutan hak asuh anak. Terkait dengan prinsip-prinsip maqshid al-syari’ah kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan mashlahah dharuriyah khususnya hifz al-nasl,, maka melaksanakan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan harus dilaksanakan.
Co-Authors ARIS TRY ANDREAS PUTRA Mohammad Annur Tri Putra Muh. Idris Muhammad Akram Muhammad Alifuddin Nurlaela Nurlaela