Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Ebu Kosmas
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Joy Albert Alessandro Nedi; Reny Rebeka Masu; Ebu Kosmas; Hernimus Ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU- X/2012 Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Klemens Ola Gelu; Saryono Yohanes; Ebu Kosmas
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.778

Abstract

Penguasaan terhadap hak atas tanah adat dan hutan adat merupakan salah satu penyebab utama terjadinya konflik kehutanan di Indonesia. Konflik yang sering terjadi adalah ketidakpastian status hak masyarakat adat di kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena produk hukum dikeluarkan oleh pemerintah menempatkan persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi pemerintah sebagai pelaku tunggal, akhirnya pada tanggal 16 Mei 2013, melalui putusan atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif (normative law research). Dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yaitu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Akan tetapi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memperlakukan masyarakat hukum adat secara berbeda dengan subjek hukum yang lain. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturannya tentang haknya atas tanah maupun hutan. (2) Model penyelesaian konflik, Pertama, penyelesaiannya dilakukan langsung dengan pemegang ijin atau pengelola setempat, dengan pembayaran fee atas hasil hutan kayu kepada masyarakat sekitar, kedua adalah menegosiasikan akses atas kawasan hutan berdasarkan fungsi kawasan hutan, ketiga adalah menegosiasikan status tanahnya, dengan menegosiasikan wilayah tertentu dikeluarkan dari kawasan hutan.
Tanggung Jawab Pemerintah Kota Kupang Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Pendapatan Ekonomi Theodorus Andreantoro Hamu; Ebu Kosmas; Saryono Yohanes
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.803

Abstract

Permasalahan yang dihadapi usaha mikro kecil dan menengah adalah faktor internal seperti sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi usaha mikro kecil dan menengah. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah masih belum membuat iklim usaha yang kondusif dalam menumbuhkembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dengan meneliti peristiwa hukum yang terjadi di lapangan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi wawancara, kuesioner dan dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Tanggung jawab Pemerintah Kota Kupang terhadap pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM di Dinas Koperasi Dan UKM Kota Kupang dalam hal Pelayanan dan Pemberdayaan masyarakat sudah berjalan dengan baik namun masih belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. (2) Faktor yang menghambat Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang adalah faktor Sumber Daya Manusia dan faktor Anggaran. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut adalah dalam pemberdayaan masyarakat pelaku UMKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang harus bekerja dengan semaksimal mungkin lebih berperan aktif di lapangan, saling berkoordinasi dengan masyarakat sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada di Kota Kupang.
Co-Authors Hernimus Ratu Udju Joy Albert Alessandro Nedi Klemens Ola Gelu Reny Rebeka Masu Saryono Yohanes Theodorus Andreantoro Hamu