Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kalosara: Family Law Review
Muh. Idris
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di Kota Kendari) Muhammad Akram; Muh. Idris; Finsa Adhi Pratama
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5240

Abstract

Terdapat di Kota Kendari orangtua menikah secara agama dan negara namun percaraian tidak dilakukan dalam Pengadilan sehingga berdampak kepada anak. Tujuan penelitian adalah‎ menelaah faktor yang menyebabkan perceraian diluar pengadilan, menganalisis dampak perceraian di luar pengadialan terhadap anak perspektif hifz al-nasl. Penelitian bermanfaat secara akademis dan secara praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Dari hasil penelitian yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan karena pertama ialah masalah ekonomi, kedua biaya perkaranya yang besar, ketiga jarak yang di tempuh masyarakat terlalu jauh, dan yang ke empat bahwa masyarakat tidak mengetahuinya karena tidak adanya sosialisasi hukum. Sementara dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak, dalam pembahasan bahwa dampaknya adalah terganggunya mental dan psikologi anak, tidak diberikannya nafkah terhadap anak, dan juga akan adanya perebutan hak asuh anak. Terkait dengan prinsip-prinsip maqshid al-syari’ah kemudian didukung dengan dalil-dalil nash serta teori yang berkaitan, maka peneliti menemukan titik akhir pada satu konklusi, bahwa upaya dalam melindungi hak-hak manusia dan mewujudkan mashlahah dharuriyah khususnya hifz al-nasl,, maka melaksanakan perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama adalah tindakan harus dilaksanakan.
Mappalisu Doi’ Mendre dalam Proses Perceraian Suku Bugis Perspektif Urf dan Hukum Islam Nurhidayat Nurhidayat; Muh. Idris; Ahmad Ridha
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 2 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/kalosara.v2i2.5111

Abstract

Perceraian Suku Bugis tidak seperti perceraian pada umumnya yang bercerai dipengadilan setempat, perceraian ini dengan menggunakan musyawarah atau perceraian yang diselesaikan secara adat. Dengan sub pembahasan, proses kesepakatan, sebab mappalisu doi’mendre, ikrar pengembalian doi’mendre, Implikasi mappalisu doi’mendre, dan tinjauan urf dan hukum Islam terhadap proses perceraian suku Bugis, untuk menjawab permasalahan yang ada penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. dimana dalam penelitian kualitatif yaitu penelitin yang fokus penelitian yang sesuai dengan fakta dilapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi dan wawancara, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa:proses perceraian suku Bugis di Desa Sambahule melalui beberapa tahap kembalinya doi’mendre tersebut, dengan faktor yang berbeda-beda setiap kasus yang terjadi di Desa Sambahule. Apabila di tinjau dari perfektif urf nya proses perceraian adat suku Bugis termasuk kedalam urf khas karena adat masyarakat suku Bugis yang tidak berlaku umum. Sedangkan dalam Hukum Islam termasuk dalam sunnah, makruh, wajib semua tergantung bagaimana proses pengembalian doi’mendre.
Co-Authors Ahmad Ridha Finsa Adhi Pratama Muhammad Akram Nurhidayat Nurhidayat