Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum AGRIKAN Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan Jurnal Jatiswara COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Kotan Y. Stefanus
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
CODE OF ETHICS URGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN INDONESIA Jeremia Alexander Wewo; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lili Pekuwali
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744

Abstract

The mirror of state of democracy is election. Three institutions that organize General Election include General Election Commission, Election Supervisory Agency and Election Organizer Ethics Council. This study applies normative legal method. Code of Ethics constitutes significant meaning in every General Election for governing the General Election organizer to have integrity and high dedication. Code of Ethics and law in general election are inseparable; Code of Ethics is the guidelines for the election organizer to act and behave while the law is the foundation of a General Election implementation. In order to realize a democratic and quality General election then a General election process must be based on Code of Ethics and law.Keywords: General election, election organizer, Code of Ethics, law
Dampak Kebijakan “Revolusi Pertanian Malaka” Terhadap Produktivitas Ekonomi Masyarakat Kabupaten Malaka NTT Matilde Niis Seran; Nursalam Nursalam; Kotan Y. Stefanus
Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan Vol 12, No 1 (2019)
Publisher : Sangia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.982 KB) | DOI: 10.29239/j.agrikan.12.1.43-50

Abstract

MKabupaten Malaka merupakan daerah otonomi baru yang dipandang potensial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian. Kebijakan pemerintah kabupaten Malaka secara khusus difokuskan untuk mendorong pembangunan sektor pertanian secara cepat melalui program Revolusi Pertanian Malaka (RPM). Dampak kebijakan RPM di Kabupaten Malaka belum diketahui. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak kebijakan RPM dan  faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan RPM dalam mengembangkan produktivitas ekonomi masyarakat Malaka. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif sederhana. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan kriteria yang menganut azas penentuan lokasi dengan pertimbangan tertentu atau purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program RPM sejak tahun 2016 terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan produksi pertanian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak lain yaitu peningkatan performa agronomis (padi, jagung, dan bawang merah) yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan RPM antara lain faktor internal (pengetahuan, ketrampilan sikap petani dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh program RPM)  dan faktor eksternal (iklim, ketersediaan pupuk, teknologi anjuran tata dan jarak tanam padi, tenaga kerja tanam, inovasi untuk tanam jagung  double track, produksi pertanian bersifat musiman dan daya tahan simpan (bawang merah) pasca panen dan pemasaran.
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Kevy Listiana Fransiska Taneo; Yohanes G.Tubahelan; Kotan Y. Stefanus
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.986 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.221

Abstract

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman NTT dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, (2) Faktor apasajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada data dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukan, pelayanan pengaduan di Ombudsman NTT mengikuti standar pelayanan yang disusun mengacu pada UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU NO 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khusus untuk penanganan pengaduan Ombudsman NTT membuat peraturan internal yang dikenal dengan nama Peraturan Ombudsman (PO) NO. 27 Tahun 2017 tentang penanganan pengaduan. Beberapa prinsip pelayanan yang harus dijunjung oleh instansi atau lembaga penyedia pelayanan dengn memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif , Keseimbangan hak dan kewajiban. Hambatan yang sering dihadapi oleh ombudsman perwakilan NTT dalam menuntaskan permasalahan maladministrasi adalah terkait dengan beberapa faktor di bawah ini: Sumber Daya Manusia, Sumber daya merupakan bagian paling penting dalam suatu pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT, tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam sistem pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT akan menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT; Kepemimpinan, Kepemimpinan dalam suatu organisasi memang selalu dimulai dari sistem peranan yang formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi; Faktor Sosial, Faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Ombudsman adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang tindakan mal administrasi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT.
Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah ( Studi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Alor) Epafras Jibrael Kidengsing; Kotan Y. Stefanus; Hernumus Ratu Udju
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.597

Abstract

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menjalankan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Salah satu sumber keuangan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Kehadiran Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membuka peluang besar kepada daerah dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimanakah pengaturan sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam mendukung Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? (2) Bagaimanakah implikasi pengaturan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) terhadap Otonomi Daerah di Kabupaten Alor? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris. Aspek dalam penelitian ini diantaranya UU tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dan Sistem pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Alor. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Undang-undang tentang pemerintahan daerah terus mengalami perubahan sejak proklamasi kemerdekaan, perubahan terkhir dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan krusial dari Undang-undang tersebut yaitu tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemkab Alor telah membentuk empat perda dan satu perbup tentang pajak daerah dan retribusi daerah guna untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi. (2) Dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dilaksanaan oleh salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yakni Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam peranan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, laporan dan evaluasi. Dan Peraturan Bupati Alor Nomor 47 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Pengaturan Struktur Organisasi Dan Perangkat Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Apolonius Mardi Pelealu; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.598

Abstract

Kecamatan Borong merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur. Kecamatan Borong memiliki posisi yang strategis dalam pelayanan administratif pemerintahan, hal ini dikarenakan Kecamatan Borong menjadi pusat dari pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur. Melihat posisi tersebut, tentunya intensitas pelayanan dan dinamika bermasyarakat akan banyak ditemukan di Kecamatan Borong sehingga dibutuhkan pelayanan yang efisien dan terbuka. Untuk memberikan pelayanan yang efisien dan terbuka dibutuhkan struktur organisasi yang baik serta dibutuhkan kinerja perangkat kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Apakah pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong mendukung pelayanan masyarakat? (2) Apakah struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong sejalan atau searah dengan realitas kebutuhan penyelenggaraan pemerintah kecamatan?Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian yuridis empiris. Aspek penelitian yang digunakan yaitu: Pengaturan struktur dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong dalam mendukung pelayanan masyarakat dan kesesuaian struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong dengan realitas kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong. Metode pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Responden dalam penelitian ini adalah Camat Borong, Sekertaris Camat, Staf Pegawai Kecamatan Borong, Masyarakat Kecamatan Borong. Teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan struktur organisasi dan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan Borong belum begitu mendukung pelayanan masyarakat hal tersebut dapat dilihat dari kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. (2) Struktur organisasi dan perangkat Kecamatan Borong belum begitu mendukung dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Borong hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi seperti pengembangan potensi di wilayah pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan fungsi koordinasi Kecamatan Borong yang belum melaksanakan secara baik terkait program yang direncanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Penyelesaian Konflik Internal Dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal Dalam Partai Demokrat) Johanchris Bryan Adam; Kotan Y. Stefanus; Ebu Kosmas
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.599

