Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PADA KASUS PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN: Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2021/PN PRN) Immanuel Simanjuntak; Angelica Florencia C. Zega; Daniel Gidion Tambunan; Aisyah Aisyah; Azwir Agus
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 2 (2023): EDISI BULAN MEI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i2.3500

Abstract

Diversi ialah proses dengan tahap penyelesaian perkara dari proses peradilan.ke..proses informal atau di luar proses peradilan, yang berarti sebagai salah satu dari bentuk upaya perdamaian korban dengan anak pelaku di luar dari berjalannya upaya hukum....Apabila proses diversi tidak tercapai, maka proses hukum akan ditempuh. Penelitian ini agar mengetahui dan memahami kajian yuridis dimana anak berperan sebagai pelaku pada perbuatan persetubuhan anak di bawah umur, menurut Sistem Peradilan Anak di Indonesia. Digunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif untuk analisis data dalam melakukan penelitian ini. Persetubuhan sendiri adalah bagian dari Kejahatan terhadap Kesusilaan yang dapat dilihat tertulis dalam bab XIV KUHP. Pada Pasal 287 ayat 1 dalam diatur perihal persetubuhan terhadap wanita yang tidak terikat perkawinan dengan usia belum menginjaki angka 15 tahun, dapat diancam dengan sanksi badan hingga 9 tahun lamanya, namun pada kajian yuridis dengan pelaku anak, pidana penjara ialah ultimum remedium. Adapun pertimbangan hakim dalam amar putusan telah menimbang berdasarkan kesaksian dari korban, pelaku, orang tua, serta laporan Pembimbing Kemasyarakatan, dalam menetapkan sanksi.
Aspects of Arbitral Awards in the Indonesian Justice System: Historical and Theoretical Review Azwir Agus
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i1.1780

Abstract

This study aims to analyze aspects of arbitral awards in the Indonesian justice system from historical and theoretical perspectives. The Arbitration Law confirms that arbitral awards have the same legal force as court decisions. The method used in this research is normative legal method. This legal method focuses on the analysis of existing legal norms, including statutory regulations, court decisions, legal principles, and other legal documents in this context, namely, aspects of arbitral awards in the Indonesian justice system. The results of the study show that the implementation of the arbitral award by the parties must be seen as a consequence of choosing arbitration to resolve the dispute, it is the parties who choose their own judges, even for their choice of law, then the implementation of the arbitral award is consciously a necessity of the parties themselves. Arbitration awards can be annulled in the justice system in Indonesia as a form of protection for justice and legal order. Grounds for annulment of an arbitral award, as provided for in the Arbitration Act, may include a breach of procedure, the incompetence of the arbitrator, or an award that violates decency or public decency. Arbitration awards are an important tool in the dispute resolution system in Indonesia, especially in the business and investment sphere.