Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Indepedensi Direksi Dan Komisaris Pada PT Dalam Rangka Meningkatkan Penerapan Good Corporate Governance Prabowo, M. Shidqon
JURNAL ISTINBATH Vol 8, No 2 (2011): Vol. VIII, Nomor 2, Nopember 2011
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengurai tentang tata Kelola Perusahaan (corporate governance) yakni sebuah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas. Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalisasi hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan. Perhatian terhadap praktik tata kelola perusahaan di perusahaan modern telah meningkat akhir-akhir ini, terutama sejak keruntuhan perusahaan-perusahaan besar AS seperti Enron Corporation dan Worldcom. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap masalah ini diwujudkan dengan didirikannya Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada akhir tahun 2004. Dalam hal ini, good corporate governance perlu ditingkatkan untuk mengakomodir perusahaan.Kata kunci : Indepedensi Direksi, Komisaris, Good Corporate Governance
MEMBANGUN NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA BERNILAI KETUHANAN (BERMORAL RELIGIUS) Prabowo, M. Shidqon
JURNAL ISTINBATH Vol 9, No 1 (2012): Vol. 9, Nomor 1, Edisi Mei 2012
Publisher : STAIN Jurai Siwo Metro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum tidak hanya mengatur boleh dan yang tidak boleh, tetapi juga yang pantas atau tidak pantas. Dengan demikian, penegakan hukum juga harus melihat ruang dan waktu. Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terinspirasi oleh konsep negara barat. Jika membaca memahami apa yang dibayangkan oleh soepomo ketika menulis penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 jelas menunjukan pada konsep rechstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. Meski demikian, dalam tulisan ini akan diulas bagaimana hukum Indonesia dikemas secara apik dalam bingkai pancasila yang bernilai religius.Kata kunci : Negara Hukum, Pancasila, Religius
HUKUM PROGRESIF; ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Muhammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 3 (2009): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v3i3.579

Abstract

-
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRESPEKTIF ISLAM Muhammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i2.2592

Abstract

Isu Good Corporate Governance (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG (Good Corporate Governance) adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia terus prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Sayangnya, dalam kenyataannya, GCG memiliki penafsiran bahwa kurangnya nilai stakeholder.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM LIKUIDASI BANK Muhammad Shidqon Prabowo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2010): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v4i1.597

Abstract

-
SOSIALISASI HUKUM TENTANG PENANAMAN NILAI BERTOLERANSI DALAM KEHIDUPAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI SISWA SMK DI KOTA SEMARANG PUJIONO, PUJIONO; FIDIYANI, RINI; SUGIARTO, LAGA; PRABOWO, MUHAMMAD SHIDQON
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.021 KB) | DOI: 10.15294/jphi.v1i2.27735

Abstract

Agama merupakan salah satu keberagaman yang ada di negara Indonesia. Keberagaman ini memiliki potensi konflik. Pencegahan perlu untuk dilakukan agar konflik tidak sampai terjadi, meskipun sejaran di Indonesia telah membuktikan bahwa konflik agama pernah terjadi. Generasi muda merupakan generasi penting untuk melakukan pencegahan terjadinya konflik beragama. Nilai toleransi menjadi salah satu cara untuk dipahami dan diterapkan agar dapat mencegah terjadinya konflik agama. Kegiatan ini dilakukan di SMK di Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyebarluasan informasi mengenai toleransi kebebasan kehidupan beragama.
THE EXISTENCE OF A COMPANY IN THE SOCIETY AND ITS LEGALITY IN INDONESIAN LAW Prabowo, M Shidqon; UMAMI, YURIDA ZAKYY
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 2, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of a company, being an economic institution which has a multiplayer function, has become one of the main aspects of the societal and national lives because of the business activity conducted by the company. This situation has enabled the society to fulfil their needs, to conduct their economic activities, including the absorption of employment by the company which leads to the necessity of the legality of law in the law in Indonesia.
Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Pelaku Usaha Kredit Kendaraan Bermotor Di Lembaga Pembinaan Dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah M. Shidqon Prabowo; Reni Yuli Astuti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 2 (2021): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v14i2.5587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah Perlindungan Konsumen dan mengetahui upaya penyelesaian sengketa konsumen kredit kendaraan bermotor dengan pelaku usaha di Lembaga Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Wanprestasi, Upaya Penyelesaian Sengketa KonsumenHasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dengan pelaku usaha kredit kendaraan bermotor di Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 44 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen belum efektif  dikarenakan berbagai macam faktor terjadinya kesalahan/wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha (debitur).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka saran yang diberikan oleh peneliti bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen harus menangani problematika tentang pemenuhan hak-hak konsumen dengan  maksimal serta memberikan rasa aman terhadap konsumen (kreditur) dalam menjalankan pembinaan dan perlindungan konsumen di Indonesia sehingga lebih baik.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No 8 Tahun 1999 M Shidqon Prabowo; Lulu’ul Karimah
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p07