Abstract

Tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui penyelesaian konflik internal dalam Partai Demokrat. Dan untuk mengetahui konflik Internal dan penyelesaiannya mendukung prinsip Demokrasi di Indonesia. Lokasi penelitian Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini adalah tipe normatif yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. tetapi, untuk mendukung penelitian normatif tersebut dilakukan juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji tentang “Penyelesaian Konflik Internal dalam Partai Politik (Studi Kasus Konflik Internal dalam Partai Demokrat). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa: (1) Latar belakang timbulnya konflik Internal Partai Demokrat antara Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko antara lain: a). Pengangkatan Agus Harimurti Yudhoyono Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 pada Kongres ke-V Partai Demokrat . b). Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD). c). Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (2) Mekanisme Penyelesaian konflik internal Partai Demokrat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik: Mahkamah Partai Demokrat. Gugatan Kubu Agus Harimurti Yudhoyono dan Kubu Moeldoko ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat Keputusan (SK) Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham).
Pengaturan Penggunaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Rio Maksi Arifin Ndoluanak; Kotan Y. Stefanus; Cyrilius W. T. Lamataro
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 02 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i02.826

Abstract

Salah satu indikator pembangunan desa dapat dilakukan dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa berfungsi untuk pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan insfrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan ekonomi masyarakat desa. Dana desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proposional. Alokasi dana desa diambil dari 10% dari dana APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa dapat dilakukan dengan dana desa dapat dilakukan dengan dana desa. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di desa Helebeik belum terlaksanakan dengan baik dan belum sesuai dengan perundangperundangan desa yang ada. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur desa masih banyak yang kurang. Daris bidang pemberdayaan masyarakat juga bisa dikatakan pemerintah desa kurang memperhatikan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak merasakan dampak positif dari desa itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tentang ketepatan penggunaan desa di Desa Helebeik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan pendekatan empiris dengan aspek penelitian Pengaturan Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa dan Konsekuensi hukum dalam penggunaan dana desa. Hasil penelitian yaitu: 1) Pengaturan penggunaan dana Desa di Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao Proses meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Helebeik telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. 2) Berdasarkan hasil penelitian keabsahan dan ketepatan penggunaan dana desa sudah berjalan sesuai dengan baik dimana dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.
Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT Dalam Menyusun Rancangan Peraturan Daerah Aderytho Djulyanz MC Ratukore; Kotan Y. Stefanus; Rafael R. Tupen
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 7 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i7.644

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekertariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan peraturan daerah lainnya, yakni: penyiapan perumusan kebijakan, pengorganiasian, pemantauan dan evaluasi, kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan provinsi dan kabupaten/kota. Fungsi tersebut belum spesifik dengan pengaturan fungsi yang sejalan dengan asas pembentukan peraturan daerah serta pengaturan fungsi sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan., 2) Implikasi pengaturan terhadap fungsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT dalam menyusun rancangan peraturan Daerah, yakni mampu terwujud pengaturan yang mempedomani pelaksana atauran berimplikasi lanjutan secara yuridis pada kualitas dan kuantitas Perda yang dihasilkan untuk memberikan pelayanan publik dan pemerintahan yang optimal.
Pengaturan Pemilihan, Pemberhentian, Serta Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 Mourest Aryanto Kolobani; Kotan Y. Stefanus; Saryono Yohanes
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 4 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu (INPRESS)
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research examines the Arrangements for the Election and Dismissal of Village Heads, as well as the Juridical Consequences for the Results of Village Head Elections in East Flores Regency in the Village Head election which will be held in 2021. The research objective is to find out and analyze: 1). Arrangement of Procedures for Election and Dismissal of Village Heads in East Flores Regency, 2). To find out and analyze the juridical consequences of the results of the Village Head Election in 2021 in East Flores district. The research method used is normative research using various secondary legal materials by combining materials from books and laws and regulations, legal theory, and expert opinions. The results of the study that 1). The implementation of village head elections in East Flores Regency during the Covid-19 pandemic used Regional Regulation of East Flores Regency Number 3 of 2020 from the preparation stage, nomination stage, voting stage and determination stage without accommodating Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020, 2). In the village head election stage in East Flores Regency in 2021, it is not in line with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 which has resulted in the procedure for forming laws and accommodate regulations both philosophically, juridically and sociologically being formally flawed. Suggestions from the author, namely, in the preparation of Regional Regulations in the future it must the values ​​contained in the Minister of Home Affairs Regulations and the applicable laws and regulations so that in the preparation of Regional Regulations soyogia does not conflict with higher regulations.
Co-Authors Aderytho Djulyanz MC Ratukore Apolonius Mardi Pelealu Cyrilius W. T. Lamataro Ebu Kosmas Epafras Jibrael Kidengsing Hernumus Ratu Udju Jeremia Alexander Wewo Johanchris Bryan Adam Kevy Listiana Fransiska Taneo Matilde Niis Seran Mourest Aryanto Kolobani Nursalam Nursalam Rafael R. Tupen Rio Maksi Arifin Ndoluanak Saryono Yohanes Umbu Lili Pekuwali Yohanes G.Tubahelan