Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERGESERAN NOMENKLATUR ADMINISTRASI NEGARA MENJADI ADMINISTRASI PUBLIK Anjas Muharman; Azmi Fitrisia; Ofianto Ofianto
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 1 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i1.2023.152-159

Abstract

Administrasi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas penyelenggaraan menentukan penyelenggaraan negara dan pelayanan publik. Pergeseran paradigma penyelenggaran negara berdampak pada pelaksanaan peran administrasi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pergeseran administrasi negara menjadi administrasi publik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan Deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Pergeseran paradigma mulai dari reformasi administrasi dilakukan melalui dua strategi yakni revitalisasi status dan Penataan kembali sistem administrasi Negara, desentralisasi dengan fokus pada administrasi publik mengisi kapasitas pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik berfokus pada Perkembangan paradigma new public management, dan good governance fokus pada Penguatan partisipasi dilakukan melalui citizen’s charter dan complain mechanism.
Penerapan Pelayanan Publik Yang Berinovasi dalam mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik Anjas Muharman; Aldri Frinaldi
PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 9 No. 1 (2023): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jiap.2023.vol9(1).12670

Abstract

Public service has not worked well as a tool to coordinate the responsibilities of the government and the people. This is indicated by the fact that there are still overlapping policies and the lack of competence of public officials and the tendency to innovate is a phenomenon where many policies have been canceled or changed by the government. Therefore, new policy innovations are needed that can significantly support efforts to address community problems. To achieve good governance, this study aims to describe and analyze how service innovation works from the perspective of a public administration approach. This study is based on literature research and will later collect information on implementing service innovation for service providers, cultivating a culture of innovation in the public sector, and how innovation can improve organizational performance in achieving bureaucratic change. The results of this study are the application of an innovative culture, the urgency of public service innovation in improving organizational performance, and the urgency of implementing innovation for the public sector in achieving transformation.
ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI: RESTRUKTURISASI UTANG SELAMA PANDEMI COVID-19 Riki Firmansah; Syamsir; Aldri Frinaldi; Anjas Muharman
OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi Vol 7 No 2 (2023): OIKOS: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/oikos.v7i2.7581

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a significant impact on the economy. This also causes many customers to have difficulty paying their debts. This study aims to look at the economic policies carried out by the government to be able to carry out debt restructuring during this pandemic. This research was then carried out using an empirical juridical approach. The results of this study then show that many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) entrepreneurs experience difficulties in paying their debt obligations. This is because their business has been greatly affected by the existence of the pandemic, either directly or indirectly. The current debt restructuring is going quite well. This policy also then makes credit quality smooth and no longer jammed.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ABSENSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN KINERJA ASN DI BAPPEDA KOTA SUNGAI PENUH Anjas Muharman; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti; Febiola Vena Anisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 3 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i3.12618

Abstract

Untuk meningkatkan kinerja ASN setiap instansi pemerintah harus mampu menggunakan teknologi yang efektif dan efisien. Penerapan teknologi yang efisien dan efektif bisa dilakukan oleh ASN melalui aplikasi sistem absensi online yang tersedia dalam sebuah organisasi. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Siabon dalam meningkatkan kinerja ASN pada Bappeda Kota Sugai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menggambarkan, menjelaskan, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari topik yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Siabon. Hasil analisis ditemukan bahwa aplikasi Siabon mendorong karyawan lebih disiplin dalam menentukan waktu kedatangan, waktu istirahat, dan waktu pulang. Penerapan absensi online juga membantu para pimpinan instansi untuk memonitoring setiap aktivitas karyawannya dengan bantuan disiplin kerja yang juga berpengaruh pada performa kerja mereka. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan dan juga efisiensi kerja para pegawai. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dalam penelitian. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYERAHAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH Anjas Muharman; Syamsir Syamsir; Aldri Frinaldi; Febiola Vena Anisa
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 2 (2023): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v10i2.10411

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pengalihan aset milik Kabupaten Kerinci sebagai daerah induk kepada Sungai Penuh sebagai daerah hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh. Kualitatif sebagai metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang ditemukan adalah Kabupaten Kerinci masih menggunakan sejumlah besar aset yang seharusnya diserahkan ke Kota Sungai Penuh hingga tahun 2022. Hal ini tentu melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh dan melampaui batas waktu yang seharusnya diberikan paling lambat lima tahun sejak diresmikannya daerah hasil pemekaran. Namun, tidak ada sanksi apapun atas pelanggaran ini. Perbedaan penafsiran terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh menjadikan kendala utama pengalihan aset tersebut.