Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
3.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum dan Sosial Politik Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Open Access DRIVERset Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Petitum Law Journal Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Hernimus Ratu Udju
Universitas Nusa Cendana
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Januaristi Bule Logo; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.765

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 mengatur persyaratan perubahan status kelurahan menjadi desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan dilakukan dengan teknik pengumpulan dengan dua cara yaitu: Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan atau dipaparkan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa dalam perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke Kabupaten Sabu Raijua dilakukan dengan sosialisasi peraturan terhadap masyarakat, mengumpulkan prakasa masyarakat, dan melakukan analisis syarat sebagai langkah awal, agar dapat memenuhi persyaratan dan kriteria mengubah status menjadi desa. (2) Ada beberapa faktor penghambat perubahan status kelurahan menjadi desa seperti, kurangnya pegawai kelurahan sehingga pelaksanaan tugas-tugas administratif dan teknis yang diperlukan dalam perubahan status kelurahan menjadi desa menjadi terhambat, ketidaklengkapan dokumen yuridis yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memenuhi kriteria sebagai desa, seperti dokumen kependudukan, peta administrasi, dan sebagainya. dan faktor lainnya adalah dengan adanya moratorium pemberian dan pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan, dan Desa, sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kelurahan Ledeke belum sepenuhnya berjalan.
Kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dan Implikasi Rekomendasinya dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hukum Tata Negara Junan Hastuty Christin Nalle; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i1.768

Abstract

Secara objektif Ombudsman di Indonesia membutuhkan landasan yuridis yang memadai, hal itu menjadi penting karena akan memperkuat dasar operasional keberadaan Ombudsman di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (lybrary research), penelitian ini mengkaji bahan hukum, buku-buku, serta peraturan perundangundangan yang berkaitan erat dengan masalah hukum yang diangkat penulis. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) kedudukan Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah Ombudsman merupakan lembaga secondary atau extra auxiliary, yaitu lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945. (2) Implikasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia adalah tidak dapat memberikan suatu sanksi secara mutlak (execution) kepada penyelenggara negara yang telah mendapatkan rekomendasinya, tetapi hanya sebatas memberikan saran agar penyelenggara negara yang mendapatkan rekomendasi tersebut untuk memperbaiki kinerjanya.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Soba Rade Dan Desa Puu Mawo, Kabupaten Sumba Barat (UU No. 6 Tahun 2014) John Buni Mesa; Hernimus ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 5 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i5.621

