Articles
<![CDATA[Sinergi Bank Sampah Unilak Dengan Warung Tradisional Terhadap Limbah Sampah Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Wilayah Argopuro di Kelurahan Umbasari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Devie Rahmat]]>;
<![CDATA[Yelia Nathassa Winstar]]>
<![CDATA[ ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55583/arsy.v2i1.137
<![CDATA[Target yang akan dicapai adalah terkait dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, anggota mitra adalah pemilik warung tradisional dan masyarakat sekitarnya di wilayah Agropuro Kelurahan Umbansari Rumbai. Dengan demikian, dalam program IbM ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang Limbah sampah terkaitan dengan Bank Sampah Unilak dalam perspektif hukum bisnis dan segala akibat hukum yang terjadi. Lokasi pengabdian akan dilakukan di kantor Lurah Umbansari Rumbai. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam kurun waktu realisasi program IbM adalah ceramah, dialog danbimbingan. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam pertemuan rutin bulanan mitra, sedangkan dialog dan bimbingan dilakukan dapat beberapa kali sesuai kebutuhan mitra sepanjangmasih dalam jangka waktu pelaksanaan program. Partisipasi mitra dalam program IbM ini adalah menyediakan tempat dan waktupelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra untuk menghadiri penyampaian materi dari awal sampai selesai. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, sedangkan bagi mitra adalah paham terhadap aturan limbah sampah dalam hubungan dengan bank sampah berdaya guna ekonomis, sebagai pendapatan mitra. Kata Kunci : Sampah, Bank, HukumBisnis]]>
<![CDATA[Kontekstualisasi Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Hasan Basri]]>;
<![CDATA[Muhammad Azani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Novelty Vol 9, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ahmad Dahlan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1377.013 KB)
|
DOI: 10.26555/novelty.v9i1.a7459
<![CDATA[Article 27 Paragraph (1) and (2) Â Â Law of 23 Year 2011 on management of zakat states that zakat can be empowered for the weak economic community. This article discusses contextualization, contextualization efforts, obstacles and efforts to overcome the constraints of the contextualization of utilization of zakat in Baznas Pekanbaru City based on Law of 23 2011 on Zakat Management. The results showed that the contextualization of utilization of zakat in Baznas Pekanbaru City is ijtihad conducted by amil zakat in an effort to increase the prosperity of mustahik zakat into muzaki. Article 27 Paragraph (1) and Paragraph (2) above make no clear mention of appropriate models, patterns and mechanisms regarding the utilization of zakat in the sense of empowerment, so that the contextualization ijtihad conducted by Baznas Pekanbaru City is very different from the pattern of zakat utilization in the other region. Contextualization effort is an effort to change the mindset of zakat mustahik from consumptive to be productive in accordance with the purpose of substance of zakat. These efforts should be followed with appropriate and appropriate targeted patterns of community empowerment. Contextualization efforts should have a roadmap (roadmap) as a guide for the implementation of zakat utilization. The Strategy conducted by Baznas Pekanbaru City in carrying out the above efforts is to development zakat community based or zakat community development. Obstacles and efforts to be done in overcoming these barriers are, first, the lack of public awareness in zakat, thus, its lack understanding should be overcomed by increasing the socialization of true rule (fiqh) of zakat. Second, the lack of qualified human resources should be overcomed by increasing the well understanding of zakat for amil zakat, its management, and its empowerment. Third, the inadequate barriers about zakat information systems have resulted in unintegrated of the mustahik and muzaki database, that is why, it should be complemented with the updated integration of zakat management information system.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Terhadap Resiko Investasi Pada Masyarakat Di Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>;
<![CDATA[Bahrum Azmi]]>
<![CDATA[ Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 2 No. 2 (2022): Journal of Human And Education (JAHE) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (302.243 KB)
|
DOI: 10.31004/jh.v2i2.53
<![CDATA[ Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman masyarakat terhadap dunia investasi, dengan segala akibatnya, dengan mengadakan penyuluhan hukum investasi. Sehingga para calon Investor merasa aman untuk menanamkan dananya pada perusahaan investasi. Target Luaran memberikan kontribusi bagi calon investor terhadap pemahaman resiko dalam investasi baik pasar modal, maupun pasar uang, sebagai akibat yang akan ditanggung dikudian hari. maka tindak lanjut dari hasil pengabdian ini, semoga bermanfaat bagi tim pengabdian, maupun masyarakat umum dengan adanya luaran yang berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa. Metode pengabdian ini adalah ceramah dan diskusi tanya jawab melalui tatap muka secara langsung pada masyarakat Rumbai. Dalam pembahasan pengabdian ini ditemukan bahwa masyarakat kurang paham, bahkan tidak mengerti terhadap resiko dalam investasi. dan akibat hukum yang ditimbulkan, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan pengabdian yang berkesinabungan. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, sebagai peningkatan terhadap pengetahuan masyarakat Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa. ]]>
