Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

7.085

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunikasi Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia Bina Hukum Lingkungan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal on Education Awang Long Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Revolusi Indonesia Jurnal Kewarganegaraan COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Prosiding Seri Seminar Nasional Bina Hukum Lingkungan QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health Innovative: Journal Of Social Science Research JLEB: Journal of Law, Education and Business Rechtsnormen Journal of Law MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur

Rasji

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Author-ID : 4120202

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Pandangan dan Pengaturan Hukum Tata Negara Serta Peran Negara dalam Pandemi Covid-19 Anggian Cassilas; Rasji Rasji
Jurnal Revolusi Indonesia Vol 2 No 4 (2022): Jurnal Revolusi Indonesia
Publisher : Fenery Library

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1235/jri.v2i4.260

Pandemi Virus Corona (Covid-19) memberi dampak yang sangat serius dan merugikan yang dapat dirasakan oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia tentunya. Dampak yang dirasakan oleh Indonesia adalah masalah kesehatan yang mengakibatkan banyak masyarakat yang terkontaminasi virus sampai kepada keadaan yang lebih parah yaitu meninggal. Selain dari keadaan masalah kesehatan, berimplikasi juga pada sektor perekonomian yang memburuk yang secara langsung berdampak pada masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peraturan baru untuk menuntun dan merubah kehidupan manusia sampai kembali pulih dalam keadaan normal. Indonesia sebagai negara hukum haruslah menjamin kepastian dan perlindungan masyarakatnya secara hukum melalui penanganan dalam suatu regulasi atau peraturan yang baru. Peran pemerintah dan negara sangat diperlukan dalam menangani pandemi dalam segi hukum tata negara. Mengingat bahwa pandemi Covid-19 termasuk ke dalam keadaan darurat nasional, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 12 UUD 1945 memberikan wewenang kepada presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency dan ditetapkan dengan undang-undang.

PENEGAKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KONSERVASI FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP Yuwono Prianto; Benny Djaja; Rasji SH; Narumi Bungas Gazali
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 1 (2019): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKKetentuan Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mereduksi pesan moral dan mengakibatkan inkonsistensi kaidah hukum secara vertikal terhadap Pasal 33 ayat 3, Pasal 18, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 juga menganulir kewenangan Pemda Tingkat II di bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba meningkatkan konsekuensi kerusakan lingkungan dan berdampak pada terpinggirkannya perlindungan hukum bagi rakyat kecil yang karena keterbatasan melakukan usaha pertambangan tanpa izin yang diancam sanksi pidana sesuai Pasal 158. Artikel ini didasarkan metode penelitian hukum empiris sosiologis untuk mendapatkan data primer melalui observasi dan wawancara di 6 desa berbeda kecamatan yang ditetapkan secara purposive. Penegakan hukum pertambangan tanpa izin di Kabupaten Kuningan lebih bersifat persuasif kompromis, belum berdampak secara signifikan terhadap fungsi lingkungan karena berkurangnya tekanan penduduk. Perlu dilakukan pemberdayaan hukum kepada mereka agar dapat menggeser mata pencahariannya ke sektor pariwisata kuliner. Kata kunci: fungsi lingkungan; pertambangan ilegal; penegakan hukum. ABSTRACTThe provisions of Article 14 Paragraph 1 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government have reduced the moral message and resulted in vertical legal inconsistencies with Article 33 paragraph 3, Article 18, and Article 18A of the 1945 Constitution also annulling the authority of the Level II Regional Government in mining sector based on Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal increases the consequences of environmental damage and results in the marginalization of legal protection for small people who due to limitations in conducting mining businesses without permits are threatened with criminal sanctions in accordance with Article 158. This article is based on sociological empirical legal research methods for get primary data through observation and interviews in 6 different villages determined purposively. Mining law enforcement without permits in Kuningan Regency is more persuasive in nature, not yet having a significant impact on environmental functions due to reduced population pressure. Legal empowerment needs to be done for them to be able to shift their livelihoods to the tourism culinary sector.Keywords: environmental function; illegal mining; law enforcement.

