Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

HARMONISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG Setiawan, Andry; Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Abdimas Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kota Semarang mendapat kritik dari masyarakat jika dinilai “membiarkan” pembongkaran bangunan-bangunan kuno dan bersejarah untuk kemudian diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota ini memiliki bangunan-bangunan kuno bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama. Gereja Blenduk, misalnya, yang dibangun pada tahun 1742, merupakan landmark Kota Lama. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang?, (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang?, (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang ? Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dilakukan pada peserta kegiatan yaitu model ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan data adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari peserta kegiatan pengabdian, dimana hal ini ditunjukkan dengan hsil test yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dari hasil pengabdian ini, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi benda cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zona-zona cagar budaya, serta Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan undang-undang, akan lebih efektif bila menggunakan peraturan daerah serta melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian saran yang diberikan adalah Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DISSEMINATION OF COPYRIGHT LAW IN DIGITAL PRODUCTS IN SEMARANG CITY Setiawan, Andry
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A creative work created by its creator based on his sense and intention which is supported by his creativity will become an intellectual work with a high economic value. Such creators are like book and song writers who have an ability and idea to produce a work that can be enjoyed by everyone. Based on the principle of justice, it is understood that to produce such work is not an easy task because it requires sacrifice. Therefore, the creator is entitled to economic benefits for his work. An intellectual work having a very high economic value is supposed to get adequate legal protection supported by a sense of justice as the reward of the creator’s intellectual products. In addition to physical copyrighted work products, there are also digital products on which the creator owns a copyright. There are examples of digital products which follow the development of technology such as song files, e-books, software, etc. One of the problems that exists in the community is that the digital product becomes easier to be pirated or illegally downloaded through the internet. How is copyright protection in digital products as the embodiment of the creator's creative works. Copyright protection against creators and copyright holders pursuant to Act No. 28 of 2014 on Copyright. Article 1 number 1 and Article 24 paragraph (1) and (2). The creator or copyright holder has rights to be protected by the government, namely economic rights and moral rights. The existence of economic rights and moral rights is then someone's creative work will have its own values, so it is not easy to use his property for commercial purposes by the parties who are not responsible.
Apologetika Prasuposisional Triperspektivalisme John M. Frame dan Aplikasinya terhadap Pemikiran Kristen Pluralis tentang Pluralisme Agama di Indonesia Setiawan, Andry
Veritas : Jurnal Teologi dan Pelayanan Vol 17 No 1 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Teologi SAAT

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1389.92 KB)

Abstract

Pluralisme menjadi kesadaran baru yang menganggap bahwa semua keyakinan memiliki kesamaan secara umum satu dengan yang lain. Implikasinya, tidak ada satu pun agama yang boleh mengklaim bahwa ia adalah satu-satunya keyakinan yang paling benar di antara agama-agama lainnya. Indonesia sebagai negara pluralis juga menghadapi problematika pluralisme agama. Dalam menghadapi ini, muncul pemikiran Kristen pluralis yang menekankan persamaan di antara agama-agama sehingga meniadakan keunikan kekristenan: Kristus dan karya keselamatan-Nya benar sedangkan agama lainnya salah. Tulisan ini akan mengenalkan model berapologetika yang membela keunikan iman Kristen di tengah tantangan pemikiran Kristen yang pluralis tentang pluralisme agama di Indonesia: apologetika prasuposisional triperspektivalisme John M. Frame yang diuraikan melalui apologetika konstruktif (normatif), defensif (eksistensial), dan ofensif (situasional). Kata-kata kunci: Apologetika, Prasuposisional, Triperspektivalisme, John M. Frame, Aplikasi, Pluralisme Agama Pluralism exhibits a new awareness that assumes that all beliefs have general similarity when compared one with another. As a result, there is no religion that can claim that it has the claim to ultimate truth when compared with a host of other options. Indonesia, as a pluralistic nation, exhibits the challenges of religious pluralism. Because of that reality, there are frameworks of Christian thought that have arisen that emphasize the similarity of several religions which erodes and ultimately eliminates the uniqueness of Christianity. However, Jesus Christ and his work of salvation is absolutely true and the other religions are false. This article will introduce an apologetic model that can be used to defend the uniqueness of the Christian faith among the challenges of religious pluralistic thought in Indonesia. John M. Frame’s triperspectivalism presuppositional apologetics is proferred and developed through constructive apologetics (normative), defensive apologetics (existential), and offensive apologetics (situational). Keywords: Apologetics, Presuppositional, Triperspectivalism, John M. Frame, Application, Religious Pluralism
EKSISTENSI PENDAFTARAN RAHASIA DAGANG DAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGANNYA (STUDI DI KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH) Setiawan, Andry; Sulistianingsih, Dewi; Kusumaningtyas, Rindia Fanny
Law and Justice Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v3i2.7123

