Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Ilmiah Global Education
Ashari Ashari
Universitas Mataram
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i1.539

Abstract

The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal of judges of the Constitutional Court by the House of Representatives People. This research is a type of normative legal research that uses approach methods with legislation. The research results explain that The move of the House of Representatives towards the Constitutional Court is getting worse shows an attitude of authoritarianism and lawlessness, because the DPR violates the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution (1945 Constitution) which guarantee the existence of the independence of the judiciary power institution, the existence of regulations clear and firm regarding the possibility of dismissing a constitutional judge before the expiration of the term of office is intended to maintain independence and at the same time maintain the independence of judges, for this reason the dismissal of constitutional judges who do not referring to the rules of the Constitutional Court Law can be stated unconstitutional. Actions taken outside the provisions of the norms of Article 23 of the Constitutional Court Law is not in line with the 1945 Constitution because it has the potential to damage and disrupt judicial power as the main stronghold of the rule of law. 
Implementasi Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat Ida Surya; Ashari Ashari; Abdul Wahab; Muh. Suhardi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 2 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i2.4883

Abstract

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, regulasi tersebut tentunya tidak keluar begitu saja namun melalui proses yang panjang dan sering disebut dengan proses kebijakan Setiap. langkah dari proses kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan ekstensif terhadap seluruh unsur dan komponen pemerintah daerah agar kebijakan publik tersebut dapat terwujud. Dari tahapan proses kebijakan tersebut salah satu yang terpenting adalah implementasi kebijakan karena sebaik apapun yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya jika implementasinya tidak berhasil maka gagallah kebijakan publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal dan faktor penghambat dan pendukungnya, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif sehingga dapat mengungkap kejadian nyata di lapangan. Hasil penelitian ini berdasarkan Analisis yang dilakukan bahwa implementasi peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2016 masih belum optimal mengingat Wisata halal menjadi pilihan karena baik pengusaha maupun masyarakat diberikan 2 (dua) alternatif Wisata Konvensional atau Wisata Halal, disamping itu juga kegiatan wisata halal ini sangat sedikit koordinasi kerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, terutama terkait keuangan dan studi banding dengan negara-negara yang mengembangkan wisata halal, sementara kendalanya adalah  Sarana dan Sumber Daya Pembiayaan, dalam mengembangkan sarana wisata Halal di Dinas Pariwisata Provinsi mengalami kesulitan karena Destinasi Wisata terletak di Kabupaten/Kota, karena Kabupaten/Kota belum siap Sumber Daya termasuk Anggaran Sementara Destinasi Pariwisata merupakan daerah atau wilayah geografis di dalam atau lebih wilayah administratif (kabupaten/kota) yang di dalamnya terdapat unsur: daya tarik wisata, sarana wisata, aksesibilitas, masyarakat dan wisatawan yang saling berhubungan dan utuh untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan, selain itu sturuktur orgnisasi penyelenggara wisata halal dari non pemerintah cukup banyak sehingga sulit mendapatkan kesepakatan gerak dan arah meningkatkan pembangunan dan pengembangan wisata halal di Nusa Tenggara Barat.
Penyelesaian Sengketa Melalui Bale Mediasi Ntb (Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018) Agung Setiawan; Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5786

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis implementasi efektivitas Peraturan daerah NTB nomor 9 tahun 2018 tentang Bale Mediasi dan kendala implementasinya di lingkungan Kelurahan Punia Mataram NTB. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta turun lapangan guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa terdapat aturan yang tidak jelas atau multi-tafsir terkait Bale Mediasi, kurangnya Pembinaan, Pengawasan, Perekrutan, Pertanggungjawaban, Check and Balances, transparansi anggaran yang tidak jelas, dan ketidak jelasan posisi Bale Mediasi secara Ketatanegaraan Daerah NTB karena munculnya Bale Mediasi ‘kecil’ di daerah- daerah. Kemudian konsep Lembaga Non-Struktural Bale mediasi yakni Memberikan laporan pertanggung jawaban secara berkala dan dapat diakses umum, posisi yang jelas Bale Mediasi NTB secara Ketatanegaraan Pemerintahan Daerah NTB, alai Mediasi NTB sebagai Bale Mediasi tunggal di NTB tanpa ada Bale Mediasi ‘kecil’lainnya, Pemerataan petugas harian di seluruh NTB, Standar operasional prosedur Balai Mediasi NTB, Perekrutan Petugas Harian yang serius dan amanah melalui para yudikatif dan ketua lembaga non-struktural.
Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi Agung Setiawan; Ashari Ashari; Khairul Umam; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5833

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
KONSTITUSIONALITAS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Ashari Ashari; Riska Ari Amalia
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 4 No. 1 (2023): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 4 Nomor 1, Maret 2023
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v4i1.539

Abstract

The purpose of this research is to find out the constitutionality of dismissal of judges of the Constitutional Court by the House of Representatives People. This research is a type of normative legal research that uses approach methods with legislation. The research results explain that The move of the House of Representatives towards the Constitutional Court is getting worse shows an attitude of authoritarianism and lawlessness, because the DPR violates the provisions of Article 24 paragraph (1) of the 1945 Constitution (1945 Constitution) which guarantee the existence of the independence of the judiciary power institution, the existence of regulations clear and firm regarding the possibility of dismissing a constitutional judge before the expiration of the term of office is intended to maintain independence and at the same time maintain the independence of judges, for this reason the dismissal of constitutional judges who do not referring to the rules of the Constitutional Court Law can be stated unconstitutional. Actions taken outside the provisions of the norms of Article 23 of the Constitutional Court Law is not in line with the 1945 Constitution because it has the potential to damage and disrupt judicial power as the main stronghold of the rule of law. 
Implikasi Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Dalam Tata Kelola Kepegawaian Setelah Adanya SE Mendagri Nomor 821/5492/SJ Ashari Ashari; Muh.Alfian Fallahiyan; Agung Setiawan; Rahmadani Rahmadani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9279

Abstract

Kebijakan pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah merupakan wujud respon dari pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik selama masa transisi, namun kewenangannya dibatasi dalam tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran, namun melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tanggal 14 September 2022 memberikan persetujuan terbatas kepada penjabat, pelaksana tugas, dan penjabat sementara dalam mengelola kepegawaian daerah, termasuk dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi dan mutasi pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah dan implikasi kewenangannya setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil penelitian adalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri dimana penjabat kepala daerah Provinsi dapat diisi oleh seseorang yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat dan tidak harus dari lingkup Kementerian Dalam Negeri atau pemerintah daerah Provinsi saja, sedangkan Penjabat kepala Daerah bupati/wali kota berasal dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah Provinsi atau Kementerian Dalam Negeri dan ditunjuk oleh Menteri atas usul Gubernur. Sementara implikasi kewenangan Penjabat Kepala Daerah setelah surat edaran dapat mempersingkat rentang kendali kepegawaian sehingga permasalahan kepegawaian di tingkat daerah dapat direspon dengan cepat sebab bila menunggu penandatanganan surat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bakal terlalu lama prosesnya sehingga akan berdampak terhadap pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan daerah.
Co-Authors Abdul Wahab Agung Setiawan Ida Surya Khairul Umam Muh. Suhardi Muh.Alfian Fallahiyan Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Riska Ari Amalia