Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Bagi Anggota dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Harry A Tuhumury; Farida Tuharea; Anwar M Roem; Irsan Irsan; Anita Latuheru
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9476

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum itu merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi di luar kewenangannya. Perlindungan hukum juga dapat diberikan bagi nasabah koperasi simpan pinjam apabila dia diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah koperasi merupakan calon anggota Koperasi simpan pinjam.

Perlindungan Hukum Bagi Anggota Dan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Harry A Tuhumury; Farida Tuharea; Anwar M Roem; Irsan; Anita Latuheru
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 2 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan perlindungan hukum bagi anggota dan nasabah koperasi simpan pinjam. Metodologi yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang mengkaji ketentuan hukum, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan hal yang sangat penting, karena perlindungan hukum itu merupakan jaminan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengurus koperasi di luar kewenangannya. Perlindungan hukum juga dapat diberikan bagi nasabah koperasi simpan pinjam apabila dia diangkat menjadi anggota koperasi, karena nasabah koperasi merupakan calon anggota Koperasi simpan pinjam.

Kedudukan Hukum Pemilih Non E-Ktp Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Tahun 2024 Di Provinsi Papua Ahmad Rifai Rahawarin; Muslim Muslim; Farida Tuharea; Zonita Rumalean Zirhani Rumalean; Wahyudi BR; Desy Maryani
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.9884

The essence of the right to vote for Non-e-KTP Voters in the democratic system and Human Rights in the general election system in Papua Province consists of the essence of the right to vote Non-e-KTP from a democratic perspective in Papua, which is very different from the highest defeat in the hands of the people but based on law, so In Papua, the noken system applies, whose democracy is based on consensus deliberation with a delegation system represented by big people or a bond system without being questioned about the use of e-KTP, and a direct voting system by those who have the right to vote determined by e-KTP. As well as the essence of the right to vote for non-e-KTP voters from the perspective of human rights in Papua, namely the rights of citizens to vote as human rights and constitutional rights of citizens can be through the use of the right to vote directly by voters who have e-KTP to exercise their rights and can represented by a traditional leader who represents and on behalf of the community to determine elections. From the perspective of human rights and justice, theoretically it can be said that it fulfills a sense of cumulative justice, but individually it can be said that it does not fulfill a sense of justice.Esensi hak memilih Pemilih Non e-KTP pada sistem demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam sistem pemilihaan umum di Provinsi Papua terdiri dari esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif demokrasi di Papua yaitu sangat erat hubungannya dengan kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat namun berdasarkan hukum, sehingga di papua berlaku sisten noken yang demokrasinya berdasarkan musyawarah mufakat dengan sisten delegasi yang diwakili oleh big man atau sistem ikat tanpa dipermasalhakan penggunaan e-KTP, dan sistem pencoblosan lansung oleh yang memiliki hak memilih yang ditentukan oleh e-KTP. Serta esensi hak memilih pemilih Non e-KTP perspektif Hak Asasi Manusia di Papua yaitu hak-hak warga negara untuk memilih sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara dapat memalui penggunaan hak memilih langsung oleh pemilih yang ber e-KTP untuk menggunakan haknya dan dapat diwaili oleh ketua adat yang mewakili dan atas nama masyarakat untuk menentukan dalam pemilu yang dilihat dari perspektik hak asasi manusia dan kedilan secara teoritik dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan komulatif namun secara individu dapat dikatakan tidak memenuhi rasa keadilan.

PENYULUHAN GIZI SEIMBANG DAN OLAHAN PANGAN LOKAL UNTUK MENCEGAH STUNTING S a l i n g; La Ode Marihi; S u m a r t o n o; Farida Tuharea
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pkm.v7i1.3244

