Yogi Adya Utomo
Departemen Administrasi Publik

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANGGA KENCANA KELUARGA BERENCANA DI KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG Yogi Adya Utomo; Herbasuki Nurcahyanto; Aufarul Marom
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39831

Abstract

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki permasalahan dalam mengurangi jumlah kemiskinan. Jumlah penduduk yang terus meningkat tentunya akan mempersulit usaha pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya menurunkan angka pertumbuhan penduduk, BKKBN menerbitkan sebuah program berupa program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan program Bangga Kencana dan menganalisis faktor – faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, dan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya Sumber Daya Manusia dan Finansial yang menghambat keberlangsungan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang. Dapat disimpulkan bahwa tujuan program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk yaitu menurunkan angka pernikahan usia dini, menurunkan 4 Terlalu, Menurunkan Angka Kelahiran, Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, dan Menurunkan Unmeetneed. Faktor Pendorong dan Penghambat Program Bangga Kencana di Kecamatan Genuk Kota Semarang adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. BKKBN disarankan dapat lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Finansial yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang agar tidak menghambat kinerja PLKB, PPKBD, dan kader TPK sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.