Considering the Effectiveness of Circulars: Finding Alternative of Medium Public Communication Rasji Rasji; Sinta Paramita; Nigar Pandrianto
Jurnal Komunikasi Vol 14, No 1 (2022): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v14i1.18185

Indonesia has laws and regulations that regulate people's behavior. Therefore, the government must communicate effectively with the community, so that they can obey it. In order for the implementation of legislation to be more effective, the government issues circulars addressed to the public. This circular contains technical information or messages that need to be carried out by the public. This article discusses the effectiveness of government legal communication to the public through circulars. This research approach is quantitative by conducting surveys and normative observations of secondary data in the form of circulars, expert views from various references, and regulations related to circulars. The results showed that the government's legal communication to the public through circulars was mostly effective. This is because circulars made by government officials are more of a regulatory nature (as a regulation), and a small part are stipulating (as a stipulation). This circular is a one-sided message from government officials to other officials or the general public as communicants. The nature of regulating circular letters can be in the form of orders or recommendations that are mandatory or which can be carried out by the communicant. However, the public has the right not to implement the government's message if the contents of the circular contradict the applicable regulations. This is done through a judicial review process. However, in general, government circulars are understood, accepted and implemented by the public

Analisis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Kasus Hutang Piutang (Studi Putusan Nomor: 10/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2021) Sylviana Sylviana; Rasji Rasji
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : CV. Ridwan Publisher

Setiap orang ingin memenuhi semua kebutuhan hidupnya, namun tidak semua kebutuhannya mudah dipenuhi dengan mudah. Berbagai cara dilakukannya, yang salah satunya adalah dengan cara berhutang pada orang lain. Dua orang melakukan hutang piutang yang diikat dengan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) formalitas yang dibuat oleh notaris dengan jaminan sertifikat hak atas tanah. Kemudian sertifikat hak atas tanah tersebut telah dibalik nama kepemilikannya, sehingga menjadi hak milik atas tanah beralih dari orang berhutang ke orang yang berpiutang. Hal ini merugikan pihak yang berhutang. Melalui putusan nomor10/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menyatakan notaris telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris. Permasalahannya adalah apakah dengan adanya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, PPJB formalitas dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Permasalahan ini telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa notaris yang membuat PPJB formalitas telah melanggar tugasnya sebagai notaris. Notaris telah salah membuat PPJB formalitas, karena itu PPJB formalitas memiliki cacat hukum, sehingga tidak memiliki kebenaran hukum. Pihak yang berhutang dapat mengajukan gugatan pembatalan PPJB formalitas kepengadilan dan pengadilan berwenang membatalkan PPJB formalitas.

PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT Rasji Rasji
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v3i2.9842

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAHAN DESA DALAM TEKNIS PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Gunardi Gunardi; Rasji Rasji
Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 3 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jbmi.v4i3.17430

The village government has the duty and authority to regulate and manage village government affairs. The goal is that the village government is able to carry out village government affairs well, so that the village government can create the welfare of the village community. Likewise, the village government in Indramayu Regency is obliged to carry out these duties and authorities. One of the important aspects that must be possessed by village government officials is their ability to make various decisions related to the implementation of their duties and authorities and to solve various problems they face. The village government in Indramayu Regency still does not understand technically the correct and appropriate decision making in accordance with applicable regulations. What are the efforts to develop village government human resources so that they are technically able to make decisions properly and correctly? That is the problem that the village government needs to overcome through community service activities with the theme "Development of village government human resources in technical decision making in Indramayu Regency". The goal is that village government officials are able to make decisions properly and correctly. The method used is the lecture method and technical guidance in making decision letters. The results of community service activities show that village government resources are increasingly understanding and able to make decisions properly and correctly in accordance with applicable regulations. The conclusion is that this activity has been able to develop the human resource capacity of the village government apparatus, so that the village apparatus is able to make decisions properly and correctlyABSTRAK:Pemerintah desa mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa. Tujuannya adalah agar pemerintah desa mampu menjalankan urusan pemerintahan desa dengan baik, agar pemerintahan desa dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa. Demikian juga pemerintah desa di Kabupsten Indramayu wajib melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Salah satu aspek penting yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah desa adalah kemampuannya untuk membuat berbagai keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnnya serta untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Pemerintah desa di Kabupaten Indramayu masih belum memahami secara teknis pembuatan surat keputusan yang benar dan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa agar secara teknis mampu membuatan surat keputusan dengan baik dan benar? Itulah permasalahan yang perlu atasi oleh pemerintah desa melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa dalam teknis pembuatan surat keputusan di Kabupaten indramayu”. Tujuannya adalah agar aparatur pemerintahan desa mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan pembimbingan secara teknis pembuatan surat keputusan. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukan sumber daya pemerintah desa makin memahami dan mampu membuat surat keputusan secara baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesimpulannya adalah kegiatan ini telah mampu mengembangkan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa, sehingga aparatur desa mampu membuat surat keputusan dengan baik dan benar.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 PADA PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU Rasji Rasji; Gunardi Gunardi
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol 4, No 2 (2020): Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jmishumsen.v4i2.9926.2020

