Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU PEMERINTAHAN JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Governance and Public Policy The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) IKRA-ITH Humaniora : Jurnal Sosial dan Humaniora JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Political Issues JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Publicio : Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Iqbal Aidar Idrus, Iqbal Aidar
Department Of Public Administration, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA Idrus, Iqbal Aidar; Purwaningsih, Titin
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 2: June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gerindra Partybecome participants first general election in 2014, followed by twelve Parties. Although first-time  election in Luwu North,Gerindra Party succeeded in gaining the most votes to two after the Golkar Party and get a ration of six seats to the council. This success is supported by community leaders in Luwu North who come from the elite, like the elite bureaucrats, the economic elite (businessmen),and the political elite have major stakes in attracting community investigator to choose legislative  candidates coming fromGerindra Party. Therefore, the role of the local elite in winning Gerindra be the focus of study in this  research.This study used qualitative methods, with data collection techniques are in-depth interviews and documentation. As the informants in this study, namely, the Chairman of DPC Gerindra, six legislators from Gerindra, community leader  and Vice Regent of Luwu North.The results of this study indicate that the role of local elites on the award Gerindra using three approaches, namely positional approach to reputation and approach decision,Where the outcome of the vote Gerindra 6.5%, 39.2% of elected candidates sound, the sound of a candidate not elected 54.3% of all candidates who have as many as thirty-five candidates,so Gerindra managed to gain six seats to sit in Parliament Luwu north. In general, people in North Luwu choose legislators opted for track record is not actor or party,but because it is based on the election of community leaders who attended, besides the factor of emotional closeness, kinship and familiarity with community leaders.
PERAN PPID PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Trijayanto, Danang; Idrus, Iqbal Aidar
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 3 No 1 (2019): IKRA-ITH HUMANIORA Vol 3 No 1 Bulan Maret 2019
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.155 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan fungsi PPID ini bisa berjalansesuai dengan ketentuan, khususnya di Pemerintah Kota Yogyakarta. Undang-Undang No. 14tahun 2008 tentang KIP lahir pada saat good governance atau sistem pemerintah yang baikdiwacanakan. Kinerja PPID menjadi penting dan faktor penting terselenggaranya keterbukaanInformasi Publik yang baik dan memadai. Penyelenggaraan keterbukaan Informasi Publikyang dilakukan oleh PPID tidak seluruhnya baik, karena masih banyak juga daerah yangbelum menjalankan dengan baik, bahkan masih ada yang belum membentuk PPID di daerahatau badan publik yang wajib menyediakannya. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif, yang dilakukan di Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah KotaYogyakarta, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Yogyakarta.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPID Kota Yogyakarta dalammengimplementasikan keterbukaan informasi publik adalah: Dinas Komunikasi Informatikadan Persandian sebagai koordinator atau PPID utama, dan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di masing-masing dinas sebagai PPID Pembantu. Informasi dikelola oleh PPID Utamadan sebagian informasi yang dikecualikan harus berdasarkan pada kebijakan Dinas yangdituju atau PPID Pembantu, kendala pada belum responsifnya pelayanan secara online yaitukemampuan Sumber Daya Manusia dalam melayani setiap saat.
Implementasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dinas PPAPP di Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Korban Kekerasan Seksual di DKI Jakarta idrus, Iqbal aidar; Permatasari, Delfi Itamla
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 1 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang korban kekerasan seksual pada anak yang pada saat ini masih terjadi disekitaran kita, dinas PPAPP dan hal ini akan bertangung jawab pada anak – anak yang mengalami hal tersebut, maka dari itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas PPPA perlu untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang melibatkan P2TP2A DKI Jakarta. Masih banyak kasus kekerasan seksual anak dan permasalahan yang muncul yang di sebabkan ketidaktahuan masyarakat untuk melapor tindak kekerasan anak dan rendahnya kesadaran orangtua atau masyarakat terhadap kekerasan anak. Metode penelitian yang digunakan  kualitatif. Dimana dari hasil penelitian ini melihat pelaksanaan PPPA yang membuat suatu kebijakan untuk diimplementasikan pada program kebijakan dan strategi perlindungan anak, melalui upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang terdiri atas pelaksanaan di bidang pencegahan dan penanganan sesuai dengan regulasi tentang perlindungan anak, serta management pelaksanaan yang memuat unsur-unsur perencanaan, organisasi, penerapan, dan pengawasan yang di laksanakan oleh Pemerintah tersebut dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak di DKI Jakarta. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah sub PPPA bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan standar, dan terarah sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 283 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi guna untuk pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring pengawasan perlindungan anak dengan melakukan peran pada pelaksanaan implementasi yang bekerja sama dan di bantu dengan lembaga swadaya masyarakat yaitu UPT P2TP2A DKI Jakarta dalam penanganan pelayanan pengaduan. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT Iqbal Aidar Idrus; Widya Jayanti Firmantara
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 7, No 2 (2021): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) |JULI - DESEMBER 2021
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v7i2.5568

