Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia Journal of Law Review
Wahyudi BR
Universitas YAPIS Papua
Religion Computer Science & IT Control & Systems Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Berkas Digital Pembebasan Tanah Adat di Kabupaten Sarmi Andrian Sah; Suwito Suwito; Revie Kurnia Katjong; Jusmawati Jusmawati; Irsan Irsan; Wahyudi BR; Asmarani Ramli
Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): June
Publisher : Puslitbang Akademi Relawan TIK Indonesia (ARTIKA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57119/abdimas.v2i1.22

Abstract

In 1997 the government has regulated the policy of Granting Ownership Rights for Very Simple Houses and Simple Houses through KMNA/KBPN No. 9 of 1997 and KMNA/KBPN No. 6 of 1998 concerning the Granting of Property Rights for Residential Houses. The existence of this decision is very beneficial for landowners and residential houses in housing complexes built by developers and for Indonesian citizens who own land with Building Use Rights for residential homes to have the convenience of obtaining changes in land rights to ownership rights. To address that in laws and regulations, regulations regarding changes in the status of Building Use Rights to Property Rights, it is deemed necessary to provide counseling/lectures so that the community in Dok IX Jayapura Utara Province of Papua knows the process and obstacles encountered in changing the status of Building Use Rights become property. Counseling/lectures on the topic of changing the status of Building Use Rights to Property Rights involved lecturers at the Faculty of Law at Yapis University in Papua as a service team and involved Lecturers at the Faculty of Law at Yapis University in Papua. The community service activities carried out at IX Jayapura Utara, Papua Province, can be said to have been carried out well as expected.act.
Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

Abstract

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP.  Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.
Perjanjian Kredit Macet Pemilikan Rumah (KPR) Terhadap Kebijakan Rumah Subsidi Pada Bank Papua Jayanti Puspitaningrum; Paskali Pangabean; Wahyudi BR
Journal of Law Review Vol. 2 No. 1 (2023): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.2.1.1-12

Abstract

Pada prinsipnya penyelesaian kredit bermasalah di Bank Papua jayapura dilakukan dengan dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian kredit bermasalah diluar pengadilan dapat dilakukan dengan pemanggilan debitur untuk melakukan penjadwalan kembali. Penagihan secara langsung terhadap debitur merupakan cara penyelesaian kredit bermasalah diluar proses pengadilan selain pencarian benda jaminan kredit melalui penjualan dibawah tangan. Adapun kendala-kendala yang sering timbul dalam perjanjian kredit ini yaitu wanprestasi dari debitur, untuk mengatasi masalah tersebut pihak Bank Papua melakukan cara-cara yaitu dengan musyawarah, dengan cara ini diharapkan masalah tersebut dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dengan melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dan yang terakhir dapat melalui pengadilan, hal ini dapat ditempuh apabila pihak PT Bank Papua merasa dirugikan oleh debitur dapat mengajukan permohonan ganti kerugian melalui pengadilan, tentu saja memerlukan proses waktu yang panjang dan memakan biaya yang banyak
Co-Authors Ahmad Rifai Rahawarin Andrian Sah Asmarani Ramli Desy Maryani Farida Tuharea Irsan Irsan Jayanti puspitaningrum Jusmawati Jusmawati Muslim Muslim Paskali Pangabean Revie Kurnia Katjong Suwito Suwito Zonita Rumalean Zirhani Rumalean