Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Journal of Law Review
Ahmad Rifai Rahawarin
Universitas Yapis Papua
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

Abstract

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP.  Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.
Dekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Ahmad Rifai Rahawarin; Dedi Setiawan; Farida Tuharea
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.66-85

Abstract

Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan
Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Atas Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ahmad Rifai Rahawarin; Anita; Suwito; Muhammad Amin Hamid
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.13-40

Abstract

Bangsa Indonesia patut berbahagia karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga
Co-Authors Anita Dedi Setiawan Desy Maryani Farida Tuharea Muhammad Amin Hamid Muslim Muslim Suwito Wahyudi BR Zonita Zirhani Rumalean