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Fasilitas Publik Pelican Crossing dan jembatan penyebrangan di kawasan wisata kota tua jakarta barat, fasilitas publik yang di buat oleh pemerintah DKI Jakarta apa bisa berguna bagi semua golongan yaitu orang tua, ibu hamil, hingga kaum difabel agar tidak kesulitan menikmati falitas publik. Peneliti melihatnya dari tiga indicator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan, Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dimana dari hasi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unitunit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal . Pada dimensi sosialisasi program kurang optimal dikarenakan pemerintah kurang sosialisasi terhadap masyarakat dikarenakan juga masyarakat juga belum sepenuhnya tahu apa kegunaan pelican crossing. Adapun pemerintah sudah melakukan pelayanan publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati atau menggunakan fasilitas publik belum terlalu maksimal. pemerintah juga harus mementingkan golangan kaum difadel, orang tua dan ibu hami dengan membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik dan menempatkan pegawai agar bisa membantu.
SRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK Ummi Zakiyah; Iqbal Aidar Idrus
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.2.2.2017.84-95

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional
DAMPAK EKOWISATA BAHARI DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN PESISIR Komang Jaka Ferdian; Iqbal Aidar Idrus DM; Simson Tondo
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 3, No 1 (2019)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v3i1.5480

Abstract

The tourism sector is an important part of realizing the economic equality of the community, especially those in the Coastal areas that are highly dependent on marine resources directly. Tourism industrialization provides space for investors or capital owners to enter, thus leading to a view of capitalism that raises grabbing resources. Privatization and industrialization of tourism not only have an impact on people's lives but also affect the quality of the environment around tourism sites. Industrial tourism is only felt by a handful of people so that the need for tourism management is environmentally friendly and the welfare of the surrounding community. This article uses descriptive qualitative methods and uses literature studies from various sources. Explanation of the contents of this article finds that tourism industrialization has an impact on community conflict, socio-cultural changes and the formation of power relations. Indonesia can be a pilot from other countries in developing ecotourism. Indonesia is currently an area that has natural beauty that can be used as an ecotourism potential. For example, regions in Indonesia that should be used as ecotourism objects include Minahasa, West Sumatra and Lombok.Keywords: Ecotourism, Tourism Industry, Marine Ecotourism.
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA Iqbal Aidar Idrus; Titin Purwaningsih
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 2: June 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v3i2.2631

Abstract

Gerindra Partybecome participants first general election in 2014, followed by twelve Parties. Although first-time  election in Luwu North,Gerindra Party succeeded in gaining the most votes to two after the Golkar Party and get a ration of six seats to the council. This success is supported by community leaders in Luwu North who come from the elite, like the elite bureaucrats, the economic elite (businessmen),and the political elite have major stakes in attracting community investigator to choose legislative  candidates coming fromGerindra Party. Therefore, the role of the local elite in winning Gerindra be the focus of study in this  research.This study used qualitative methods, with data collection techniques are in-depth interviews and documentation. As the informants in this study, namely, the Chairman of DPC Gerindra, six legislators from Gerindra, community leader  and Vice Regent of Luwu North.The results of this study indicate that the role of local elites on the award Gerindra using three approaches, namely positional approach to reputation and approach decision,Where the outcome of the vote Gerindra 6.5%, 39.2% of elected candidates sound, the sound of a candidate not elected 54.3% of all candidates who have as many as thirty-five candidates,so Gerindra managed to gain six seats to sit in Parliament Luwu north. In general, people in North Luwu choose legislators opted for track record is not actor or party,but because it is based on the election of community leaders who attended, besides the factor of emotional closeness, kinship and familiarity with community leaders.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TRANSMIGRAN DI DESA TANJUNG REJO KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG Komang Jaka Ferdian; iqbal aidar idrus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 3, No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Da
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.528 KB)

