Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.204
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Pagaruyuang Law Journal UNES Journal of Swara Justisia Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Lareh Law Review
Nelwitis Nelwitis
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang Nelwitis Nelwitis; Riki Afrizal; Muhammad Rizki Noor
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4008

Abstract

Salah satu hak narapidana adalah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh mereka dengan usia muda tetapi juga oleh mereka dengan usia lanjut atau lansia. Berdasarkan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia menjelaskan bahwa narapidana yang berumur 60 tahun harus diberi perlakuan khusus termasuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terdapat 7 orang narapidana lanjut usia dan memerlukan pelayanan kesehatan dan makanan layak sesuai dengan hak nya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat agar hak tersebut dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan juga dalam rangka mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan. Pemenuhan Hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum terlaksana secara maksimal khususnya pelayanan promotif yaitu belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup seperti psikolog, konseling, dan tenaga penyuluh kesehatan. Begitu juga dengan belum terlaksananya pemeriksaan kesehatan secara rutin karena keterbatasan dokter yang ditempatkan.
PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT Nelwitis A; Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.342

Abstract

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia Nelwitis A; A. Irzal Rias
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.420

Abstract

Merujuk pada pokok permasalahan yang teridentifikasi, maka tujuan penelitian adalah: Peneliti mampu mengkaji, menganalisis dan menemukan apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus profesi kedokteran di Indonesia, serta mengkaji menganalisis dan menemukan bagaimana caranya. upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah dengan dibentuknya pengadilan khusus profesi kedokteran sebagai upaya reformasi hukum kesehatan nasional di Indonesia pada masa yang akan datang. Peneliti mampu menemukan konsep hukum acara pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Tinjauan Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Dibidang Perikanan Dan Penanggulangannya Di Laut Kabupaten Bintan Hafiz dwi Alhadi; Nelwitis; Iwan Kurniawan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 1 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.1.i.2.p.26-35.2023

Abstract

Fishery resources are one of the many natural resources in Indonesia. Its vast aquatic territory makes Indonesia an archipelagic country that hosts numerous activities at sea. The abundance of activities utilizing marine fisheries resources has led to actions detrimental to society. This research examines several issues, including: 1) What factors lead to criminal activities in the field of marine fisheries in the waters of Bintan Regency; and 2) What efforts are made by law enforcement authorities to prevent and address criminal activities in the field of marine fisheries in Bintan Regency. The research method used is empirical juridical research. Data collection is conducted through interviews with relevant parties and literature research related to the research topic. The obtained data is analyzed qualitatively and presented descriptively. The research results indicate that Bintan Regency is vulnerable to fisheries-related crimes. Several cases have been handled by the relevant authorities. The factors causing fisheries-related crimes in Bintan Regency can be summarized as follows: first, low awareness, compliance, and legal effectiveness; second, low economic status among fishermen; and third, low educational levels. Efforts made by law enforcement authorities include preventive measures such as legal counseling, patrols, redirecting community activities, providing environmentally friendly modern assistance, and establishing community monitoring groups. In addition, repressive efforts are also carried out through strict law enforcement, including arrests and examinations that result in the application of sanctions in accordance with the laws of Indonesia
Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg) Ivandro Elpasya; Nelwitis Nelwitis; Riki Afrizal
Lareh Law Review Vol. 1 No. 1 (2023): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.1.1.61-70.2023

Abstract

This paper is a case study with case number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg which has permanent legal force. In this decision, the child is the perpetrator of the crime of economic and sexual exploitation of children. Juridically in Article 70 of the SPPA Law, the personal circumstances of the child, or the circumstances at the time of the act or what happened later can be used as a basis for the judge's consideration not to impose imprisonment. However, in this decision the judge imposed a prison sentence on the child. The problem formulations discussed in this paper are: 1. How is the judge's consideration in imposing a criminal judgment against the child who is the perpetrator of the criminal offense of Economic and Sexual Exploitation of Children (Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)? 2. Is the Judge's Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg. in accordance with the Purpose of Punishment of Children? The legal research method used is normative juridical with a problem approach, namely, case, statutory and conceptual approaches. This research is descriptive analytical, data collection techniques with document studies or literature studies. In the legal analysis of case settlement, according to the author, the child should not have been sentenced to imprisonment because first, the child had not previously committed a criminal offense, second, the child was cooperative and polite during the trial and the consequences of the incident hindered the child's growth and development. Judge Decision Number 2/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Pdg is not in accordance with the objectives of punishment in general, which are more precisely regulated in the SPPA Law because it emphasizes restitution to the original state rather than retaliation, and the use of imprisonment or detention as a last resort or as an ultimum remedium.  
Penerapan Pendekatan Keadilan Pestoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Payakumbuah Iwan Kurniawan; Nelwitis Nelwitis; Riki Afrizal
Nagari Law Review Vol 7 No 2 (2023): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.2.p.317-326.2023

