Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Abdul Latif Mahfuz
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA Abadi Abadi; Hambali Yusuf; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2022): EDISI BULAN JULI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.3239

Abstract

Kasus kejahatan perdagangan orang atau manusia merupakan kasus yang sangat serius dan seharusnya juga ditangani dengan cara luar biasa serta pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Namun penanganan kejahatan ini bukanlah segampang membalikkan telapak tangan, karena faktor-faktor penghambat seperti peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum juga budaya serta kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia dan faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) ditinjau dari perspektif kriminologis. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan jawaban, bahwa kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau manusia di Indonesia dilakukan dengan menggunakan dua cara pendekatan, yaitu melalui sarana penal dan non penal dengan melakukan tindakan preventif dan represif. Adapun faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan perdagangan orang atau manusia adalah faktor kemiskinan, pendidikan, pengaruh sosial budaya, lemahnya system pencatatan dokumen kelahiran, kejahatan korupsi dan lemahnya penegakan hukum.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALI KOTA PANGKALPINANG NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG Khalisah Hayatuddin; Febri Yanto; Ardiyan Saptawan; Abdul Latif Mahfuz
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i3.3237

Abstract

Diera reformasi, informasi publik menjadi salah satu bagian terpenting yang didahulukan sebagai bentuk keterbukaan publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan Negara, mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini dengan adanya jumlah permohonan yang tidak terselesaikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang mengambil dari peraturan-peraturan yang ada dan contoh kasus pada objek penelitian. Dalam hal kewajiban mengumumkan informasi publik, PPID Utama bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan, dan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah di pahami serta mempertimbangkan penggunaan bahasa lokal yang di pakai oleh masyarakat. PPID hanya merupakan aksesoris birokrasi, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 45 Tahun 2017 dan diisi oleh 21 SKPD yang ada di Kota Pangkalpinang. Seyogianya keberadaan PPID secara substansial adalah tercapainya hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara berkualitas dapat terwujud.
Co-Authors Abadi Abadi Ardiyan Saptawan Febri Yanto Hambali Yusuf Khalisah Hayatuddin