Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Inovasi Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan kartika shara ningsih; Aldri Frinaldi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4556

Abstract

Tulisan ini membahas tentang inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari adanya proses, produk layanan hingga metode pelayanaan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas dan kualitas hasil. Inovasi kemudian menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Berangkat dari komitmen pemerintah Indonesia tersebut kemudian mendorong berbagai sektor untuk melakukan reformasi dalam birokrasi publik. Pelayanan publik pun menjadi sebuah isu yang strategis. Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat dan menganalisis beberapa inovasi pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Inonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data berdasarkan studi kepustakaan dan pengumpulan data dari jurnal online. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa inovasi pelayanan public yang ada di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan tentunya sangat membentu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan baik pelayanan E-KTP, pelayanan kartu keluarga, pelayanan akta kelahiran dan sebagainya.
Desentralisasi Fiskal Dalam Peyelenggaraan Otonomi Daerah Di Indonesia Kartika Shara Ningsih; Aldri Frinaldi; Lince Magriasti
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 3 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i3.5389

Abstract

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Penelitian ini menganalisis permasalahan peraturan perundang- undangan yang mengatur pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Pendekatan penelitian iniĀ  yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara lex specialis mengatur mengenai desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berperan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai sarana mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat secara mandiri sesuai dengan potensi daerah meskipun masih terdapat banyak kendala.
Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia Kartika Shara Ningsih; Aldri Frinaldi; Asnil Asnil
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i4.26970

Abstract

Regional financial management is so important for government officials in the regions because it is a logical consequence from the perspective of management of the balance between central and regional finance. The Law also states that regional financial management must adhere to general principles, namely that it must be carried out in compliance with the regulations of the laws that have been made, economically, efficiently, effectively, transparently and responsibly with due observance of the principles of benefit to society and justice. However, events that have occurred will cause various problems that arise due to errors in the management of regional financial management that are not good, such as the use of allocated funds or spending funds that are budgeted or used inappropriately, budgets that are not absorbed optimally and a sense of responsibility for their use. irrelevant budgets that cause people's rights in various regions to not be fulfilled properly in several regions in Indonesia. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that regional financial management influences the transparency and accountability of regional financial management in Indonesia. The success of regional financial management has a direct impact on the success of regional autonomy and a large contribution to realizing good governance. The application of various existing laws and regulations related to the implementation of the concept of accountability and transparency in regional financial management is expected to create good management and side with the people.