Abstract

The purpose of the research entitled "Legal Protection for Consumers Who Are Lost in Fintech Lending Online Money Lending Transactions" is to talk about the role of technology which plays a significant role in determining people's welfare and in triggering actions that are contrary to the law. With the existence of online businesses, especially those engaged in financial services (fintech), it is therefore also an important task for the Government in responding to forms of legal protection. Therefore, it is very important in this paper, the author raises issues related to what form of legal protection is for fintech lending consumers who are disadvantaged in online money lending transactions and how the validity of illegal online loans is. The research method used in this research is normative juridical research, namely legal research based on its analysis of laws and regulations related to the problem that is the focus of research. In this study, the authors use primary legal materials and secondary legal materials. To be further analyzed using a descriptive analytical approach and using a statutory approach (statute approach), and a conceptual approach (conceptual approach). Tujuan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online” adalah membicarakan tentang peran teknologi yang sangat andil dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan dalam memicu terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Dengan adanya keberadaan bisnis online khususnya yang bergerak di bidang jasa keuangan (fintech) oleh karena itu juga menjadi tugas penting Pemerintah dalam merespon bentuk perlindungan hukum. Oleh karena itu sangat penting dalam penulisan ini, Penulis mengangkat permasalahan terkait apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen fintech lending yang dirugikan dalam transaksi peminjaman uang secara online dan bagaimana keabsahan pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum berdasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Community Empowerment through Optimization of Geographic Indication (A Study on Local Products in Tambakroto Village, Sayung District, Demak Regency ) Prabowo, M Shidqon
JOURNAL OF PRIVATE AND COMMERCIAL LAW Vol 3, No 1 (2019): May 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Geographical Indication is a sign used on goods that have a specific geographical origin and has the quality or reputation is based on place of origin. In general, Geographical Indications is the name of the place of origin of such goods. Agricultural products typically have qualities that are formed from the place of production and are influenced by local factors are specific, such as climate and soil. Sub Tambakroto Sayung is one of the District in the city of Demak, which has the potential to geographical indications. The potential of geographical indications which are owned by the city of Demak District Tanbakroto Sayung have the geographic conditions, natural resources, agricultural products, crops and cultural traditions. The problem in this research are: 1). Potential geographical indication of what is owned by the District of Demak TambakrotoSayung? 2). What policies adopted to improve the welfare of society through excellence geographical indications in the District of Demak Tambakroto Sayung? This study aims to: 1). Register geographical indications advantages possessed by Tambakroto Sayung District of Demak, 2). Knowing the supporting and inhibiting factors in empowering excellence Tambakroto Sayung geographical indications in the District of Demak, 3). Produce a model of community empowerment based on the superiority of geographical indications in the DistrictTambakroto Demak.This research was carried out by empirical methods juridical approach. The specifications used in this research is descriptive analysis. The location of this research is in DistrictTambakroto sayung Demak. The research data collected by way of interviews, documentation and direct observations in the field.The results of this study is the potential for geographical indications which are owned by the District Sayung the fruit tempe and lontong  fruit. Sub Tambakroto Sayung has advantages over other regions in wilyah city of Demak. Excellence is the product of geographical indication in the form of fruit tempe and lontong fruit known by the name of the tempe and lontong tambakroto. Potential is the potential for geographical indications that have long existed in the district since Tambakroto But this time the potential was nearly extinct where the biggest factor is masyarat nor the relevant local government is not keeping well and not doing it continuously for the potential development of geographical indication. Development and empowerment are preferred to be done in maintaining the geographical indication products Tambakroto District. After that application was made for the protection of geographical indication products. Steps are still far to be done but it is not impossible to do. District policy has not led to concrete Tambakrotoin pengupayaaan, empowerment and development of products of geographical indication Tambakroto District. Initial thing to do is perform on the public understanding of the meaning of Sub Tambakroto importance of geographical indication of products that have been owned by the community such Tambakroto District. Geographical indication of products that have been developed and empowered as optimal as possible will support the welfare of the people own Tambakroto District. Keywords: Community Empowerment, Geographical Indications.