Abstract

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup manusia, dan mengatasi permasalahan kemiskinan. Hal ini dapat dicapai dengan memenuhi kebutuhan dasar infrastruktur desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, dan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan infrastruktur di desa melibatkan perubahan yang direncanakan dan disadari melalui tahapan pembangunan. Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian empiris di bidang hukum yang menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi, atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau pelaksanaan hukum. Dalam rangka penelitian ini, informasi diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang dalam pembangunan infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, data sekunder merupakan data pendukung yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemerintah desa di Desa Soba Rade dan Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat belum mampu membagi peran mereka secara efektif dalam merencanakan pembangunan desa. Hal ini menyebabkan masih banyak acara desa yang belum selesai tepat waktu dan banyak rencana pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana. Pemerintah  Desa Soba Rade dan  Pu’u Mawo telah berperan relatif baik karena pembangunan yang dilakukan telah sinkron menggunakan perencanaan pembangunan.  
Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Di Nusa Tenggara Timur Leonardus Juanico Jawa; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah satu-satunya organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di Indonesia. Akan tetapi, pengurus dari KONI tersebut merangkap jabatan dalam menjalani tugas sebagai ketua KONI dan tidak sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun rumusan masalah yakni : Bagaimana Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur, Apa dampak rangkap jabatan dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Apa faktor penghambat Independensi Jabatan Dalam Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Dalam penelitian ini penliti menggunakan metode penelitian normatif empiris, dimana yang dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber : pada data primer, sekunder maupun tersier dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dispora khususnya dibidang olahraga tentunya kami punya program kerja untuk pembinaan olahraga. Salah satu program utama kami yakni Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dengan tujuan agar nantinya mampu meningkatkan prestasi olahraga khususnya cabang olahraga sepakbola di berbagai event dan tentunya sasaran kami yaitu event Porprov karna ini merupakan kegiatan rutin dari Pemprov, Pengawasan mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam sebuah manajemen organiasi, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah dalam pelaksanaan kegiatan tertib, terarah atau tidak. Apabila pelaksanaan kegiatan tidak terarah, maka tujuan yang dimaksud tidak akan tercapai seperti pembekuan organisasi, Penundaan Pendanaan Olahraga, dan Salah satu faktor pendukung terpenting dalam upaya mensukseskan program pembinaan prestasi olahraga khusunya olahraga sepakbola adalah tersedianya dana yang memadai. Berbagai sumber dana alternatif perlu digali dalam upaya memenuhi kebutuhan dana untuk pembinaan cabang olahraga prestasi seperti olahraga sepakbola. Pendanaan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembinaan olahraga sepakbola, cabang olahraga yang memiliki managemen Komunikasi organisasi cabor yang tidak baik, kepengurusan yang tidak baik, tata kelola program kerja yang terukur dan menghasilkan prestasi yang tidak baik dan ketidaksesuaian dengan target Koni Nusa Tenggara Timur dan Rangkap jabatan kepala daerah kini sedang hangat dibincangkan publik, lantaran saat ini dari kasus yang terjadi pada KONI Nusa Tenggara Timur.Kesimpulan dari penelitian diatas yakni : Independensi Jabatan dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia di Nusa Tenggara Timur dalam lingkup keolahragaan akan berjalan kurang baik apabila terjadi hubungan kelakuan yang efektif antara organisasi yang bergerak dibidang yang sama dalam hal ini bidang olahraga sehingga tidak dapat bekerjasama secara efisien dan dengan demikian tugas-tugas dalam organisasi bisa tercapai tujuanya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI (STUDI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PERIKANAN) Petrus Realino Ahas; Josef Mario Monteiro; Hernimus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 6 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i06.607

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui : (1) partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dan (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Adapun metode penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yang bersumber pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosio-legal; pendekatan konseptual; dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Paritisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan dilaksanakan dalam 3 (tiga) bentuk kegiatan, yakni : 1) Pelibatan Tim Pakar Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; 2) Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan; dan 3) Sosialiasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan meliputi : 1) Masyarakat; 2) Koordinasi; 3) Tidak Ada Rapat Dengar Pendapat DPRD Provinsi Dengan Asosiasi Masyarakat Nelayan.
Kedudukan Dan Peran Fungsionaris Adat Dalam Pembangunan Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur Samsida Ahmad; Saryono Yohanes; Hernimus Ratu Udju; Siti Ainul Kholipah
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.627

Abstract

Desa Ondorea merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam memelihara dan  memanfaatkan  kekayaan desa dalam pembangunan dan kesejahteraan  masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  lapangan (kualitatif)  yang dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan wawancara dari narasumber-narasumber yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Kedudukan fungsionaris adat Desa Ondorea sebagai pembantu pemerintah desa, sebagai wadah permusyawaratanuntuk membantu menyelesaikan persoalan dan sebagai pihak yang mengambil bagian dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya yakni  kepala suku dan mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing-masing dalam pembangunan desa, kepala suku menjalankan perannya sebagai pihak yang ikut bagian dalam musyawarah pembangunan desa dan ikut sertadalam pelaksanaan pembangunan desa sedangkan mosalaki yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian konflik dalam masyarakat.(2)Faktor penghambat peran fungsionaris adat saat pembangunan desa adalah kurangnya komunikasi, kurangnya kesadaran hukum dan kurangnya partisipasi fungsionaris adat.
Menjaga Tata Tertib Berkendaraan Sepeda Motor: Implementasi Polres Rote Ndao Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Charly Yosua Radja Kana; Saryono Yohanis; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.628