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci bagi pembangunan sebuah bangsa. Dari aspek kesehatan, salah satunya kekurangan gizi pada awal kehidupan berpengaruh pada kualitas SDM di masa depan. Salah satu ancaman terbesar pembangunan kesehatan yang dihadapi Indonesia adalah stunting. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dari anak dengan usia yang sama. Sehingga diperlukan edukasi sedini mungkin untuk mencegah stunting pada anak dan balita melalui sosialisasi mengenai gizi seimbang dan olahan pangan lokal di Kelurahan Margasari, Buah Batu Bandung. Metode yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Edukasi diberikan kepada perwakilan kader posyandu, kader desa, serta masyarakat umum. Materi di berikan secara terstruktur yakni materi mengenai gizi seimbang beserta pentingnya edukasi mengenai pencegahan stunting, faktor penyebabnya, serta deteksi dini gejala stunting. Kegiatan penyuluhan mengenai Gizi Seimbang dan Olahan Pangan Lokal Untuk Mencegah Stunting ini di hadiri oleh perwakilan kader posyandu, kader desa, serta masyarakat umum dengan jumlah peserta kurang lebih 85 orang. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting dan keterampilan dalam memodifikasi makanan serta memantau tumbuh kembang balita dan anak.

Pelatihan Gaya Komunikasi Guru Dalam Proses Pembelajaran Muhammad Sawir; Elvira M.Usulu; Farida Tuharea; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Izzatul Laili
SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2023): SABAJAYA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : SABA JAYA PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Gaya komunikasi guru merupakan salah satu cara penting dalam kegiatan belajar mengajar dikelas. Komunikasi merupakan salah satu proses penyampaian informasi berupa pesan melalui komunikator kepada khalayak banyak, baik penyampaiannya berupa bentuk simbol, lambang, atau yang lainnya dengan tujuan dan harapan agar para peserta (siswa) dapat memahaminya. Metode pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tentang peran dan fungsi guru, meningkatkan pengetahuan tentang kompetensi guru dan meningkatkan kemampuan guru. Berdasarkan hasil mengikuti pelaksanaan ini, terdapat enam jenis komunikasi guru yang sangat baik dan efektif dalam membantu siswa menguasai pelajaran dan mencapai keberhasilan yang optimal. Dan keenam tipe tersebut yakni: Ramah, singkat, penuh perhatian, hidup dan animatif, relaks, serta dramatic yang mana, masing-masing tipe tersebut memiliki ciri-ciri yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Juga, bagi seorang guru harus melihat bahwa terdapat faktor-faktor luar dalam proses pengajaran komunikatif yang telah dipilihnya. Diantaranya yaitu 1) Guru sebagai pesan, 2) Isi/Materi/Pesan, 3) Metode mengajar, 4) Murid/Penerima pesan, 5) Evaluasi/ umpan tarik.

Perlindungan Hak Jurnalis Terkait Ujaran Kebencian dalam Hukum Positif Indonesia Maria Yeti Andrias; Farida Tuharea; Yulianus Payzon Aituru; Irsan Irsan; Apripari Apripari
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i1.3449

This study aims to analyze the protection of journalists' rights regarding hate speech in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Transactions and the protection mechanisms regulated in Law Number 40 of 1999 concerning the Press. The research method used is the normative method with the Statute Approach approach and is processed using the legal hermeneutic method. The results of the study show that article 28, paragraph (3) regarding hate speech in the ITE Law is an article that has multiple interpretations and is prone to misuse. The ITE Law can also set aside the Press Law as a lex specialist in protecting journalists. Meanwhile, the Press Law has a mechanism for preserving the journalist profession, such as the right of reply, the right of correction, a Memorandum of Understanding between the Press Council and the Indonesian National Police, and dispute resolution through the Press Council. This research reveals that the ITE Law and the Press Law differ in protecting journalists' rights regarding hate speech.

Dekonstruksi Hukum Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana Ahmad Rifai Rahawarin; Dedi Setiawan; Farida Tuharea
Journal of Law Review Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Law Review
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55098/jolr.1.2.66-85

Bahwa dekonstruksi hukum penyadapan sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana yaitu sistem penyadapan telah di dekonstruksi dalam dua rancangan peraturan perundang-undangan yaitu RUU KUHAP yaitu penyadapan telah dirumuskan sebagai alat bukti serta RUU khusus penyadapan yang materi muatannya berupa ketentuan umum, ruang lingkup, persyaratan penyadapan, pelaksanaan penyadapan, peralatan dan perangkat penyadapan, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, pusat penyadapan nasional, pengawasan penyadapan, hasil penyadapan, pendanaan, larangan, ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search