Indonesia has enacted Law Number 12 Year 2011 concerning the Formation of Legislation. Village regulation is one of the laws and regulations established by the village and its formation must refer to this law. How is the implementation of Law Number 12 Year 2011 in the practice of forming village regulations in Indramayu Regency? What are the obstacles in implementing Law No.12 of 2011 on the formation of village regulations? This problem has been investigated using empirical research methods. The aim is to determine the implementation of Law No.12 of 2011 on the formation of village regulations. The results of this study indicate that Law Number 12 of 2011 has not been implemented properly in the formation of village regulations. The obstacle is that village government officials do not have knowledge of the formation of village regulations. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan desa adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh desa dan pembentukannya harus mengacu pada undang-undang tersebut. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada praktik pembentukan peraturan desa di Kabupaten Indramayu? Apa yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pembentukan peraturan desa? Permasalahan tersebut telah diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris. Tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terhadap pembentukan peraturan desa. Hasil penelitian ini menunjukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 belum diimplementasikan dengan baik pada pembentukan peraturan desa. Kendalanya adalah aparatur pemerintah desa belum memiliki pengetahuan tentang pembentukan peraturan desa.

PEMANGKASAN HUKUMAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN GENDER DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM Shintamy Nesyicha Syahril; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Corruption is an extraordinary crime that is detrimental to state finances and violates the social and economic rights of the community at large. Cases of corruption in Indonesia are increasing so that penalties are needed that create a deterrent effect for the perpetrators so that they can prevent corruption in the future. However, there is a court decision that reduced criminal penalties for perpetrators of corruption based on gender. If viewed from the perspective of legal philosophy, then there should be justice in the law. Justice according to Aristotle emphasizes the principle of equality and proportionality, while according to Bentham, justice must achieve the greatest happiness for the people. Basically justice is a concept of assessment by giving to anyone according to what is their right, namely by acting proportionally and not violating the law. Based on the judge's consideration, it raises many questions about whether the justice which is the objective of the law has been achieved. If viewed from the perspective of legal philosophy, both from the flow of natural law and utilitarianism, then this decision does not achieve the goal of law. Justice must pay attention to the right to legal protection and the right to equality before the law. However, with the gender bias, justice is not achieved. The decision related to reduced penalties for criminal acts of corruption based on gender has indirectly discriminated against other genders. On the one side, the decision seems to be concerned with the human rights, but on the other side, it ignores the rights of citizens who have been deprived of them. Judges in making a decision need to understand the concept of justice, so that it will produce a good legal product.Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat sehingga diperlukannya hukuman yang membuat efek jera bagi para pelaku sehingga dapat mencegah tindak pidana korupsi kedepannya. Namun, terdapat putusan pengadilan yang memangkas hukuman pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender. Jika dilihat dari perspektif filsafat hukum, maka seharusnya di dalam hukum terdapat suatu keadilan. Keadilan menurut Aristoteles menekankan pada prinsip kesamaan serta proporsionalitas, sedangkan menurut Bentham, keadilan harus mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proposional dan tidak melanggar hukum. Atas pertimbangan hakim tersebut, menimbulkan banyak pertanyaan tentang apakah keadilan yang menjadi tujuan hukum tersebut telah tercapai. Jika dilihat dari persperktif filsafat hukum, baik dari aliran hukum alam maupun utilitarianisme, maka putusan ini tidak mencapai tujuan hukum. Keadilan memang harus mempertimbangkan hak perlindungan hukum serta hak perlakuan yang sama di hadapaan hukum. Namun, dengan adanya bias gender tersebut, maka keadilan tidak tercapai. Putusan terkait pemangkasan hukuman terhadap pidana pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan gender tersebut secara tidak langsung telah mendiskriminasi gender lainnya. Putusan tersebut di satu sisi terlihat mementingkan hak asasi manusia yang dimiliki terdakwa, namun di sisi lain justru mengabaikan hak warga negara yang telah dirampas. Hakim dalam membuat suatu putusan perlu memahami konsep keadilan, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang baik.