Abstract

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta dan hak milik industri yang diantaranya merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu. Rahasia Dagang termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang guna menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak rahasia dagang karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, oleh karena itu pemegang hak harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan mendapat kepastian hukum oleh negara. berdasarkan latar belakang tersebut maka munculah perumusan masalah yang pertama  bagaimana eksistensi pendaftaran Rahasia Dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan kedua, bagaimana karakteristik informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya?  Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi pendaftaran rahasia dagang di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana informasi Rahasia Dagang dan perlindungan hukumnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengahtengah masyarakat langsung. Dari hasil penelitian terdapat Rahasia Dagang yang di daftarkan pada direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual  Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk mendapatkan perlindungan hukum walaupun pendaftaran Rahasia Dagang tidak diwajibkan dalam Undang-Undang. Dan mengenai perlindungan hukum Rahasia Dagang diatur dalam hukum Pidana maupun Perdata.Keywords—Trade Secret; Intellectual Property; Pendaftaran
HARMONISASI UU NO. 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA DALAM UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA KOTA SEMARANG Setiawan, Andry; Sulistianingsih, Dewi
Jurnal Abdimas Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah kota Semarang mendapat kritik dari masyarakat jika dinilai “membiarkan” pembongkaran bangunan-bangunan kuno dan bersejarah untuk kemudian diganti dengan bangunan baru yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Kota ini memiliki bangunan-bangunan kuno bernilai historis dan arsitektural tinggi, terutama di kawasan cagar budaya Kota Lama. Gereja Blenduk, misalnya, yang dibangun pada tahun 1742, merupakan landmark Kota Lama. Oleh karena itu, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1) Bagaimanakah eksistensi benda-benda Cagar Budaya yang ada di Kota Semarang?, (2) Bagaimana UU No. 11 Tahun 2010 dalam memberikan perlindungan Benda Cagar Budaya Kota Semarang?, (3) Hambatan-hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan pelestarian benda Cagar Budaya di Kota Semarang ? Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi dan diseminasi hukum tentang UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang dilakukan pada peserta kegiatan yaitu model ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Model ini dipilih karena berdasarkan pertimbangan bahwa model ini ini lebih efektif dan murah dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi dibandingkan dengan menggunakan model lainnya. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan data adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan dari peserta kegiatan pengabdian, dimana hal ini ditunjukkan dengan hsil test yang dilakukan oleh tim pengabdian. Dari hasil pengabdian ini, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi benda cagar budaya di Kota Semarang masih dapat dipertahankan, dengan membuat zona-zona cagar budaya, serta Perlindungan terhadap benda cagar budaya selain mempergunakan undang-undang, akan lebih efektif bila menggunakan peraturan daerah serta melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemudian saran yang diberikan adalah Hendaknya pemerintah Kota Semarang membuat kebijakan yang melindungi benda cagar budaya dari kepentingan bisnis. Disamping itu, perlu melakukan sosialisasi mengenai arti pentingya benda cagar budaya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
DISEMINASI HUKUM HAK CIPTA PADA PRODUK DIGITAL DI KOTA SEMARANG Setiawan, Andry; Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Yudistira, Ivan Bhakti
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.739 KB)

Abstract

Karya cipta yang dihasilkan pencipta berdasarkan rasa, karsa dan daya cipta yang ditunjang kreativitasnya menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pencipta seperti antara lain penulis buku dan pencipta lagu dengan kemampuan dan idenya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Berdasarkan prinsip keadilan dimana untuk menghasilkan karya tersebut tidaklah mudah yang memerlukan pengorbanan maka pencipta berhak atas keuntungan ekonomi atas karyanya. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral. Adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk digunakan hak miliknya untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemajuan teknologi saat ini khususnya kemajuan teknologi informasi komunikasi dimana teknologi internet yang semakin mendunia tidak dapat dihindari. Internet memberikan suatu dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya akan semakin mudah mendapatkan informasi yang lebih cepat dan efisien sedangkan dampak negatifnya yaitu maraknya penggunan karya cipta tanpa ijin terhadap produk digital seperti lagu maupun buku digital (e-book). Hal ini memberikan dampak negatif pula bagi pencipta karya intelektual seperti pencipta lagu dan pencipta buku digital.  
MENUMBUHKEMBANGKAN PENGUASAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI MASYARAKAT DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini; Pujiono, Pujiono; Setiawan, Andry; Yudistira, Ivan Bhakti
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.661 KB)

