Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penambahan Peta Wisata Sebagai Pemenuhan Aksesibilitas Desa Pogalan Sebagai Desa Wisata Addina Syifa; Arya Ade Yunanto; Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz; Farah Aribah; Ilfa Sholikhah; Inggrid Bintang T H; Miftakhul Huda; Evi Gravitiani; Anugrah Adiastuti
AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 05 (2022): AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The COVID-19 pandemic has dealt a heavy blow to the tourism sector in Indonesia, which is one of the pillars of the country's revenue. Whereas before the pandemic occurred, the tourism sector was growing rapidly, as in 2016 tourism contributed about 4% of total GDP and unfortunately the COVID-19 pandemic hampered its development. Pogalan village tourism, Pakis, Magelang is one of the tourism industries which is affected by the COVID-19 pandemic. Located in the Mount Merbabu National Park area, this tourist spot is quite difficult to reach in extreme weather and many tourists are not familiar with this tourist spot. Therefore, to overcome this problem, The KKN MBKM Riset Keilmuan UNS Team provides a solution in the form of making Tourist Maps to facilitate accessibility of tourists . In implementing this solution, the KKN MBKM Riset Keilmuan Team applied the Participatory Rural Appraisal (PRA) method which prioritizes the active participation of the local community and local government, namely Pogalan Village, Magelang Regency. To introduce tourist destinations in Pogalan Village, the KKN MBKM Riset Keilmuan UNS Team created a Pogalan Village Tourism Map which not only contains tourist locations but also increases accessibility for tourists to get there.    
Perlindungan Hukum Hak Guna Bangunan pada Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah melalui Bangun Guna Serah Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz; Rahayu Subekti
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2244

Abstract

Pemanfaatan BMN/D pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun, baru diundangkan pada Tahun 1996. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahhun 1984 telah melakukan Perjanjian BGS dengan PT Interna Permai untuk membangun Gedung dan fasilitasnya di Jalan Banceuy No. 8, Braga, Bandung. Terjadinya kekosongan hukum saat perjanjian tersebut ditandatangi menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan berujung pada sengeketa TUN terkait perpanjangan Sertipikat HGB pecahan pada Ruko Banceuy yang ditolak oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum HGB pada BMN/D yang menjadi objek pemanfaatan perjanjian BGS menurut Putusan 72/G/2014/PTUN-BDG dan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang Hak Pengelolaan dan pelaksana BGS memiliki kewenangan untuk menolak perpanjangan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan. Dengan diundangkan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, ada penegasan terkait kewajiban Mitra BGS dan pihak lain yang memegang sertipikat HGB di atas tanah Hak Pengelolaan.