Abstract

In Indonesia's criminal justice system, imprisonment is a sanction commonly imposed on perpetrators of criminal acts. This condition is not in line with Indonesian society, which is a communal society that prioritizes solving problems through deliberation and consensus. Therefore, there is a tendency in Indonesian society to use a restorative justice approach in resolving criminal law problems. This approach has been recognized and adopted by law enforcement agencies such as the Police. This approach has been adopted in the Republic of Indonesia State Police Regulation (Perkap) Number 8 of 2021 concerning the Guideline for Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This approach is a new paradigm in the strategy for handling criminal cases by the Police. Resolving criminal acts through this approach also involves the perpetrator, victim, victim's family, community leaders, religious leaders, and traditional leaders in seeking a peaceful resolution by restoring the original situation. This research aims to study how the restorative justice approach is run by the Police in solving a criminal case at Payakumbuh Police Region and the obstacles faced by the Police. The research is carried out through sociological–juridical legal research emphasizing field research. In addition, this research also applies a study of existing legal materials. This descriptive research intends to describe the reality studied clearly and systematically. This research finds that the Payakumbuh Police officers have implemented this restorative justice approach to most criminal cases. In implementing this approach, the police officers encountered several juridical and non-juridical obstacles. Legal obstacles relate to the multi-interpretation of a legal norm, while practical obstacles are complicated procedures, difficulties finding an agreement, and compensation issues.
PEMBERDAYAAN PERADILAN ADAT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM ADAT SALINGKA NAGARI DI SUMATERA BARAT Nelwitis A; Riki Afrizal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.342

Abstract

Peradilan Adat adalah suatu peradilan yang menerapkan sistem hukum adat bagi masyarakat hukum adat pencari keadilan yang melalui mekanisme musyawarah. Eksistensi Peradilan Adat tidak terbatas pada penyelesaian sengketa adat, namun juga mencakup perkara pidana. Hal itu memunculkan tiga isu yang harus diulas, yakni bagaimana perumusan batasan dan bentuk-bentuk perkara pidana dalam Peraturan Nagari yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara pidana melalui Peradilan Adat, bagaimana eksistensi Peradilan Adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana, serta bagaimana persepsi masyarakat umum tentang keberadaan Peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian sosiologis dan normatif, kajian ini menyimpulkan bahwa batasan dan bentuk pelanggaran yang dirumuskan terbatas pada delik adat yang masuk dalam kategori delik aduan dan perkara pidana ringan. Kemudian eksistensi Peradilan Adat yang mencakup pidana ringan dilaksanakan melalui mekanisme bertingkat dengan melibatkan KAN. Sementara masyarakat umum memiliki persepsi yang menginginkan pemberdayaan Peradilan Adat secara optimal karena lebih mengedepankan musyawarah secara kekeluargaan yang merupakan prinsip komunal pada masyarakat hukum adat. Penelitian ini menyarankan agar adanya penyeragaman perkara pidana ringan yang dapat diselesaikan Peradilan Adat melalui Peraturan Nagari berdasarkan Hukum Adat Salingka Nagari di Sumatera Barat.
Dasar Pertimbangan Dibentuknya Pengadilan Khusus Profesi Medis Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia Nelwitis A; A. Irzal Rias
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 3 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i3.420

Abstract

Merujuk pada pokok permasalahan yang teridentifikasi, maka tujuan penelitian adalah: Peneliti mampu mengkaji, menganalisis dan menemukan apa yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan pengadilan khusus profesi kedokteran di Indonesia, serta mengkaji menganalisis dan menemukan bagaimana caranya. upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan kepastian hukum adalah dengan dibentuknya pengadilan khusus profesi kedokteran sebagai upaya reformasi hukum kesehatan nasional di Indonesia pada masa yang akan datang. Peneliti mampu menemukan konsep hukum acara pidana yang ideal berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
Co-Authors A. Irzal Rias Hafiz dwi Alhadi Ivandro Elpasya Iwan Kurniawan Muhammad Rizki Noor Riki Afrizal