<![CDATA[JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI HAK JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTTITUSI NOMOR: 18/PUU-XVII/2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Hafis Tohar]]>;
<![CDATA[Iriansyah Iriansyah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24014/je.v4i1.13677
<![CDATA[ada beberapa persoalan yang timbul dan berdampak terhadap UU Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia :Terhadap putusan Mahkamah Konsttitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia tidak menjelaskan secara detail pengertian Fiat Eksekusi seperti yang dimaksud didalam Pasal 15 ayat (2) “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; dan pengertian parate eksekusi seperti yang dimaksud oleh Pasal 15 ayat (3) “Apabila debitur cidera janji Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka kekhususan dan keistimewaan UU Jaminan Fidusia menjadi kabur dan seolah sama dengan perjanjian pada umumnya yang berlaku, padahal kekhusan UU Jaminan Fidusia tersebut untuk memberikan jaminan atas tagihan kreditur terhadap debitur atau dengan kata lain menjamin hutang debitur terhadap kreditur dan Undang-Undang Jaminan Fidusia disamping memberikan perlindungan kepada debitur pemberi fidusia, juga bermaksud untuk memberikan kedudukan yang kuat bagi kreditur sehingga memberikan kepastian hukum bagi kreditur jika debitur cedera janji.Terhadap pengertian Cedera janji yang diartikan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi setelah adanya atau berjalannya perjanjian, tentu hal ini membingungkan bagi kreditur, sebab cedera janji tersebut telah diatur didalam akta perjanjian fidusia kapan dan kondisi bagaimana cedera janji tersebut terjadi dan bukan diakhir dari perjanjian tersebut, untuk itu pengertian cedera janji tersebut perlu dirumuskan lagi oleh debitur dan kreditur didalam akta perjanjiannya.]]>
<![CDATA[THE SOCIAL AND ENVIROMENT RESPONSIBILITY OF PLANTATION COMPANY AND OIL PALM MANUFACTURER IN SIAK DISTRICT ]]>
<![CDATA[Resky Pratama Saputra]]>;
<![CDATA[Fahmi Fahmi]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM) ]]>
Publisher : <![CDATA[STIH Putri Maharaja ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33760/jch.v6i2.322
<![CDATA[Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources are obliged to carry out social and environmental responsibility. This research aims to explain the social and environmental responsibility of plantation companies and oil palm mills in Siak Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explained that the social and environmental responsibility of the plantation company and palm oil mill PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies isn’t yet implemented. Legal sanctions for oil palm plantation and mill company PT Teguh Karsa Wana Lestari in Siak Regency are companies that don’t carry out social responsibility are subject to administrative sanctions based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, while companies that don’t carry out their responsibilities environment can be subject to criminal sanctions based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pemahaman Tentang Peralihan Hak Waris Tanah Di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Handana Handana]]>
<![CDATA[ COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2021): COMSEP : JUrnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (296.955 KB)
|
DOI: 10.54951/comsep.v2i2.93
<![CDATA[Land and also the property above it are objects of an inheritance. This article emphasizes problems concerning land as an object of inheritance that is transferred from someone to their heir (land inheritance rights) by doing legal counseling based on consent between writer and writer partner which is the Head of Urban-Village of Sekip, Limapuluh Sub-District. The lack of understanding of the community regarding the mechanism of transferring land inheritance rights certainly has the potential to cause problems, such as the certificate of the land that will be the inheritance merely converts to 1 (one) of their names, while in fact there is more than 1 (one) heir. In addition, if the heir uses Notary service in managing their transfer of land inheritance rights to a notary who is not credible and has an unfavorable track record so that it can potentially incur costs that are not needed by the heirs or even worse which can lead to BPHTB tax evasion. Thus, after the program is implemented, it is hoped that partners will gain the correct understanding and have knowledge about the transfer of land inheritance rights. Based on the results obtained from this activity, the participants have felt the benefits, namely gaining additional knowledge and understanding of the transfer of the land inheritance rights. It was concluded by the community service team after comparing the results of the initial test (pre-test) and the final test (post-test) by asking questions (questionnaires) before and after giving the material. In conclusion, the problems faced by the target audience before giving the material were a lack of understanding of the mechanism of transfer of the land inheritance rights. Based on the explanation of the community service team in the implementation of this. activity, there has been an increase in the target audience's understanding of the transfer of the land inheritance rights.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Perkara Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Debitor Pada Lembaga Perbankan ]]>