IMPLEMENTASI HAK TRADISI DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG DESA PADA TRADISI MAYSARAKAT DESA DI KECAMATAN LELEA KABUPATEN INDRAMAYU Gunardi Gunardi; Rasji Rasji
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The Law on Villages regulates and recognizes the traditional rights of village communities as living rights, which can be implemented and maintained by village communities. These traditional rights need to be implemented in government and village community life. One of the village communities who have many traditional rights is the village community in Lelea District, Indramayu Regency. How is the implementation of traditional village rights in the Law on Villages in rural communities in Lelea District, Indramayu Regency? The problems mentioned above have been investigated through normative legal research methods and empirical legal research. The results of the study illustrate that the Indramayu Regency Government has implemented traditional village rights into Regional Regulation Number 4 of 2017 concerning Village Government. Furthermore, these traditional rights are implemented in the practice of village community life, for example in the village community of Lelea District, Indramaayu Regency. The form of implementation is that local, sub-district and village governments allow village communities to carry out their traditional rights, for example the celebration of Ngarot culture, Alms of the Earth, Alms of visiting, celebration of Mapag Sri, and others. The results of the research are very useful for the development of rural legal science and rural communities in implementing and maintaining their traditional rights.

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN KEKAYAAN DALAM PEMENANGAN PEMILIHAN KUWU DI INDRAMAYU TAHUN 2021 Rasji Rasji; Benny Djaja; Agung Valerama
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

In 2021 the Indramayu Regency Government will hold simultaneous kuwu elections in 171 villages. The community welcomed the village democracy party. Kuwu candidates competed quite fiercely in an effort to win their nomination. Kuwu candidates used various methods, including using their wealth in order to win in the kuwu election. What are the legal aspects of the use of assets in winning the Kuwu election in Indramayu in 2021? This problem is interesting to study, with the aim of knowing the legal aspects related to the use of the assets of prospective kuwu in the election of kuwu in Indramayu Regency in 2021. These problems were investigated using normative legal research methods supported by empirical legal research methods. The data collection technique uses a literature study technique on legislation and legal doctrine, which is supported by interview techniques with informants who have competence with the implementation of kuwu elections. The results of the study describe the use of the assets of prospective kuwu in an effort to win the election of kuwu in Indramayu Regency in 2021 containing aspects of state administrative law, aspects of private law, and does not contain aspects of criminal law.

Co-Authors Agatha Augustin Agung Valerama Agung Valerama Akmal Risqi Yudhianto Pratama Alex Oktavian Anastasia Regita Rintan Sahara Angelia Angelia Anggian Cassilas Arief Dermawan Singhs Arya Salwa Wardana Benny Djaja Benny Djaja Brilian Lawyer Briyan Dustin Calvita Calvita Chanandika Dafri Widagdo Cindy Laurencia Clarissa Aurelia Susanto Daniel Hasudungan Nainggolan Dave Hamonangan Dwi Indriyanie Ela Suryani Evaline Suhunan Evaline Suhunan Purba Evanie Estheralda Elizabeth Romauli Saragih Fellicia Angelica Kholim Fico Acchedya Wijaya Gevan Naufal Wala Grace Angelia Soenartho Gunardi Gunardi Gunardi Gunardi Ivana Trixie Jeane Neltje Saly John Michael Hizkia Joshua Anggie Bobby Juan Matheus Juwitha Putri Simanjuntak Lena Mariana Sitorus Leo Leo Liumenti Liumenti Made Aubrey Josephine Angelina Marshella Cenvysta Maulida Syahrin Najmi Melia Moses Nathanael Muhammad Arif Budiman Nabila Tiara Deviana Nada Dwi Azhari Nadya Frisca Delicia Narumi Bungas Gazali Natashya Natashya Nathalie Cristine Lumban Gaol Nathanael Telaumbanua Pandrianto, Nigar Paramita, Sinta Pascal Amadeo Yapputro Patrick Winson Salim Purba Made Aubrey Rahaditya Rheannen Cariena Rianza Naufalfalah Ilham Samantha Elizabeth Fitzgerald Sanny Nuyessy Putri Sherly Budiono Shintamy Nesyicha Syahril Shrishti Shrishti Sofian Sota James Sakila Stevania Stevania Surya Dharma Putra Sylviana Sylviana Tasya Patricia Winata Tiffani Aprillya Purba Timotius Djaja Saputra Tundjung Herning Sitabuana Valencia Prasetyo Ningrum Viane Patricia Wilda Septi Liane Wilda Septi Liane Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia Yosia Clementino Moningka Yuliya Safitri Yuwono Prianto Zahra Alsabilah

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search