Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Nadya Frisca Delicia
Universitas Tarumanagara
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementation of the Carbon Tax Policy in Indonesia: Concepts and Challenges Towards Net Zero Emissions 2060 Juan Matheus; Nadya Frisca Delicia; Rasji
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 1 (2023): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v7i1.6464

Abstract

The current increase in the earth's temperature and significant climate change have a negative impact on the sustainability of all living things. Indonesia is one of the countries that is committed to suppressing greenhouse gas production through a carbon tax policy regulated in the Law on Harmonization of Tax Regulations as a net zero emission instrument. However, until now, this carbon tax policy has not been realized by the government because it is hindered by several factors, such as unclear plans for implementing carbon tax implementation and determining effective tax rates due to limited resources and inadequate capacity. This study aims to examine the concepts and challenges of implementing a carbon tax as a net zero emission instrument after the enactment of the Tax Harmonization Law in Indonesia. The research method used is normative-juridical, with a statutory approach and a conceptual approach using secondary data obtained through library research. Based on research results, the implementation of a carbon tax in the national tax agency is considered very important and must be carried out immediately to restore environmental damage due to carbon dioxide emissions, which have been agreed to be reduced by 29% in 2030 and achieve net zero emissions in 2060. Therefore, the government needs to immediately finalize derivative regulations regarding the carbon tax mechanism and other accompanying policies so that every carbon produced can be taxed to increase national tax efficiency.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Novianti Lestari; Nadya Frisca Delicia; Evelyn Hartono; Jeane Neltje Selly
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 6 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i6.2023.2871-2878

Abstract

Era globalisasi berkembang sangat pesat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, pola kehidupan masyarakat Indonesia berkembang akibat perkembangan teknologi yang kian hari meningkat. Dalam bidang teknologi informasi internet, ekonomi dunia mulai berkembang menjadi yang sering disebut dengan digital economy atau ekonomi digital. Perdagangan secara online atau e-commerce mempunyai karakternya sendiri dalam bidang perdagangan. E-commerce diartikan sebagai semua transaksi jual beli atas produk atau jasa yang memanfaatkan penggunaan media elektronik. Dengan adanya kemajuan tersebut, pemasaran produk memperoleh dampak positif karena menjadi lebih mudah, hemat biaya, dan efisiensi waktu. Namun, hal yang harus ditinjau lebih lanjut adalah kerugian yang diderita konsumen akibat dampak negatif yang disebabkan oleh e-commerce. Upaya perlindungan konsumen sendiri masih berbasis dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perdagangan e-commerce berbasis internet dan digital, sehingga landasan hukum juga dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai perdagangan, jika terjadi sengketa maka juga akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Co-Authors Evelyn Hartono Jeane Neltje Selly Juan Matheus Novianti Lestari Rasji