Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Wahyu Prihatmaka
Universitas Lancang Kuning
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Wanprestasi Akad Murabahah Nasabah Terhadap Bank Syariah Yeni Triana; Muhammad Farhan Wiliaziz; Faizal Indra; Erik Kripton; Muhammad Hatta; M. Dio Asmara; Wahyu Prihatmaka
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.1895

Abstract

Perbankan adalah lembaga dengan tiga fungsi utama menerima yakni simpanan uang, meminjam uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah Islam, Pembiayaan syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan jasa pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zama Rasulullah Saw. Di beberapa negara Muslim, perbankan Islam modern telah muncul sebagai lembaga alternatif bank berbasis bunga. Karena bunga tergolong riba, yaitu haram. Salah satu aspek penting dalam hal ini adalah akad Murabahah. Akad Murabahah adalah bentuk khusus jual beli dimana penjual menentukan harga pembelian, yang meliputi harga dan biaya lain untuk memperoleh barang, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Penelitian ini akan mengkaji permasalahan mengenai Murabahah yang terdapat di dalam putusan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Dari sudut pandang hukum dagang syariah, pemungutan jaminan dapat dilakukan dengan menerapkan aturan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan oleh kerugian hukum yang disebabkan oleh kedua belah pihak, sehingga jaminan harus disita untuk mengamankan harta benda yang dianggap jaminan. untuk. pembayaran ganti rugi apapun yang dilakukan dan tidak akan dialihkan kepada orang lain sehingga tidak merugikan siapapun. berdasarkan SEMA RI No. 5 Tahun 1975 terkait Putusan Hakim dalam Perkara 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN.
Penyelesaian Sengketa Rephurchase Melalui Pengadilan Dalam Ranah Pasar Modal Yeni Triana; David Budiman; Wahyu Prihatmaka; Mardison Hendra; Megawati M; Henni Eko
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i6.6353

Abstract

Dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal, salah satunya melalui litigasi. Terdapat perkara perdata dibidang pasar modal nomor perkara 1.618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang putusannya dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Kasus ini melibatkan gugatan Benny Tjokrosaputro terhadap para tergugat terkait kegiatan pembelian kembali (REPO) sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dan Platinum Value A.F L.P. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa rephurchase melalui pengadilan dalam ranah pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dengan melibatkan penelusuran bahan pustaka primer dan sekunder yang terkait dengan Peraturan Pasar Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai tidak tepat karena tidak memperhatikan ketentuan, asas dan doktrin hukum yang berlaku khususnya terhadap UUD. para pihak dalam perkara dan kelengkapan putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum res judicata pro veritate habetur, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak.
Co-Authors David Budiman Erik Kripton Faizal Indra Henni Eko M. Dio Asmara Mardison Hendra Megawati M Muhammad Farhan Wiliaziz Muhammad Hatta Yeni Triana