Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Innovative: Journal Of Social Science Research
Khairul Umam
Universitas Mataram
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Khairul Umam
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1502

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Tap MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Penelitian ini menerangkan bahwa alasan dimasukkannya kembali Tap MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada posisi di bawah UUD 1945 sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum. Dimasukkannya kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum.
Rekonstruksi Prinsip Checks And Balances Antar Lembaga Negara Berdasarkan Pancasila Khairul Umam; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.514

Abstract

Meskipun perubahan UUD 1945 dimaksudkan untuk memberikan pembatasan kekuasaan tehadap kekuasaan Presiden yang terlalu besar (executive heavy) dan meletakkan pembagian kekuasaan dalam prinsip yang saling seimbang (checks and balances), bukan berarti perubahan UUD 1945 sudah berhasil menata karut marut pembatasan kekuasaan dan kinerja lembaga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat/esensi prinsip checks and balances dalam perspektif negara hukum Pancasila dan bagaimana rekonstruksi prinsip checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan Pancasila. Penelitian merupakan penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder, dengan pendekatan, Statuta Approach, Conceptual Approach, dan Historical Approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip checks and balances antar lembaga negara merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu untuk membatasi kekuasaan antar lembaga negara. Meskipun demikian, masih ada kelemahan-kelemahan checks and balances yang dirasakan. Dengan demikian, perlu gagasan rekonstruksi prinsip checks and balances yang bersumber pada Pancasila, yang terbukti telah mampu bertahan meski telah diuji dengan berbagai problematika ketatanegaraan. apabila Prinsip checks and balances itu memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, lembaga negara di Indonesia akan kembali pada khittohnya sebagai bangsa yang berketuhanan, beradab, bersatu dalam hikmah kebijaksaan, dan berkeadilan sosial.
Pelayanan Berbasis Digital dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Muh Alfian Fallahiyan; Khairul Umam; Rachman Maulana Kafrawi; Rahmadani Rahmadani; Iskandar Sukmana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6348

Abstract

Desa merupakan lingkup terkecil dalam pemerintahan, salah satu fungsi utama desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services). Pemerintah desa harus mampu menerapkan inovasi untuk menjawab tantangan yang datang beriringan dengan arus moderenisasi dan semakin tingginya espektasi masyarakat.  Selain itu berbagai bentuk kritik yang sering muncul dalam pelayanan publik seperti pelayanan yang lama, berbelit marak terjadinya pungli menjadi tantangan yang lain.  Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan menerapkan pelayanan berbasis digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa implementasi pelayanan berbasis digital dan pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Desa Pringgasela Selatan.  Motode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kajian konseptual dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem pelayanan berbasis digital di desa mempu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan pelayanan yang sebelumnya banyak dikeluhkan oleh masyarakat.  Dengan ditetapkannya pelayanan berbasis digital setidaknya tercapai beberapa hal seperti efisiensi dan mengurangi terjadinya pungutan liar yang sering terjadi dalam pelayanan publik. 
Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi Agung Setiawan; Ashari Ashari; Khairul Umam; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5833

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
Co-Authors Agung Setiawan Ashari Ashari Ashari Ashari Iskandar Sukmana Muh Alfian Fallahiyan Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia