Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuris: Journal of Court and Justice Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Sinarianda Kurnia Hartantien
Universitas Bhayangkara Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERIKAT DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Charicia Nanda Maziza; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.292 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jelas mengenai bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh pekerja atau buruh yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berdasarkan Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang yang mengubah dan memperbarui Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif dengan menggunakan Metode Pendekatan Masalah Statue Approach dan Comparative Approach karena dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, dengan menggunakan Pendekatan Masalah tersebut didapatkan bahwa pekerja yang terikat dengan PKWT Pasca Undang-Undang Cipta Kerja mendapatakan perlindungan hukum melalui Uang Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan apabila PWKT yang dilakukan oleh pekerja tersebut telah usai.
HAK-HAK MASYARAKAT DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DAN BEREKSPRESI DI MUKA UMUM TERLINDUNGI OLEH HUKUM Ida Bagus Gede Adyaguhyaka; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 11 Issue. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.547 KB)

Abstract

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam penggunaannya telah merugikan atau menjatuhkan orang lain, maka bisa dibilang itu adalah perbuatan ujaran kebencian. Ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Negara Indonesia telah mengatur hukuman bagi yang melakukan perbuatan ujaran kebencian di media sosial yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak-hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum terlindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian normatif yaitu dengan cara studi kepustakaan. Sumber data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Mengacu pada penggunaan pasal-pasal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana ujaran kebancian. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia sudah dijamin oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan, namun perlunya pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan untuk menghormati hak dan reputasi orang lain agar kasus tindak pidana ujaran kebencian dapat ditekan seminimal mungkin.
LEGAL PROTECTION OF VULNERABLE GROUPS' RIGHTS IN GENERAL ELECTIONS Dr. Sarbini; Sinarianda Kurnia Hartantien
Yuris (Journal of Court and Justice) Vol. 2 Issue. 2 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i2.336

Abstract

A country is considered a democracy if the government regulations allow its citizens to participate in political activities to the greatest possible extent as a form of implementing democratic values. General elections are one of the main pillars to support a democratic political system. General elections are held to elect representatives of the people at the central and regional levels in order to obtain support from the public to achieve the country’s national goals which are held regularly in a certain period or period of time. General elections are a source of citizens’ aspirations in determining the leaders who will compete for their voices. It includes the fulfillment and protection of the rights of vulnerable groups. The approach used in this research is the juridical-normative approach, that is, legal research conducted by examining library materials or secondary materials as basic material to be researched by conducting a search for regulations and literature related to the problem being researched. According to The Indonesian National Human Rights Commission, there are groups of people whose voting rights are vulnerable to manipulation during elections. There are 16 vulnerable groups in the general election, such as: disabilities and people with mental disabilities (ODDM); prisoners; prison inmates, plantation and mining workers; migrant workers; domestic workers; frontier society; alienated tribal communities; the elderly; LGBTQ; PLHIV; refugees of social conflict/natural disasters; homeless; women; hospital patients and health workers; and novice voters.
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB) Alvi Rahmawati; Sinarianda Kurnia Hartantien
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 12 Issue 1. (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/judiciary.v12i1.151

Abstract

Anak adalah bagian dari generasi cita-cita penerus bangsa pada waktu yang akan datang.Saat ini maraknya kejahatan yang terjadi terhadap anak, salah satunya yakni pemaksaanpersetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Pelakupemerkosaan harus dijatuhi dengan hukuman yang berat dengan tujuan memberikan efekjera agar tidak mengulangi tindaknnya kembali. Adapun tujuan yang dibahas dalampenelitian ini ialah pengaturan delik pemerkosaan korban anak dibawah umur yangdilakukan oleh pelaku orang lanjut usia dan perlindungan anak sebagai korban diluarperadilan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu, dalampengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur yang merupakan sebagai suatuprosedur untuk mendapatkan sebuah pengaturan hukum berdasarkan prinsip serta doktrinuntuk menggapi isu hukum yang sedang dikaji. Serta menggunakan pendekatan Perundang-Undangan serta pendekatan Konseptual. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturandelik pemerkosaan anak dibawah umur sebagai korban telah tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 35 Tahun 2014 serta perlindungan anak diluar peradilanmeliputi memperoleh hak atas penanganan,perlindungan dan pemulihan.
JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL OFFENSES ON CUSTOMER DATA THEFT OF BANKS IMPLICATED IN THE LOSS OF CUSTOMER’S MONEY Febrian Dwi Putra Cahyono; Sinarianda Kurnia Hartantien
Yuris (Journal of Court and Justice) Vol. 2 Issue. 3 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i3.398

Abstract

Technological developments in the banking sector intend to improve the quality service for the community, especially those who are often called customers in banking transactions. The convenience provided in the banking sector has contributed to several crimes regarding the criminal act of customer data theft, considering that technological advances in banking services have facilitated the perpetrators to commit their crimes. The purpose of this research is to examine and obtain a legal perspective on the criminal act of customer data theft. The method of this research is normative juridical. According to the findings in this research, it is obtained that the positive legal regulation of the criminal offense regarding customer data theft is intended to provide relevant sanctions and legal protection to the perpetrators and victims of crime. The existence of criminal liability for the perpetrators of criminal acts of customer data theft, requires the application of criminal sanctions as a real effort to eradicate these crimes so as not to cause many losses.
Co-Authors Alvi Rahmawati Charicia Nanda Maziza Febrian Dwi Putra Cahyono Ida Bagus Gede Adyaguhyaka