<![CDATA[Dominicus Josephus Swanto Tjahjana]]>;
<![CDATA[H. Iriansyah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 3 No. 1 (2022): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ini berarti perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang telah disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu Bank sebagai kreditur dan penerima kredit sebagai debitor secara sah berlaku sebagai Undang-undang,mengikat para pihak untuk melaksanakan serta memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mestinya. Masalah yang muncul bahwa debitor tidak sanggup membayar cicilan kredit yang dibuatnya dengan kreditur, sehingga debitor mengalihkan rumah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Tujuan penulisan untuk menganalisa penyelesaian perkara perjanjian kredit pemilikan rumah terhadap debitor pada LembagaPerbankan dan akibat hukum penyelesaian perkara perjanjian kredit pemilikan rumah terhadap debitor pada Lembaga Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan kaidah, asas dan norma-norma yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan, dengansimpulan bahwa Lembaga Perbankan dalam menyelesaian perjanjian kredit bilamana objek jaminan tidak dapat di eksekusi adalah dengan melalui mekanisme penjadwalan kembali, pengalihan debitor dan oper kredit, ada juga upaya lainnya dengan memberikan somasi, penjualan agunan dibawah tangan dan akibat hukum yang timbul bahwa para pihak harus melaksanakan putusan pengadilan dan mentaati putusan hakim. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pengalihan Kredit, Penyelesaian, Perbankan]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Hukum Dokter Bedah Plastik Dalam Meningkatkan Kecantikan Pasien Pada Klinik Kecantikan Di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Ferdinand Ferdinand]]>;
<![CDATA[Lia Martilova]]>;
<![CDATA[Gandi Haryono]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11091
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum dokter bedah plastik dalam meningkatkan kecantikan pasien pada klinik kecantikan di Kota Pekanbaru serta Perlindungan hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kecantikan pada Klinik Kecantikan di Kota Pekanbaru. Tanggung jawab Hukum Dokter Bedah Plastik Dalam Meningkatkan Kecantikan Pasien pada Klinik Kecantikan di Kota Pekanbaru harus mengacu kepada peraturan,/ pedoman penyelenggaraan klinik kecantikan sehingga tidak menimbulkan sengketa, dan seandainya terjadinya sengketa maka tanggung jawab perdata bagi dokter dalam transaksi terapeutik pada klinik kecantikan khususnya pada tindakan pembedahan, yaitu karena dokter melakukan wanprestasi atau tidak dipenuhinya isi perjanjian dan atau karena dokter melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum terhadap pasien yang menerima pelayanan kecantikan pada Klinik Kecantikan di Kota Pekanbaru bahwa pasien pada pelayanan klinik kecantikan terutama untuk tindakan bedah kecantikan yang memberikan janji hasil yang dapat diukur sehingga jika terjadi sengketa dapat diselesaikan secara hukum. Jenis penelitian ini adalah hukum Sosiologis yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sumber data berasal dari data Primer dan data sekunder.]]>
<![CDATA[Informed Consent Dalam Melindungi Perjanjian Medis Antara Dokter Dengan Pasien Di Rumah Sakit ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Tony Irawan]]>;
<![CDATA[Sustiyanto Sustiyanto]]>;
<![CDATA[Arief Hariyadi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11098
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tentang Informed Consent Dalam Melindungi Perjanjian Medis antara Dokter Dengan Pasien di Rumah Sakit bahwa perikatan ini tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti sehingga dapat menimbulkan tuntutan atas tindakan malpraktik oleh pasien karena perbedaan persepsi antara dokter dan pasien sebagai pihak yang awam dimana pasien selalu mengharapkan suatu hasil yang pasti berupa kesembuhan, sedangkan di dalam tindakan medis erat kaitannya dengan suatu risiko medis. Bahwa untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak professional diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Sumber data berasal dari data sekunder.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Peserta BPJS Dalam Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit Swasta Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Yeni Triana]]>;
<![CDATA[Dini Noviarti]]>;
<![CDATA[Budi Budi]]>;
<![CDATA[Zul Aida]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11099
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS dalam pelayanan rawat inap dirumah sakit swasta di Kota Pekanbaru serta kendala dalam Perlindungannya. Jenis penelitian ini adalah hukum Sosiologis atau observasional research yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara. Sumber data berasal dari data Primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap di rumah sakit dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen jasa, sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan. Hal-hal yang belum dipenuhi kepada pasien BPJS Kesehatan yang dilakukan rawat inap adalah mengenai informasi fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit. Informasi yang dimaksud adalah mengenai jumlah kamar perawatan yang tersedia dan besaran tarif apabila terjadi perubahan atau kenaikan kamar perawatan.]]>