Abstract

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Rote Ndao belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah implementasi tugas kepolisian resort kebupaten Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor dan hambatan yang dialami kepolisian resort Rote Ndao dalam menjamin kepastian tata tertib berkendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Rote Ndao. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas resort Rote Ndao. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam menjamin kepastian tata tertib berkendaraan sepeda motor. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik Analisis data yang digunakan yaitu semua informasi yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode yuridis deskriptif kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan tahap memperlihatkan teori, asas, dan kaidah hukum yang ditinjau daru Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka kepolisian resort Rote Ndao sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaan bermotor, serta pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi.
Keberadaan Kasta Dalam Masyarakat Adat Di Sumba Timur Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Elsy Sonastry Rambu Amma; David Y. Meyners; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.629

Abstract

Hasil Penelitian ini menunjukan bahsa sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) di Kampung Raja Prailiu sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini, karna adanya sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) sehingga adanya kontraversi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sistem Maramba/Ata (Raja/Budak) yang memiliki aturan dan mekanisme adat tersendiri sehingga belum adanya pembebasan Hak Asasi Manusia yang utuh dalam hal ini belum adanya kemerdekaan pikiran, hati nurani dan beragama. Keberadaan kasta ini masih sangat kental sehingga membuat pemerintah masih sangat sulit untuk merespon masyarakat adat dan membuat pemerintah masih kesulitan untuk melakukan penyuluhan kemasyarakat setempat.
Kajian Yuridis Terhadap Asas Transparansi Penggunaan Dana Reses Anggota DPRD Kota Kupang Periode 2019-2023 Joy Albert Alessandro Nedi; Reny Rebeka Masu; Ebu Kosmas; Hernimus Ratu udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.630

Abstract

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mengetahui dan menganalisis asa transparansi penggunaan dana ress anggota DPRD Kota Kupang maka diharapkan agar masyarakat luas dapat mengetahui apa itu reses dan apa saja yang dilakukan oleh para Anggota Dewan pada masa reses tersebut. Untuk apa dan bagaimana pelaksanaan reses dilakukan dan bagaimana agar masyarakat memahami dan mengerti tentang reses. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan sifat deskriptif yang menggambarkan fenomena yang ada berdasarkan kenyataan dalam hal ini menyangkut transparansi penggunaan dana reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024. Hasil penelitian adalah Melalui Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kota Kupang periode 2019-2024 Dapil Maulafa cukup efektif, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Merupakan suatu hal yang bersifat wajib yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah tidak diatur secara tehnis hanya diatur tentang masa dan batas pelaksanaan reses dan reses dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Dampak dari asas transparansi menunjukkan bahwa hasil dan realisasi reses anggota DPRD sudah terakomodir sehingga masyarakat sudah merasakan realisasi dari reses sebagai wadah aspirasi mereka. Fenomena ini menjadikan tingkat kehadiran masyarakat semakin bertambah karena menganggap reses itu penting.
Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur) Novita Anastasia Banunaek; Yohanes Tuba Helan; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.635

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
Co-Authors Albertus Tapuk Parus Aloysius Gonzaga T'ek Apliana P. R. P. L. Zogara Arnoldus R. M. Klau Aryana Ruthstine Heo Bella Octavia Bole Padi Charly Yosua Radja Kana Cyrilius W.T. Lamataro David Y. Meyners David Y. Meyners Ebu Kosmas Elisabeth Morib Elsy Sonastry Rambu Amma Fesly Terfena Leoh Fesly Terfena Leoh Januaristi Bule Logo Jeckson Hapu Mbay John Buni Mesa Josef Mario Monteiro Joy Albert Alessandro Nedi Julius Ricky Rivaldo Ata Banafanu Junan Hastuty Christin Nalle Keleb William Jefferson Awang Kotan Y Stefanus Leonardus Juanico Jawa Muh. Rezha Rasyid Novita Anastasia Banunaek Petrus Realino Ahas Rafael R. Tupen Rafael R. Tupen Raymond Leonard Muloko Renaldo Lutu Reny Rebeka Masu Samsida Ahmad Saryono Yohanes Saryono Yohanis Siprianus Dor Siti Ainul Kholipah Trywels Jido A. Johgandhy Penu Weo Yohanes G.Tubahelan Yosef Mario Monteiro Yosef Mario Monteiro