Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PATHOLOGY IN PUBLIC SERVICE OR LOW DUE TO LACK OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF EXECUTIVE OFFICERS OF THE VARIOUS OPERATIONAL ACTIVITIES Hamirul, Hamirul
Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB) 2016: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION TECHNOLOGY AND BUSINESS (ICITB) 2
Publisher : Prosiding International conference on Information Technology and Business (ICITB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 A primary issue in this study is to identify the type of pathology experienced Cimahi city land office, and what strategies can be applied in order to minimize pathologies arising from lack of or lack of knowledge and skills of the officers of various operational activities.The results of the research office of the land Cimahi in serving the public is still suffering from pathologies that are caused due to the lack or low level of knowledge and skills of the officers of various operational activities, such as: do not be able to outline the wisdom of leadership, lack of carefully situations, smugness, acting without thinking, confused, baksheesh, a lower quality of work, superficiality, inaccuracies action, incompetence, hesitant attitude, work is not productive, untidiness, stagnation.Some of the strategies that can be done in minimizing the pathology of this type that the transparency of the time and cost in managing certificates by strengthening the administration, education and trainning.KEY WORDS:Pathology Bureaucracy,  service quality.
PERAN PEMERNTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUBUNGAN KERJA Hamirul, Hamirul; Darmawanto, Darmawanto
IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3 (2018): IKRAITH-HUMANIORA vol 2 Nomor 3 Bulan November 2018
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.643 KB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pelaksanaan mediasi dan bagaimana fungsi atau peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang diwakili oleh petugas mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dan apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam efektifitas mediasi dan upaya Pemerintah Derah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dilapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat yang kemudian berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus dapat di tarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa guna menghindari perselisihan baik pengusaha maupun pekerja harus menjalankan kewajiban dan haknya berdasarkan Undang-Undang dan Perjanjian Kerja yang berlaku , Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Dalam pelaksanaan proses penyelesaian hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara mediasi karena berusaha mengutamakan perdamaian secara musyawarah dan mufakat serta memberikan saran berupa anjuran dan risalah. Beberapa faktor pendorong dalam penyelesaian ini adalah adanya itikad baik dari kedua belah pihakyang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan, sedangkan faktor penghambatnya adalah kedua pihak yang masih mengutamakan emosinya.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BUNGO DALAM PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK M, Ariyanto.; Hamirul, Hamirul
IKRA-ITH EKONOMIKA Vol 2 No 1 (2019): IKRAITH-EKONOMIKA vol 2 Nomor 1 Bulan Maret 2019
Publisher : Universitas Persada Indonesia YAI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.757 KB)

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah daerah kabupaten bungodalam rangka mengatasi laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan informansebanyak 10 orang serta menggunakan metode deskriptif serta pendekatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Strategi Badan PemberdayaanMasyarakat Pemerintahan Dusun Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga BerencanaKabupaten Bungo Dalam Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka dapatdiambil kesimpulan sebagai berikut:Peran BPMPDPP & KB dalam upaya pengendalian petumbuhan penduduk diKabupaten Bungo sudah cukup baik walaupun belum mencapai target secara maksimal.Hal ini dilihat dari komitmennya melakukan pelaksanaan program KB dengan sasaranwanita usia subur yang bersuami kemudian diiringi dengan program GenerasiBerencana Yang menyasar anggota masyarakat usia muda,agar dapat menunda usiaperkawinan dan mempersiapkan masa depan yang berencana. Program tersebutmerupakan upaya agar tercapainya tujuan dalam pengendalian pertumbuhan penduduksecara optimal.
PEMANFAATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN Hamirul, Hamirul; Apriana, Dina
JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan) Vol 4, No 1 (2019): JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)
Publisher : Graduate Program Magister Manajemen Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.49 KB) | DOI: 10.31851/jmksp.v4i1.2475

Abstract

In general, the BOS funds program aims to ease the burden on the community on the financing of education in the context of quality 9-year compulsory education, and this paper aims to find out the beneficiaries of BOS funds at SD Negeri No. 24/II Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. This paper using descriptive methods with a qualitative approach and using 17 informants. From the results of the interview, it was found that Dusun Koto Jayo Pelepat Ilir Kabupaten Bungo had gone well. Where the utilization BOS funds to finance new student admission administration, purchase of teacher learning reference books and purchase the books for libraries; financing remedial and extracurricular activities; financing tests/examination and learning outcomes; power and service subscriptions; school maintenance fees; honorarium paying honor teachers and honorary education personnel; allocation of BOS funds for poor students and transport fee assistance for poor students; teacher development and profession; financing BOS fund management; and purchasing computer.
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sungai Telang Dalam Pelestarian Hutan Hamirul, Hamirul; Zulbahrain, Zulbahrain; Pratiwi, Widya; Hidayat, Nanang Al; M., Ariyanto
Jurnal Publisitas Vol 6 No 2 (2020): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.385 KB) | DOI: 10.37858/publisitas.v6i2.25

Abstract

Lack of community participation in nature conservation, especially forest preservation, is a separate problem using a descriptive method with a qualitative approach and data collection techniques used by interviews, with 11 informants in total using triangulation analysis techniques. Results of research Participation of local communities, especially those living in and around the Kerinci Seblat national park (TNKS), have a high level of dependency or level of need for potential in the KSNP area, related to community participation in the management of the KSNP area in Sungai Telang Hamlet Bathin III Ulu Subdistrict Bungo Regency Sungai Telang Sub-District Bathin III Ulu Subdistrict Bungo District is still not optimal and can be said to be still low. management of forest resources in the KSNP area besides the community also does not understand the boundaries of the area including TNKS forest, the implementation of forest resource management in the TNKS area, especially with villages that directly border the TNKS area such as Sungai Telang Hamlet, Bathin III District Bungu Ulu District, in this case management tends to safeguard and protect forests carried out by conducting patrols with the community, especially the Forestry Partner Community as a form of community participation, due to the zones contained in the Sungai Telang sub-village TNKS including the jungle zone and core zones that need safeguards and protection from forest destruction activities carried out by unscrupulous people.