Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen
Alfi Andriansyah Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Alfi Andriansyah Harahap
Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Vol. 2 No. 1 (2023): Januari : Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1314.8 KB) | DOI: 10.30640/inisiatif.v2i1.459

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Penerapan denda atas keterlambatan iuran BPJS kesehatan padang lawas utara yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan dilatar belakangi oleh kurangnya kepatuhan peserta dalam membayar iuran berimbas pada kekurangan dana dalam keuangan BPJS kesehatan. Adanya penerapan denda atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan ini sebagai upaya menumbuhkan rasa tanggung jawab peserta agar lebih tertib dalam pembayarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan denda atas keterlambatan BPJS dan Penerapan iuran BPJS. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriftif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukakan kepada kantor BPJS kesehatan beserta jajarannya. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil Penelitian Denda merupakan bentuk hukuman yang melibatkan uang yang di bayarkan dalam jumlah tertentu. denda pelayanan adalah sanksi yang di terima oleh peserta BPJS kesehatan karena keterlambatan pembayaran iuran dan menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali. Besarkan denda pelayanan sebesar 2,5% dari biaya di agnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan bertunggak dengan ketentuan Jumlah bulan bertunggak paling banyak 12 bulan, Besaran denda paling tinggi rp 40 juta. Pada tanggal Iuran BPJS Kesehatan kelas 3: rp 35.000 perorang perbulan,iuran BPJS kesehatan kelas 3 sebenarnya rp.42.000 namun sebesar rp.7000 perorang perbulan di bayar oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bantuan iuran bagi PBPU dan BP.
Implementation of Community Empowerment to Overcome Poverty through the Mandiri National Community Empowerment Program (PNPM) Viewed from an Islamic Economic Perspective Alfi Andriansyah Harahap; Mustapa Khamal Rokan; Muhammad Ikhsan Harahap
International Journal of Economics Development Research (IJEDR) Vol. 5 No. 1 (2024): International Journal of Economics Development Research (IJEDR)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/ijedr.v5i1.4409

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the PNPM Mandiri program, find out the obstacles that hinder the implementation of the program, as well as find out and evaluate policy criteria, efforts to implement policy programs to improve community welfare in Padang Garugur Village. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach, technical data collection carried out through interviews, observation and documentation. Based on the results of discussions on the Mandiri National Community Empowerment Program (PNPM) in Padang Garugur Village, it is a policy in the welfare improvement program in Padang Garugur Village. In general, the National Community Empowerment Program is implemented in 4 (four) stages, including: Activity Planning, Activity Implementation, Control, Supervision and Evaluation, Conservation. The successful implementation of independent rural PNPM, according to George C. Edwards III,. is greatly influenced by communication factors, implementing resources, the disposition or attitude of the implementers, as well as the bureaucratic structure with activity implementation standards based on existing PTO for activities.
Co-Authors Harahap, Muhammad Ikhsan Mustapa  Khamal  Rokan