Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA YANG DIRUMAHKAN (WFH) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 Arifuddin Muda Harahap; Fahri Fahrozi; Niki Marjuki; M. Harmansyah Hsb; Selmaria Purba; Indah Maya Sari Ritonga; Elza Armaini; Vita Aliyana WS; Sri Atmadianti; Twina Resia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2734

Abstract

Analyzing the company's obligation to the laid-off employees is the goal of this study. In this study, concepts, pertinent instances, and a normative approach based on legal theory were used. With data presented as narratives and conclusions drawn based on the analysis's findings, this study used a qualitative writing technique. The study's findings led to changes in a few employment laws, including Law No. 13 of 2003, which replaced it as the primary employment law. This change prevented the term "at home" from being recognized, meaning that moving into someone's home is not the same as being fired.Regarding workers who have been laid off from the termination of employment but who still receive full pay and are subject to reduction, the company must engage in negotiations with the union or workers, which is addressed in a special set on the Employment Minister Manpower Letter Number: SE-05/M/BW/1998. Bipartite and tripartite negotiations can be used to resolve the problem of workplace conflicts with businesses.
Implementasi Moderasi Beragama Di Kabupaten Langkat Fahri Fahrozi; Yenni Samri Juliati Nasution; Muhammad Wildan Firdaus; Rahman Asro Bil’ibad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.4123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama di Kabupaten Langkat. Kajian ini menekankan bagaimana pelaksanaan moderasi beragama khususnya di Kelurahan Tanjung langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. Melalui pendekatan Kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa implementasi moderasi beragama di Kelurahan Tanjung Langkat berjalan dengan sangat baik. Masyarakat di Kelurahan Tanjung Langkat sangat menghargai perbedaan, bekerja sama, saling bertoleransi, menjaga kerukunan yang mana semua ini dikarenakan budaya serta peran para tokoh agama maupun masyarakat yang selalu mencerminkan kerukunan. Disisi lain, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mendorong serta menghambat pelaksanaan moderasi beragama 1) Faktor yang mendorong a) agama islam yang senantiasa mengajarkan tentang perdamaian b) budaya masyarakat yang sejak zaman dahulu mencerminkan persatuan c) pemerintah sebagai fasilitator dan turut dalam mensosialisasikan moderasi beragama kepada masyarakat 2) Faktor penghambat a) pemahaman masyarakat yang kurang terhadap agama b) waktu pembinaan yang tidak bertepatan dengan kesibukan masyarakat