Abstract

Kekayaan intelektual (KI) memiliki nilai yang sangat strategis, terutama nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kekayaan inetelektual, terutama yang berkaitan dengan potensi wilayah atau daerah, seringkali menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan penguasaan akan kekayaan intelektual dan penerimaan konsep kekayaan intelektual itu sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara yang memiliki berbagai potensi terutama budaya dan pariwista. Kegiatan ini fokus pada penguatan dan pengenalan konsep kekayaan intelektual bagi masyarakat Karimunjawa guna meningkatkan nilai ekonomi dari potensi kekayaan intelektual yang ada.
THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION IN INDONESIA POST-RATIFICATION OF MADRID PROTOCOL Setiawan, Andry; Sulistyaningsih, Dewi; Aglesius, Leo Bernado
Varia Justicia Vol 14 No 2 (2018): Vol 14 No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.095 KB) | DOI: 10.31603/variajusticia.v14i2.2104

Abstract

In early October 2017, the Indonesian government, represented by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Justice and Human Rights, has officially ratified the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Madrid Protocol). The ratification is contained in the Presidential Regulation No. 92 of 2017 on Ratification of Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, 1989. The Presidential Regulation shall be the legal basis of enforcement that regulates the international trademark registration in Indonesia. The concept offered through the international trademark registration system based on the Madrid Protocol is its practicality which passes only one examination, one Language, one currency and it is integrated by the International Bureau administered by WIPO without changing the sovereignty of each member country which ratifies the system. The objective of this paper is to find out how the trademark registration is implemented based on the Madrid Protocol after its ratification in Indonesia and how the system will impact. The results of this paper will be beneficial for the public so that they know the mechanism of the international trademark registration and the impact of this system
Coffee and Counsel Clinic: Constructing a More Comfortable Place for Legal Aid in the Sub-Urban Community Waspiah, Waspiah; Rodiyah, Rodiyah; Setiawan, Andry; Cahyani, Kartika Fajar; Pertiwi, Adinda Ratna; Bimantara, Bayu
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol 3 No 3 (2021): Indonesian J. Int'l Clinical Leg. Educ. (September, 2021)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v3i3.48609

Abstract

Legal assistance is one of the needs of the community in the midst of many legal cases today. The existing consultations and assistance also seem formal and very rigid, such as being carried out in offices and the like. In fact, in the success of legal assistance, the comfort of both parties is the main key. This program emphasizes the development of a more comfortable pattern of legal assistance and consultation by combining coffee shops as an alternative place for legal consultation. This program was developed and implemented in Wanureja Village, Tegal, Kendal Regency, Indonesia. This place and program have continually provided clients with access to the best legal advice and representation available, all in an informal, stress-free setting with a low cost for the initial consultation. We meet you where you are most comfortable –an in-person meeting at an attorney’s office, a conversation at the local coffee house, or if you are disabled or incapacitated in any way, at your location.
Potret Tumpuan Perguruan Tinggi dalam Upaya Alih Teknologi: Portrait of University in Technology Transfer Effort Sulistianingsih, Dewi; Setiawan, Andry; Prabowo, Muchammad Shidqon
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.722

Abstract

Universities in Indonesia are a place for researchers, academics, and devotees to contribute their thoughts, develop science and technology, and develop science and technology to be able to benefit the people of Indonesia. College as a forum for the development of science and technology not only studies and studies science and technology but is also able to apply it in learning and apply it in people's lives. It is a tough task for universities to carry out, but the demands of the era and human civilization make universities must be able to adapt to the existing conditions. Technology transfer is the right target to be carried out by universities, considering that Indonesia is lagging behind in developing technology in the international world. The purpose of technology transfer at the University, one of which is to catch up with Indonesia's current technological advances. This paper is the result of a research conducted using a normative juridical method. The data used is secondary data with a variety of literature, both books, journals, laws and regulations. The results of this study can be seen that universities have made various efforts to improve technology transfer even though there are several obstacles and challenges faced by universities. Nevertheless, higher education remains the center for developing science and technology and increasing technology transfer in order to provide the greatest benefit to the Indonesian state and nation.