Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Mulyati Pawennai
Universitas Muslim Indonesia
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Andi Pangeran Soulthana; Mulyati Pawennai; Anzar Makkuasa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3700

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Kesimpulan: (1). Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. (2). faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana..
Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Kejaksaan Negeri Makassar) Mustarso Mustarso; Mulyati Pawennai; Fachri Bachmid
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3709

Abstract

Penelitian ini secara umum dapat digolongkan penelitian empiris atau sosiologis (lapangan) Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dimana penulis mencoba mengkaji antara aturan perundang-undangan itu sendiri dan realita dilapangan dalam penilitian ini. hasil penelitian pada tesis ini (1) Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat, baik itu anak sekolah, orang tua, maupun pemuka masyarakat serta pemuka agama akan bahayanya narkotika. Penanggulangan bersifat represif merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum dengan memberikan sanksi pidana maka dapat membuat jera pelaku tindak pidana narkotika. (2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya tindak pidana narkotika terbagi atas dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal sendiri sekaitan dengan faktor ekonomi, faktor lingkungan serta faktor kemudahan dan pengawasan.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep) Wildan Syauqil Umam; Mulyati Pawennai; Askari Razak
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 4 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i4.3714

Abstract

Penelitian bertujuan untuk : 1). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep.Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resort Pangkep, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep kurang berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan pemahaman penyidik Satreskrim Kepolisian Resor Pangkep dalam menentukan dan menemukan unsur-unsur kejahatan dari perbuatan pelaku, sehingga penyidikan memerlukan dan/atau menghadirkan saksi ahli untuk memperjelas tindak dari pelaku. 2). Faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir tanpa izin oleh Kepolisian Resor Pangkep yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Pada ketiga faktor tersebut yang paling berpengaruh terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah substansi hukum.
Analisis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, Pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai Bagian dari Perlindungan Hak Asasi Tersangka Gugu Alam; Mulyati Pawennai; Satrih Hasyim
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.10658

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum pada Rutan Kelas I Makassar Sebagai bagaian dari hak asasi manusia bagi tahanan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di Rutan Kelas I Makassar. Metode yang digunakan peneliti di sini adalah Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Hasil penelitian bahwah Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Pada Rutan Kelas I Makassar yaitu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) No. 4/2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dimana standar tersebut merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian layanan bantuan hukum kepada Masyarakat, Dalam pelaksanaan di lapangan yang mendapatkan bantuan hukum gratis terkait pelayanan pemberian bantuan hukum dapat dipastikan tidak adanya pungutan biaya atas pembernian layanan bantuan hukum dan Kendala yang dihadapi dalam pemberian bantuan hukum bagi Tahanan di rutan Kelas I Makassar adalah antara lain faktor Substansi Hukum, Penegak Hukum dan Budaya Hukum, dan kurangnya pendanaan atau anggaran, kurangnya kontrol dan pengawasan, mekanisme yang kurang efisien dalam hal permohonan bantuan hukum melalui surat permohonan bantuan hukum yang ditujukan kepada advokat, mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan-kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum kepada terdakwa, mekanisme serta sistem untuk mendapatkan anggaran yang rumit yang harus melalui proses yang panjang yang harus dilalui oleh LBH, dan kurangnya koordinasi antara penyidik dengan advokat dan juga antara pengadilan dengan advokat dalam penunjukkan advokat sehingga penunjukkan advokat tidak merata.
Co-Authors Andi Pangeran Soulthana Anzar Makkuasa Askari Razak Fachri Bachmid Gugu Alam Mustarso Mustarso Satrih Satrih Wildan Syauqil Umam