Abstract

The local government agreed Boyolali and the Right Way to do the transmigration program Swakarsa Mandiri in 2006 to communities around Mount Merapi. Transmigration of citizens who participated in independent spontaneous transmigration program came from the village Gedongan Boyolali District of Cempaka Boyolali, Central Java. Communities that participate in the program Transmigration Swakarsa Mandiri as much as 25 families. Transmigration people placed in Way Kanan Regency Tanjung Rejo. The method used in the writing of this article is a qualitative descriptive approach which explains in detail about the welfare of the community in the village of Tanjung Rejo transmigration. Data obtained in the form of primary data in the form of an interview to the citizens and the government transmigration village accompanied by direct observation and secondary data such as documents, and literature.This study explains two things: first, to explain the top of people's lives in the village of Tanjung Rejo migrants. Every citizen is given the house and yard area reached 1,250. Very simple house has a yard that can be planted with seasonal agricultural crops such as cassava or another. The Government also provides land area of one hectare to the Community transmigration. Transmigration community also suffered eviction when it first occupied the house as well as manage the land given by the government. Evictions were carried out by indigenous communities as a result of the land the transmigration community is indigenous community land. The second describes the welfare society in Tanjung Rejo Transmigration. Transmigration displaced people's lives through spontaneous transmigration program has not been fully standalone wellbeing intact. The Society migrants did not get the land certificate from the government or government Tanjung Rejo Way Kanan. Community migrants only awarded the Certificate of Land (SKT) by the government. This then resulted in the transmigration prosperous society.  
PARTISIPASI SETENGAH HATI DALAM PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAH DESA Ummi Zakiyah; iqbal aidar idrus
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 4, No 1 (2018): Jurnal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.243 KB)

Abstract

The foundation of the principle of Good Governance in the village government is the ideal that all parties want to achieve. In practice, realizing good governance at the village level still has many challenges, one of which is related to the participation of people whose levels are still low, so that serious efforts are needed to create good governance. This paper will explain the level of village community participation in every activity and program carried out by the village government that leads to good government. The research method used in the study was descriptive qualitative. The form of public participation is still limited to ceremonial participation, which means that new communities participate when there are activities in terms of competition, social service, or commemoration of holidays. Community participation has not touched substantive land such as decision making.
KAJIAN SUKSES IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT STUDI KASUS: PEMERINTAH KOTA BOGOR Iqbal Aidar Idrus; Ummi Zakiyah; Lisa Hodiyah
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 2, No 2 (2017): Jurnal Of Government (KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH)
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1042.903 KB)

Abstract

Good governance is a conception of a clean, democratic, and effectivegovernment administration, and in it governs a synergistic and constructiverelationship between government, private business and the public. The use ofinformation technology that can improve the relationship between government andother parties. E-Government is an effort to develop electronic (electronic)governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently, new services, increased citizen participation and an enhancement to the global information infrastructure. Local Government is a forum for implementing EGovernment. Bogor City Government is one area that is considered successful implement e- government. Bogor City has initiated eGovernment initiatives since 2008-2009 long before the Inpres was issued and has successfully won numerous awards for its success in egovernment implementation. The results show that the overall implementation of E-Government has run well but has not been optimally accessing public involvement. Ease of e-government is only enjoyed by a small number of people who are familiar with information technology. The main challenge of e-government development is the ability and readiness of management and the culprits so it is not a mere technological sophistication. Key Word: E-Government, Local Government, Good Goverment
Co-Authors Angella Rosha Pangestu Angella Rosha Pangestu Asya Putri Cahyani Danang Trijayanto Denizar Putra Handa Rohmadi Dewi Maria Herawati Dina Fadiyah Ferdian, Komang Jaka Hendra Wijayanto Herlina Muzanah Zain Koonah Koonah kusumawardani, vidya Lisa Hodiyah Madi Ramadhan Naufal Alfreyza Nur Halimah Tun Sahdiyah Permatasari, Delfi Itamla Rachmat Widiharto Haryadi Widiharto Ranto Ranto simson tondo Sisman Prasetyo Siti Anurlia Titin Purwaningsih TITIN PURWANINGSIH, TITIN Ummi Zakiyah Ummi Zakiyah Ummi Zakiyah Ummi Zakiyah Widya Jayanti Firmantara Yuliana Yuliana