<![CDATA[AbstrakSebagai negara hukum formil (rechtstaat), peraturan perundang-undangan merupakan salah satu instrumen fundamental bagi Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur dan membatasi penguasa atau pemerintah untuk bertindak dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Nyatanya masih terdapat permasalahan undang-undang, salah satunya yakni korupsi legislasi, dimana proses pembentukan undang-undang tidak sesuai prosedur yang secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan undang-undang dibuat untuk kepentingan tertentu sehingga menghasilkan produk undang-undang yang buruk dan melanggar hak masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana partisipasi publik diakomodasi dalam pembentukan undang-undang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta apa saja bentuk korupsi legislasi di Indonesia dan bagaimana pencegahannya melalui penguatan partisipasi publik. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan konseptual, berdasarkan pada bagaimana negara memberikan ruang dalam pembentukan undang-undang bagi publik agar aspirasinya dipenuhi. Selain itu tulisan ini menggunakan metode pendekatan perbandingan, dengan membandingkan dan mempelajari peran partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di beberapa negara. Tulisan ini memberikan gambaran praktik korupsi legislasi yang terjadi antara lain keberadaan pasal siluman dan jual-beli pasal dan merumuskan model ideal partisipasi publik yang bisa mencegah korupsi legislasi. AbstractAs a formal legal state (rechtstaat), laws and regulations is one of the fundamental instruments for Indonesia. laws and regulations, regulates and limits the authorities or government to act for realizing the objectives of the state as mandated by the constitution. Indonesia’s laws and regulations still have problem, one of which is corruption legislation, where the process of forming laws is not accordance with procedures that normatively regulated in Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations then made for certain interests so that the laws created are bad and violate public rights. The problem discussed in this paper is how public participation is accommodated in the formation of laws based on applicable laws and what forms of corruption legislation in Indonesia and how to prevent them through strengthening public participation. The method of approach used in this paper is a conceptual approach, based on how the state provides space in the formation of laws for the public so that their aspirations are fullfillled. Besides, this paper uses a comparative approach method, by comparing and studying the role of public participation in the process of law making in several countries. This paper provides an overview of corrupt legislation practices that occur which is the existence of stealth articles and article buying and formulating an ideal model of public participation that can prevent corruption in legislation.]]>
