Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Rafael R. Tupen
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Raymond Leonard Muloko; Rafael R. Tupen; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.800

Abstract

Efektivitas pengelolaan retribusi tempat khusus parkir tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah sebagai penyusun kebijakan. Hal ini dikarenakan kontribusi penerimaan retribusi tempat khusus parkir cukup penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sikka setiap tahunnya. Mengingat pentingnya pemungutan retribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka di perlukan kajian untuk sistem pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mana datanya diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Lokasi penelitian tersebut adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Sikka adalah: Tata cara pemungutan retribusi parkir, Pelaksanaan program kerja di bidang perparkiran dan Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Retribusi Parkir. (2) Faktor penghambat pemungutan retribusi tempat khusus parkir meliputi: Petugas Pemungutan yaitu, Kualitas dan Jumlah Kesadarannya serta Kesadaran hukum masyarakat dan Sarana Prasarana.
Pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Serta Tugas Pembantuan Kepada Camat Malaka Barat Arnoldus R. M. Klau; Rafael R. Tupen; Hernimus Ratu Udju
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.802

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah legalitas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan serta Tugas Pembantuan oleh Camat Malaka Barat tanpa pelimpahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelimpahan Urusan Pemerintahan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, serta Tugas Pembantuan dari Bupati Malaka kepada Camat Malaka Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Dan untuk mengetahui dampak pelimpahan urusan pemerintahan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta tugas pembantuan yang belum didistribusikan tetapi telah dilaksanakan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris, dengan pendekatan sosiologis (socio-legal research) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya dampak pelimpahan wewenang terhadap legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan, masuk kategori kuat dan signifikan, karena ditentukan oleh keinginan politik bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada camat dan kemauan politik bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat. Adanya dampak yang demikian menunjukkan bahwa di antara pelimpahan wewenang dan legalitas pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan terbentuk suatu hubungan hukum yang bermakna apabila pelimpahan wewenang secara de jure tidak dilaksanakan maka pelaksanaan urusan tersebut dapat dijustifikasi cacat hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui kewenangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dikategorikan mal-administrasi.
Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Aderytho Djulyanz MC Ratukore; Kotan Y. Stefanus; Rafael R. Tupen
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i7.644

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peraturan daerah lainnya, yakni: penyiapan perumusan kebijakan, pengorganiasian, pemantauan dan evaluasi, kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi tersebut belum spesifik dengan pengaturan fungsi yang sejalan dengan asas pembentukan peraturan daerah serta pengaturan fungsi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2) Implikasi pengaturan terhadap fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah, yakni mampu terwujud pengaturan yang mempedomani pelaksana atauran berimplikasi lanjutan secara yuridis pada kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan untuk memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal.
Co-Authors Aderytho Djulyanz MC Ratukore Arnoldus R. M. Klau Hernimus Ratu Udju Kotan Y. Stefanus Raymond Leonard Muloko