Garuda - Garba Rujukan Digital

Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat) sd.fuji lestari hasibuan; Melisa Melisa; Novel Anggraini
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i1.668

Abstrak Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang terdepan penjaga masyarakat. Situasi kamtibmas sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Polri memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat.Penelitian mengenai Analisis Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip merupakan penelitian yang bersifat normatif empiris dan Secara normative.Didalam UU No.2 Tahun 2002 terdapat tugas pokok anggota kepolisian yaitu Polisi diberikan peran tertentu, sehingga polisi dihadapkan pada suatu tuntutan yang tidak diminta dari warga masyarakat. Karena itu, Polisi harus berani menghadapi bahaya dan kekerasan, sedangkan masyarakat dibenarkan menghindari bahaya.Kata Kunci: Kepolisian, Kamtibmas, Komprehensip

Penerapan Demokrasi Pancasila Di Indonesia sd.fuji lestari hasibuan; afifah muffarohah
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.846

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan. permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana sejarah dan proses berkembangnya serta penerapan Demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan atau literatur-literatur.Konsep demokrasi Pancasila tidak bersumber dari paham individualisme yang berkembang di barat meski tak bisa di tampik nilai-nilai liberal yang membentuk demokrasi di barat seperti kesetaraan hak warga negara, kebebasan berpendapat sebagai pilar demokrasi yang utama berpengaruh kuat terhadap pengayaan demokrasi Pancasila.

Penyelesaian Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Adat Lampung Desi Natalia; sd.fuji lestari hasibuan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1077

ABstrak Mayarakat Adat Lampung Di Desa Relung Helok Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan mengabut garis keturunan patrilineal dalam pembagian harta warisannya. Akibatnya kedudukan anak laki-laki pertama lebih tinggi dari saudaranya yang lain. Meskipun adat Desa di Kmapung Relung Helok beragama islam, dalam pembagian harya warisan masyarakat di Desa tersebut tidak menggunakan hukum islam atau hukum nasional, tetapi merka membaginya menurut adat setempat. penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Desa Relung Helok. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pembagian harta warisan menurut sistem pewarisan hukum adat lampung di Desa Relung Helok, hasil penelitian ini juga menunjukkan pembagian warisan dilakukan menurut aturan adat yang telah turun temurun dan tidak terjadi pergeseran nilai-nilai adat. Sistem pewarisan adat di Desa ini menganut sistem pewarisan mayoritas laki-laki dan garis keturunan laki-laki.Kata kunci : Pembagian Harta, warisan, Adat Lampung

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA BERBASIS TEKNOLOGI PADA SISTEM LEMBAGA JASA KEUANGAN sd.fuji lestari hasibuan
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 2, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v2i2.712

Abstrak Tindak pidana pencucian uang (money laundering) masih terjadi di Provinsi Lampung khususnya di Kota Bandar Lampung seperti dalam Perkara Nomor 1093/Pid.Sus/2014/PN.Tjk. tentang kasus kejahatan narkotika dan pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d jo Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Permasalahan pokok dalam penelitian ini meliputi: a. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk., c. Bagaimanakah status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dalam Perkara Nomor: 1093/ Pid.Sus/ 2014/PN.Tjk? Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, dan penelitian lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara (interview). Hasil penelitian ini adalah: Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap kejahatan narkotika yakni pertanggungjawaban dilaksanakan dengan pemidanaan terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Status terhadap barang bukti hasil tindak pidana narkotika dan pencucian uang sesuai dengan putusan pengadilan bahwa barang bukti hasil tindak pidana disita oleh Negara. Kata kunci : pencucian uang, narkotika, jasa keuangan.

Analisis Pembongkaran Jenazah Dalam Prespektif Kedokteran Forensik Untuk Melakukan Otopsi Yang Kedua satrionur hadi; sd.fuji lestari hasibuan; prandi wanindra
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i2.904

AbstrakIlmu forensik (biasa disingkat forensik) adalah sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana. Namun disamping keterkaitannya dengan sistem hukum, forensik umumnya lebih meliputi sesuatu atau metode-metode yang bersifat ilmiah (bersifat ilmu) dan juga aturan-aturan yang dibentuk dari fakta-fakta berbagai kejadian, untuk melakukan pengenalan terhadap bukti-bukti fisik (contohnya mayat, bangkai, dan sebagainya). Atau untuk pengertian yang lebih mudahnya, Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian dihadirkan di dalam sidang pengadilan.Bedah mayat forensik semata-semata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari Bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan, maka dalam roses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.Kata Kunci : Ilmu Forensik, Bedah Mayat, Perkara Pidana

PEMBERLAKUAN PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM sd.fuji lestari hasibuan; yonna wati
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v1i1.246

ABSTRAKSalah satu cara untuk menyederhanakan partai-partai ini adalah dengan menerapkan Parliamentary Threshold (Ambang batas Parlemen). Maksud dan tujuan penerapan ambang batas parlemen, yaitu menyederhanakan multi partai dan mengefektifkan proses pengambilan keputusan di DPR, akan sulit di capai, karena keberadaan partai politik di DPR hasil pemilu 2017 masih cukup banyak. Ambang batas parlemen yang berarti parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara sah untuk diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi DPR pada pemilihan anggota DPR yang bersangkutan adalah sebesar 4%. Keputusan DPR itu diambil pada tanggal 6 juni 2017. Keuntungan dari penerapan PT adalah partai yang akan bersaing untuk mendapatkan kursi parlemen harus benar-benar sesuai aspirasi rakyat, bukan semata-mata mencari keuntungan partainya.Kata Kunci :Pemilihan Umum, Ambang Batas, Parlemen.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search