Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sosial Humaniora Sigli AMMA : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz
Universitas Sebelas Maret
Humanities Chemistry Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Sosial Humaniora Sigli

 1 
Perlindungan Hukum Hak Guna Bangunan pada Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah melalui Bangun Guna Serah Drifarrosa Aisy Aufanuha Machfudz; Rahayu Subekti
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2244

Abstract

Pemanfaatan BMN/D pertama kali diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994, sedangkan Peraturan pelaksana dari UUPA sendiri, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun, baru diundangkan pada Tahun 1996. Sementara itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahhun 1984 telah melakukan Perjanjian BGS dengan PT Interna Permai untuk membangun Gedung dan fasilitasnya di Jalan Banceuy No. 8, Braga, Bandung. Terjadinya kekosongan hukum saat perjanjian tersebut ditandatangi menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan perjanjian itu sendiri dan berujung pada sengeketa TUN terkait perpanjangan Sertipikat HGB pecahan pada Ruko Banceuy yang ditolak oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum HGB pada BMN/D yang menjadi objek pemanfaatan perjanjian BGS menurut Putusan 72/G/2014/PTUN-BDG dan pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang Hak Pengelolaan dan pelaksana BGS memiliki kewenangan untuk menolak perpanjangan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan. Dengan diundangkan UU Cipta Kerja dan Peraturan pelaksananya, ada penegasan terkait kewajiban Mitra BGS dan pihak lain yang memegang sertipikat HGB di atas tanah Hak Pengelolaan.  
Co-Authors Addina Syifa Anugrah Adiastuti Arya Ade Yunanto Evi Gravitiani Farah Aribah Ilfa Sholikhah Inggrid Bintang T H Miftakhul Huda Rahayu Subekti